Minggu, 26 Januari 2020


Kasus Karhutla Tenggelam Tanpa Kabar

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 184
Kasus Karhutla Tenggelam Tanpa Kabar

FGD - Focup Group Disscussion (FGD) yang digelar di salah satu hotel di Kota Pontianak, belum lama ini. FGD tersebut mengusung tema “Monitoring dan Evaluasi Penegakan Hukum terhadap Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalbar”. SUARA PEMRED/GIAT

PONTIANAK, SP – Perkumpulan Bantuan Hukum Kalbar menilai penangganan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalbar lamban dan tidak transparan. Sejumlah kasus yang ada selama ini tenggelam tanpa kabar.

Hal tersebut mencuat dalam Focup Group Disscussion (FGD) yang digelar di salah satu hotel di Kota Pontianak, belum lama ini. FGD tersebut mengusung tema “Monitoring dan Evaluasi Penegakan Hukum terhadap Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalbar”.

“Kasus-kasus tersebut penangganannya lamban dan tidak transparan. Pasalnya selama ini kasus penangganan Karhutla di Kalbar tenggelam tanpa kabar,” kata Direktur Eksekutif Perkumpulan Bantuan Hukum Kalbar, Khairuddin Zacky.

Untuk itu katanya, perlu ketelibatan semua pihak dalam melakukan pengawasan dan monitoring terhadap kasus karhutla.

Pada FGD tersebut hadir pula beberapa narasumber, diantaranya Kasudit IV Diskrimsus Polda Kalbar, Supriyadi, Kasi Pengaduan dan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Osmar Mubin dan Satuan Polisi reaksi Cepat –Balai PPHLHK wilayah III Pontianak, ArrAfi Nursyahdi.

Diketahui melalui pemaparan beberapa narasumber, bahwa kasus yang masuk ke Polda sebanyak 100 kasus dan 70 kasus ditindaklanjuti dengan perincian 63 perorangan dan 7 kasus perusahaan. Namun Khairuddin mengatakan, data tersebut mengejutkan. Dia mempertanyakan apakah 63  kasus tersebut murni petani, peladang atau perseorangan dengan kepentingan perusahaan.

Kemudian SPORC GAKKUM KLHK menanggani 35 kasus perusahaan dan 1 perseorangan. Data yang dari Dinas LHK ada 42 kasus yang diberikan keterangan sebagai ahli. Sementara yang sudah P21 baru 7 dengan rincian 2 kasus di kubu raya yang ditangani oleh polda, 4 kasus yang ditangani oleh Polres Ketapang dan 1 kasus yang ditangani Gakkum KLHK.

“Gubernur Kalbar, Sutarmidji pernah merilis di wall FB ada 103 perusahaan yang diperingatkan, 40 yang disegel, 15 yang diberikan sanksi tak boleh gunakan lahan selama 3 hingga 5 tahun. 5 tahun yang diusulkan cabut, 4 yang sedang diproses hukum,” ujarnya.

Dia kembali mempertanyakan bagaimana kabar dari kasus 15 perusahaan yang disampaikan oleh Gubernur Kalbar melalui Facebook tersebut. Perusahaan apa saja dan dimana saja. Perusahaan mana yang mendapat sanksi 3 tahun dan perusahaan apa yang di sanksi 5 tahun. Serta yang paling penting 5 perusahaan apa saja yang diusulkan untuk dilakukan pencabutan izin yang diusulkan oleh gubernur.

“Sampai saat ini kita belum menemukan jawabannya yang jelas dan transpran yang dilakukan pemerintah dan penegak hukum terhadap perusaahaan, sementara yang untuk perseorangan jelas dan terang menderang,” katanya.  

Zaky menuturkan, dalam peraturan Gubernur Kalbar mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran huta dan lahan, terdapat aturan mengenai sanksi administrasi. Sedangkan persakaan penegakan hukum tindak pidana Karhutla, baik perseorangan maupun korporasi diatur oleh beberapa undang-udang, seperti UU No. 41 Tahun 1999 Ttg Kehutanan, UU No. 32 Tahun 2009 Ttg Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, UU No. 39 Tahun 2014 Ttg Perkebunan dan ketentuan lainnya.

Dia juga mengingatkan bahwa baik masyarakat maupun pemerintah provinsi, sama-sama mempunyai peran dalam hal pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana didalam UU No. 32 Tahun 2009 Ttg Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (PPLH).

 “Kami berharap melalui FGD ini dirumuskannya peran masyarakat sipil dalam membantu para penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap kasus Karhutla di Kalbar. Serta diharapkan bisa menjadi Evaluasi dan Monitoring bersama anatara pemerintah, penegak hukum dan masyarakat sipil,” tutupnya. (iat)