Senin, 17 Februari 2020


Dugaan Kasus Pelecehan Seksual di Kampus, IAIN Tutupi Hasil Pemeriksaan

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 434
Dugaan Kasus Pelecehan Seksual di Kampus, IAIN Tutupi Hasil Pemeriksaan

Grafis Koko

PONTIANAK, SP – Institute Agama Islam Negeri Pontianak (IAIN) menutup rapat hasil pemeriksaan dan pendalaman kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan seorang Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) berinisial FI terhadap salah seorang mahasiswinya, Feni (nama samaran).

Ketua Satuan Pengawas Internal IAIN Pontianak, Fauziah beralasan dirahasiakannya hasil pemeriksaan ini karena berkaitan dengan aturan tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Terlebih saat dilantik sebagai pejabat, seorang PNS diminta mengucapkan sumpah untuk merahasiakan yang seharusnya menjadi rahasia.

“Sehingga dalam proses pemeriksaan sekarang kita lakukan adalah proses yang patut dirahasiakan. Dan kami (tim pemeriksa) ini sebagaimana kami dibentuk oleh rector, maka kita harus bertanggungjawab pada rektor. Kita belum bisa publikasikan (hasil pemeriksaan). Aturannya seperti itu, kita taat dengan aturan itu,” ujarnya usai melakukan pertemuan bersama Feni dan pendamping hukumnya di IAIN Pontianak, Rabu (15/1).

Pertemuan ini juga dihadiri dua anggota lain tim pemeriksa IAIN, yakni Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Firdaus Achmad dan Kepala Biro Administrasi Umum Akademik dan Kemahasiswaan, Syahrul Yadi.

Pertemuan digelar secara tertutup sejak pukul 09.00 WIB dan baru selesai sekitar pukul 12.00 WIB. Wartawan yang hadir dilarang masuk ruangan. Pihak IAIN menyebut, pertemuan itu sifatnya internal untuk konfirmasi dan validasi data-data yang hanya boleh dihadiri korban dan pendampingnya.

“Karena dia (Feni) yang melapor. Kita konfirmasi data saja dalam rangka melengkapkan data. Tugas kami sebagai tim yang dibentuk, maka akan melengkapi data-data itu dan akan disampaikan (ke rektor),” ujar Fauziah.

Namun begitu, Fauziah mengatakan hingga saat ini setidaknya sudah tujuh orang yang diperiksa dan dimintai keterangan oleh tim. Tujuh orang itu merupakan pihak-pihak yang disebutkan identitasnya dalam laporan yang disampaikan Feni terhadap pihak kampus. Serta beberapa mantan mahasiswa yang pernah dipekerjakan FI sebagai asisten.

“Sekarang kita menjadwalkan jika ada yang berkembang (nama-nama baru), kita jadwalkan lagi (pemeriksaan),” terangnya.

Fauziah berkomitmen kedua belah pihak akan diperlakukan sama dan adil. Sebab, kata dia kedua belah pihak ini merupakan bagian dari keluarga besar kampus IAIN.

“Karena posisinya kedua belah pihak kita dudukkan dengan posisi yang sama agat tim berimbang. Kalau kami tidak berimbang mungkin pengacaranya (korban) kami tolak (pertemuan itu). Hak-hak mereka tetap kita lindungi karena mereka keluarga besar IAIN,” jelasnya.

Hasil pemeriksaan ini selanjutnya akan disampaikan ke Rektor IAIN Pontianak. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka pihak kampus akan menelaah peraturan tersebut untuk kemudian disandingkan dari hasil pemeriksaan.

“Kalau ada pembuktian-pembuktian yang memang bisa dibuktikan tidak melanggar hukum dan tidak melanggar norma di PNS itu sendiri, kita bisa pakai peraturan itu,” terangnya.  

Panggilan Kedua

Sebetulnya, pertemuan ini merupakan panggilan kedua. Fauziah mengungkapkan, pihak kampus pada 3 Januari 2020 lalu sudah melayangkan surat pemanggilan dan dikirim melalui jasa pengirim barang, JNE dengan tujuan pengiriman alamat rumah Feni di Sanggau. Pemenuhan panggilan dijadwalkan pada 10 Januari 2020.

Hanya saja kata Fauziah, surat panggilan itu tidak direspon oleh Feni, sehingga pihak kampus kembali melayangkan surat panggilan kedua yang dikirm berupa satu lampiran file PDF melalui Whatsapp kepada Feni.

Mengenai hal tersebut, kepada wartawan Suara Pemred, Feni mengaku tidak pernah menerima surat pemanggilan pertama seperti yang disebutkan, baik berupa surat resmi maupun melalui pesan Whatsapp.

“Tidak pernah (dapat surat panggilan pertama), ini saya tahu udah panggilan kedua dalam surat itu,” ujarnya.

Dewi Aripurnamawati, Kuasa Hukum Feni mengatakan, adanya keberatan pihak kampus IAIN untuk mempublikasikan hasil pemeriksaan tersebut merupakan kewenangan mutlak pihak kampus.

“Namun buat kami tim PH (pendamping hukum), terpublikasi atau tidak, keterangan korban tetap yang kita pegang,” tegasnya.

Selain itu, dia mengatakan terlepas dugaan kasus ini akan dilanjutkan ke proses hukum atau tidak, namun semestinya kasus ini tidak terjadi. Apalagi dugaan kasus ini justru terjadi di sebuah lembaga pendidikan tinggi yang berbasis agama.

“Tapi tentunya, terduga pelaku pun punya hak untuk mengingkari (membantah) tapi korban yang melaporkan ke LBH APIK bahwa mereka (korban) merasa sebuah tindakan yang tidak mengenakan bagi dirinya. Kalaupun toh kemudian ini perlu pembuktian. Kalau bagi saya, tidak ada orang melakukan tindakan pelecehan yang bisa dilihat secara bersama-sama,” ungkapnya.

Dengan begitu, dirinya berharap pihak kampus bisa intropeksi. Sebab bagaiamana pun kasus semacam ini sudah pasti menjadi hal yang tidak mengenakkan baik bagi korban maupun terduga pelaku.

“Tapi kami sebagai pendamping hukumnya tentu akan maksimal melindungi kepentingan korban,” tegasnya. (sms/ien)

YLBH-PIK Minta Tanggapan Rektor

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia (YLBH-PIK), Tuti Suprihatin yang turut mendampingi Feni mengatakan, sebetulnya banyak hal yang dibahas bersama tim pemeriksa dalam pertemuan itu. Namun yang jelas, saat ini tim pemeriksa IAIN tengah mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan kasus tersebut.

“Kan dalam pertemuan itu ada tiga orang (tim pemeriksan IAIN), jadi ada yang bertanya tentang kronologi kejadian, menanyakan tentang alasan dilaporkan, seperti itu,” ungkapnya.

Hari ini, Kamis (16/1) antara YLBH-PIK juga mengadakan pertemuan kembali dengan pihak kampus. Bedanya kali, meskipun dilaksanakan di IAIN Pontianak, namun undangan pertemuan dilayangkan oleh YLBH-PIK.

“Jadi hari ini kita silahrahmi dengan Pak Rektor IAIN dengan catatan kita juga sekaligus memperkenalkan siapa saja yang mendamping korban ini. Terus kita minta tanggapan beliau (rektor) soal kasus ini,” katanya.

Di pemberitaan sebelumnya, selain Feni, YLBH-PIK juga mendampingi satu korban lainnya dengan terduga pelaku yang berbeda. Hingga sekarang pendampingan, kata Tuti masih terus berjalan.

Dia menjelaskan secara umum, pasca kejadian tersebut meskipun sudah berangsur pulih, namun kedua korban hingga saat ini masih merasa ketakutan, adanya timbul kurang percaya diri, dan selalu curiga terhadap orang lain. Sehingga korban perlu ada orang lain yang benar-benar bisa dipercayainya dan mampu memberi rasa aman untuk mendengar cerita-ceritanya. (sms/ien)