Senin, 17 Februari 2020


Prostitusi dan Perbudakan Modern, Kawin Kontrak Jadi Modus Baru TPPO

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 397
Prostitusi dan Perbudakan Modern, Kawin Kontrak Jadi Modus Baru TPPO

PONTIANAK, SP - Kawin kontrak menjadi modus baru untuk mendapatkan korban kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terjadi di Indonesia.

"Kalau modusnya memang lebih banyak ke arah eksploitasi seksual yang berkaitan dengan prostitusi dan juga perbudakan modern, tapi yang terbaru itu berupa kawin kontrak," kata Deputi Menteri Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Vennetia Danes, dalam sebuah seminar di Denpasar, belum lama ini.

Ia menjelaskan modus kawin kontrak ini pernah terjadi di Indonesia. Salah satunya menimpa perempuan Indonesia yang saat itu menikah dengan laki-laki asal Cina, dan proses tersebut dilakukan secara sepihak.

"Jadi sepihak itu tidak ada melalui Pemerintah ke Pemerintah tapi bagi Pemerintah Cina cara itu dianggap legal karena sudah menikah. Namun, setelah di sana bukan berperan sebagai istri melainkan dipekerjakan seperti budak," katanya.

Ia menjelaskan bahwa korban TPPO ada yang lari dari rumahnya karena menerima perlakuan tidak menyenangkan. Pelarian oleh korban dilakukan sampai ke daerah-daerah perbatasan untuk mencari konsulat Indonesia.

Bantuan juga datang dari mahasiswa Indonesia yang bersekolah di Cina. "Saat ini ada dua orang yang belum bertemu Konsulat Indonesia karena belum sampai di sana sudah dikejar oleh suaminya dan diajak balik lagi," katanya.

Ia menjelaskan kesulitan yang dihadapi selama proses penyelamatan korban TPPO yaitu ketika mengurusi proses diplomasi antara dua negara, dan membutuhkan biaya yang cukup besar.

Vennetia Danes mengatakan sebelumnya pernah meminta korban untuk mendatangi Kedutaan Indonesia di Jepang dan meminta untuk melakukan Suaka Politik.

"Paling tinggi modus ini terjadi di daerah Kalimantan karena di sana ada sistem kawin kontrak, yang masuk 10 besar ada di daerah Jawa sedangkan Bali tidak masuk dalam 10 besar," katanya.

Ada beberapa modus lainnya yang dapat menjerat korban yaitu dijanjikan pekerjaan di salon kecantikan, asisten rumah tangga, pekerja restoran, penjaga toko dan pekerjaan lain dengan tanpa keahlian dan dijanjikan upah yang tinggi tetapi kemudian korban dipaksa bekerja di industri seks, setelah tiba di daerah tujuan.

Korban yang di eksploitasi tenaga kerjanya, masuk ke dalam kategori kondisi kerja yang sewenang-wenang misalnya jam kerja yang panjang, penyekapan ilegal, upah tidak dibayar atau dikurangi bekerja karena jeratan hutang.

"Bahkan ada beberapa majikan dan agen yang menyita paspor dan dokumen lain untuk memastikan para tenaga kerja tersebut tidak mencoba melarikan diri ke luar negeri, namun kenyataannya saat tiba di daerah tujuan, korban malah dipekerjakan dan eksploitasi baik secara seksual maupun eksploitasi lainnya," ucapnya.

Fenomena kawin kontrak bukanlah peristiwa baru di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat. Kawin kontrak tipe pertama marak terjadi sekitar tahun 2013, sementara kawin kontrak kedua telah berlangsung lama di kawasan sepanjang perbatasan.

Komisioner Perlindungan Anak Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kalbar, Alik R. Rosyad  mengatakan, rendahnya tingkat pendidikan dan problema faktor ekonomi menjadi salah satu faktor pendorong perempuan mau dijadikan objek praktik kawin kontrak.

“Atas dorongan dan himpitan ekonomi, korban sangat mudah terpedaya masuk dalam kategori perdagangan orang dengan berbagai modus oleh pelaku, salah satunya kawin kontrak dengan warga Negara asing asal Tiongkok,” ujarnya. 

Gubernur Kalbar Sutarmidji bahkan sempat mengungkapkan, tarif " pengantin" pesanan atau kawin kontrak pada kasus TPPO antarnegara yang melibatkan warga Kalbar berkisar Rp400 hingga Rp 800 juta dan korbannya gadis belia. Hal tersebut diungkapkan Sutarmidji saat menerima pengembalian korban TPPO dari Menlu Retno Lestari Priansari Marsudi, belum lama ini.

Kelemahan sistem baik di imigrasi dan Disdukcapil harus cepat diperbaiki dalam mencegah TPPO dengan modus perkawinan pesanan di Kalbar.

Dia memastikan kasus TPPO dengan modus perkawinan pesanan ini akan menjadi perhatian serius dalam melakukan pencegahan dan penangananannya.

Sementara, akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, Dr. Erdi, M.Si menilai fenomena kawin kontrak di Kalbar semakin marak karena menjadi lahan bisnis bagi makcomblang atau perantara pencari jodoh yang memanfaatkan hal ini.

Menurutnya, kisah sukses pelaku kawin kontrak berubah menjadi ladang bisnis bagi segelintir orang untuk mendirikan kantor atau agen atau biro jodoh berjalan (makcomblang).

Sementara, bagi keluarga pelaku kawin kontrak yang gagal akhirnya banyak mengadu ke kepolisian sehingga menjadikan fenomena kawin kontrak ini timbul tenggelam ke publik bagaikan "ikan buntal" yang mesti muncul ke permukaan untuk mengambil udara.

Fenomena ini masih terjadi meskipun dengan modus operandi yang berubah ke arah lebih rapi, senyap dan dalam jaringan terbatas. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh berhenti menginventarisasi semua modus operandi yang mengarah pada kawin kontrak ini dan harus menekan kasus ini tidak terulang di masa depan.

Untuk itu, dia berharap modus Negara dalam menumpas peristiwa ini tidak boleh kalah canggih dengan modus operandi makcomblang.

40 Perempuan

Kedutaan Besar RI di Beijing telah memulangkan 40 perempuan asal Indonesia yang menjadi korban kasus pengantin pesanan di berbagai daerah di China sepanjang 2019.

"Sebanyak 40 orang yang kami pulangkan tersebut masuk dalam kategori TPPO," kata Duta Besar RI untuk China Djauhari Oratmangun di Beijing, Senin (6/1) lalu.

Tahun 2019 merupakan terbanyak bagi KBRI Beijing menerima pengaduan dan menampung korban TPPO dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Kasus tersebut sempat heboh di Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan mitranya dari China, Menlu Wang Yi, beberapa kali menggelar pertemuan untuk membahas persoalan tersebut.

"Tidak perlu heboh. Yang penting, mereka bisa kami pulangkan ke Tanah Air dengan selamat dan lancar," tegas Dubes dalam acara Sarasehan Awal Tahun 2020 bersama Masyarakat Indonesia di Beijing dan Sekitarnya, yang dirangkai dengan perpisahan Wakil Dubes RI Listyowati.

Oleh karena banyak pengaduan, pada tahun lalu sebagian ruang di aula serba guna KBRI Beijing difungsikan sebagai tempat penampungan para perempuan korban TPPO itu.

Modus pengantin pesanan adalah pria warga China menyunting perempuan dari Indonesia melalui cukong dengan membayar ratusan juta rupiah.

Setelah melakukan proses perkawinan di Indonesia, pengantin pria memboyong pasangannya ke kampung halamannya di China.

Selama di China, pria tersebut tidak memperlakukan pasangannya itu layaknya seorang istri. Istri-istri tersebut kabur dan meminta perlindungan ke KBRI Beijing. Di antara mereka, bahkan ada yang kabur dengan menumpang truk ratusan kilometer.

Upaya untuk memulangkan para korban tersebut membutuhkan proses karena pihak suami telah melapor kepada pihak kepolisian bahwa mereka kehilangan istri.

"Sekarang kalau ada kasus seperti itu lagi, yang langsung kami kembalikan kepada suaminya. Biarkan pasangan tersebut memutuskan sendiri, mau pisah atau terus membangun rumah tangganya," kata Koordinator Fungsi Protokol dan Kekonsuleran KBRI Beijing Ichsan Firdaus. (ant/ien)

Administrasi Pernikahan Antarnegara Tidak Sulit

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kalimantan Barat Y Anthonius Rawing mengharapkan masyarakat Kalbar yang akan menikah dengan warga negara asing untuk mengurus administrasi pernikahannya secara negara, mengingat persyaratannya tidak sulit.

Hal ini disampaikannya mengingat mencuatnya kasus nikah kontrak di Kalbar beberapa waktu lalu, dimana hal itu menurutnya akan menjadi masalah bagi si pelaku nikah kontrak di kemudian hari.

"Jika ingin melakukan pernikahan dengan warga negara asing, sebenarnya persyaratan administrasi yang diperlukan tidak jauh berbeda dengan persyaratan administrasi pernikahan pada umumnya. Namun, memang ada beberapa tambahan kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi dan itu tidak terlalu sulit kalau dilakukan," kata Anthonius Rawing.

Hanya saja, katanya, sejauh ini masih banyak warga Kalbar yang tidak melaporkan peristiwa pernikahannya dengan negara asing, khususnya yang ada di wilayah perbatasan Kalbar, sehingga data pernikahannya tidak tercatat di Disdukcapil setempat.

"Peristiwa nikah kontrak atau pernikahan dengan WNA ini ibarat gunung es, karena yang melaporkan hanya sedikit dibanding dengan yang tidak. Karena nikah kontrak ini dilakukan karena aspek-aspek tertentu yang membuat si pelaku tidak ingin melaporkannya dengan pihak terkait dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi," tuturnya.

Pihaknya berharap, setiap peristiwa kependudukan seperti kelahiran, kematian, pernikahan atau pindah alamat, bisa dilaporkan masyarakat kepada pihak terkait dan masyarakat harus cerdas akan hal itu, mengingat berbagai peristiwa kependudukan tersebut sangat penting bagi masyarakat.

Anthonius menambahkan, jika ingin melakukan pernikahan dengan warga negara asing, sebelum mengurus pernikahan di KUA, maka dibutuhkan sejumlah dokumen awal berupa surat N1, N2, dan N4. Hal ini bisa diurus dengan mengikuti beberapa tahap di antara lain dengan mendatangi ketua RT setempat, di mana salah satu pasangan (WNI) tersebut berdomisili dan meminta surat pengantar ke kelurahan.

Setelah mendapatkan surat pengantar ini, pastikan surat tersebut telah ditandatangani dan distempel oleh RT dan RW setempat, sebelum akhirnya dibawa ke kantor kelurahan.

Kemudian, lanjutnya, bawa semua surat pengantar tersebut ke kelurahan. Jangan lupa untuk melampirkan fotokopi KTP, akte lahir, dan juga kartu keluarga. Pihak kelurahan akan memproses dan mengeluarkan surat N1, N2, dan juga N4 untuk proses selanjutnya di kecamatan.

Surat N1, N2, dan juga N4 tersebut selanjutnya di bawa ke kantor kecamatan, di sana surat-surat ini akan ditandatangani dan distempel oleh camat. Setelah persyaratan awal tersebut terpenuhi, maka langkah selanjutnya adalah mengurus pernikahan ke kantor KUA terdekat.

Sebelum mendatangi Kantor KUA, bagi WNI, jangan lupa untuk mempersiapkan beberapa syarat antara lain, Surat keterangan belum / tidak menikah yang ditandatangani oleh RT dan RW, formulir N1, N2, dan N4 dari Kelurahan dan Kecamatan, formulir N3 dari KUA (surat persetujuan mempelai yang harus ditandatangani oleh kedua mempelai), Fotokopi KTP, akta kelahiran, kartu keluarga, KTP orang tua, buku nikah orang tua (jika merupakan anak pertama), data-data orang saksi pernikahan, berikut fotokopi KTP yang bersangkutan, pasfoto 2x3 (4 lembar) dan 4x6 (4 lembar), bukti pembayaran PBB (Pajak Bumi Bangunan) terakhir, serta prenup (perjanjian pra nikah).

Kemudian, untuk mempelai dari pihak WNA diminta untuk membawa dokumen CNI (Certificate of No Impediment) atau surat izin menikah di negara lain yang dikeluarkan dari kedutaan calon suami / istri, Fotokopi akta kelahiran, fotokopi kartu identitas (KTP) dari negara calon suami / istri, fotokopi paspor, surat keterangan domisili (alamat calon suami / istri saat ini), pasfoto 2x3 (4 lembar) dan 4x6 (4 lembar), surat keterangan mualaf (jika agama sebelumnya bukan Islam), kemudian, di dalam mengurus berbagai syarat pernikahan ini, semua dokumen dalam bahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dimana hal ini harus dilakukan oleh seorang penerjemah tersumpah.

"Hindari juga untuk memberikan berbagai dokumen yang asli kepada pihak KUA, sebab ini sangat berisiko terhadap keamanan dokumen tersebut. Cukup sertakan berbagai dokumen yang dibutuhkan tersebut dalam bentuk fotokopian saja, dan yang aslinya tetap dibawa pulang," katanya.

Dia mengatakan, mengurus berbagai dokumen dan juga persyaratan pernikahan memang akan membutuhkan waktu yang cukup panjang, apalagi jika pernikahan ini dilakukan antara pasangan WNI dengan WNA. Kedutaan dan juga negara asal pasangan mungkin akan meminta sejumlah persyaratan khusus, untuk itu selalu siapkan segala dokumen tersebut sejak awal.

Jika tidak ingin mengalami kendala dalam proses pengurusan dokumen ini, maka ada baiknya untuk mengikuti semua prosedur yang dibutuhkan sejak awal, sehingga pengurusan dokumen dapat berjalan dengan lancar. (ant/ien)