Senin, 17 Februari 2020


Gas 3Kg Dijual Bebas

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 2433
Gas 3Kg Dijual Bebas

PONTIANAK, SP – Pemerintah akan mencabut subsidi elpiji 3 kg. Skema pemberian subdisi diubah, dari ke barang menjadi ke orang. Harga jualnya akan mengikuti tabung non subsidi seperti 12 kilogram.

Mengutip laman Pertamina, harga elpiji 12 kg Rp139.000 atau Rp11.583 per kg. Jika demikian, maka harga Elpiji 3 kg menjadi Rp34.749 per tabung atau lebih tinggi dari harga subsidi di bawah Rp20.000.

"Termasuk salah satu sama lah dengan 12 kg. Nanti kita lihat," kata Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM, Djoko Siswanto, Senin (20/1).

Djoko memastikan elpiji 3 kg akan tetap tersedia di pasar, namun hanya subsidinya saja yang digeser dari tabung menjadi ke masyarakat langsung. Masyarakat kurang mampu yang membeli elpiji 3 kg juga dikenakan harga pasar, namun mereka diberikan subsidi yang kuotanya masih dirumuskan.

"Misalnya direkap beli sebulan 10 tabung. Sebulan tiga tabung, tujuh tabung nggak kita subsidi," tuturnya.

Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Bambang Widianto mengungkap mekanisme yang dilakukan Pemerintah jika subsidi gas elpiji 3 kg dicabut sudah dirumuskan. Subsidi akan dialihkan dalam bentuk bantuan uang langsung kepada masyarakat tidak mampu yang terdaftar dalam data Kementerian Sosial dan TNP2K.

"Nanti kita akan menggunakan daftar keluarga basis terpadu yang dikelola kita sama Kemensos, (subsidi uang) ya digabung dengan bantuan lain tapi ditambah (senilai subsidi) khusus elpiji," katanya.

Meski belum diputuskan, Bambang menyebut TNP2K sudah diajak bicara mengenai rencana tersebut, sekaligus uji coba mekanisme dan penyaluran subsidi gas elpiji tiga kilogram secara langsung tersebut. Hal ini agar nantinya kebijakan tidak membebani masyarakat.

Karena itu juga, Bambang juga menegaskan Pemerintah bukan antisubsidi, melainkan ingin memastikan subsidi diberikan tepat sasaran. Sebab, banyak orang mampu yang juga menggunakan gas subsidi gas elpiji 3 kg.

Namun Bambang belum dapat memastikan besaran subsidi yang akan diberikan kepada keluarga penerima manfaat jika harga gas elpiji 3 kg disesuaikan dengan harga pasar. Saat ini pihaknya masih menunggu keputusan pasti, terkait hal tersebut.

"Belum, tapi kira-kira kan gini, keluarga tidak mampu ini rata-rata mungkin dua atau tiga tabung per bulan, lalu kita akan memberikan subsidi atau bantuan itu agar daya beli dia tidak berkurang," katanya.

Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos, Andi ZA Dulung mengatakan hingga kini belum ada keputusan terkait pengalihan subsidi gas elpiji tiga kilogram. Namun demikian, Andi memastikan Kemensos siap nantinya jika subsidi dialihkan menjadi bantuan tunai kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

"Kita siap selalu, 15.6 juta nomor rekening KPM itu modal besar," kata Andi.

Andalan UMKM

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalbar, Samuel mengatakan elpiji 3 kg menjadi andalan bagi pengusaha kecil atau UMKM di Kalbar. Kebijakan pencabutan subsidi atau kenaikan harga, akan berpengaruh terhadap usaha masyarakat.

"Kalau harga gas tersebut mahal atau tinggi dibanding adanya subsidi, biaya yang dikeluarkan oleh UMKM atau pengusaha kecil untuk memproduksi atau menunjang kegiatan akan semakin bertambah,” katanya.

Urusan itu tentu akan berpengaruh terhadap omzet penjualan UMKM. Pihaknya pun akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait menyikapi kebijakan pemerintah pusat. Pasalnya, jika dari pusat, mau tak mau kebijakan dijalankan, namun tetap dengan antisipasi matang.

"Nanti akan ada upaya-upaya kita untuk memberikan pemahaman atau suatu persiapan menghadapi perubahan itu. Disperindag tidak bisa kerja sendiri, makanya kami akan koordinasi dengan instansi terkait, untuk mengantisipasi dampak dari kebijakan tersebut," tuturnya.

Tunggu Mekanisme

Sales Area Manager Pertamina Kalimantan Barat, Weddy Surya mengatakan masih menunggu perintah langsung dari pemerintah. Wacana itu memang sudah diketahui, namun mereka masih menunggu keputusan pemerintah.

"Untuk mekanismenya seperti apa dan waktunya kapan, kami masih menunggu dari pemerintah," ucapnya.

Pertamina selaku operator pendistribusian produk elpiji 3 kg, tentu akan mengikuti regulasi dan mendukung penuh kebijakan dari pemerintah. Pertamina akan terus memastikan ketersediaan gas melon dan memberikan pelayanan optimal.

Dalam distribusi gas elpiji 3 kg kepada masyarakat, saat ini Pertamina memiliki kebijakan OVOO (One Village One Outlet) atau satu desa satu pangkalan. Kebijakan tersebut sebagai usaha Pertamina dalam meratakan distribusi gas elpiji yang disalurkan oleh agen-agen ke pangkalan-pangkalan.

"Dengan demikian masyarakat sudah dapat menikmati akses elpiji 3 kg di setiap desa atau lebih tersebar," jelasnya.

Weddy menjelaskan sebelum program ini dijalankan, stok elpiji 3 kg hanya terkumpul di desa tertentu. Dengan program tersebut, sebarannya sudah merata. Pertamina selama ini juga telah berupaya agar penyaluran gas tepat sasaran. Namun dalam pengawasan juga diperlukan partisipasi dari berbagai pihak.

"Kami sudah berusaha, adapun pengawasannya memang memerlukan partisipasi dari berbagai pihak mulai dari masyarakat sampai ke pemerintah daerah," pungkasnya.

OVOO Bermasalah

Permasalahan elpiji 3 kg nyatanya tidak hanya soal harga, namun juga distribusinya. Kepala Desa Semitau Hulu, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu dan perangkat desa lain mendatangi Kantor Pertamina Kalbar untuk menyampaikan petisi atas permasalahan penyaluran tabung gas elpiji 3 kilogram di desa mereka, Senin (20/1).

Pasalnya, PT Energy Khatulistiwa yang selama ini mendistribusikan tabung gas melalui pangkalan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mereka, memangkas jatah dari yang sebelumnya 2.400 tabung menjadi 200 tabung per bulan.

"Hanya tersisa 200 tabung, tidak ada alasan yang jelas (pemangkasan). Padahal kami tidak membuat kesalahan apa-apa," kata Kepala Desa Semitau Hulu, Sajuliarto saat bertamu ke Kantor Suara Pemred usai melakukan pertemuan dengan pihak Pertamina.

Pengurangan jatah itu diberlakukan sejak 10 Januari 2020 kemarin. Namun pihak desa belum bersedia menandatangani perjanjian kerja sama tersebut hingga sekarang. Meski, pihak perusahaan meminta akhir Januari 2020 keputusan sudah harus final.

Sebetulnya, Desa Semitau Hulu memiliki tiga pangkalan gas. Dua lainnya milik swasta. Kerja sama antara BUMDes dengan pihak agen dimulai sejak 2017 lalu. Atau satu tahun setelah BUMDes dibentuk.

Tujuan penyaluran melalui pangkalan BUMDes dikarenakan masyarakat banyak yang mengeluh mengenai tingginya harga. Per tabung kerap dijual Rp35-40 ribu di pangkalan swasta. Hal ini masih terjadi, terlebih ketika BUMDes kehabisan stok.

"Atas dasar itu, kami dengan masyarakat dan tokoh masyarakat memiih badan usaha di BUMDes terkait pemenuhan gas elpiji bersubsidi. Semua aturan kami ikuti, seperti menjual dari pangkalan dan menjual sesuai HET, tidak menjual ke luar desa. Artinya kami tidak berani menjual di luar aturan karena ini BUMDes tangan terakhir dari pemerintah," ungkapnya.

Pada perjalanannya, hingga akhir Desember 2019 lalu semua baik-baik saja. Jatah pun tidak berkurang. Total 2.400 tabung dengan skema empat kali penyaluran dalam sebulan. Namun, permasalahan muncul perusahaan sosialisasi beberapa waktu lalu. Desa diwakili Ketua BPD desa, Malindo Nasution yang juga pengawas BUMDes.

"Kami mendapat rasa kecewa, dari 2.400 tabung untuk 1.200 konsumen, tersisa 200 tabung saja yang akan didistribusikan ke desa," ungkap Malindo.

Alasan perusahaan, mereka membagi jatah dengan dua desa sebelah. Namun dari informasi yang mereka miliki, pangkalan di salah satu desa tersebut berizin untuk pangkalan tabung gas 5,5 kg.

"Artinya ada indikasi dimainkan. Keanehan kedua, mereka akan membuat dua pangkalan dalam satu desa. Yang satu BUMDes dan satunya pribadi tapi gudangnya bersebelahan," ungkapnya.

Agar jatah tidak berubah, pihak perusahaan meminta desa mendata KTP dan KK seluruh konsumen dua desa tersebut. Sehingga ketika didistribusikan mengatasnamakan masyarakat desa.

"Sementara notabennya mereka punya izin yang 5,5 kg," ungkapnya.

Sebenarnya, Desa Semitau Hulu memiliki jumlah penduduk sekitar 900 KK. Sementara total 1.200 konsumen merupakan total konsumen pedagang UMKM dan pelajar yang tinggal di sana. Jika hanya diberi 200 tabung sebulan, 1.000 masyarakat tak terlayani BUMDes. Sementara pangkalan swasta bisa saja memanfaatkan situasi.

Apalagi katanya, selama ini modus pangkalan swasta tersebut akan lebih dulu menjual stok tabung gas ke tengkulak.

"Setelah tabung gas di BUMDes habis, maka baru akan dijual ke masyarakat dengan harga yang sangat tinggi," katanya.

Atas permasalahan ini, 11 Januari kemarin pihak desa berkoordinasi dengan Bupati Kapuas Hulu. Bupati menyarankan pihak desa menyampaikan persoalan ini kepada Pertamina dan didisposisikan ke Gubernur Kalbar, Bupati Kapuas Hulu, DPRD Kapuas Hulu, DPMD serta Disperindagkop.

"Dan hari ini kami berangkat membawa petisi ini ke Pertamina dan meminta solusi. Karena saluran tabung gas terakhir yang kami dapatkan sekitar 14 hari yang lalu saat ini tersisa 194 tabung. Artinya dalam dua atau tiga hari ke depan akan kosong,” jelasnya.

Sayangnya, pertemuan antara desa dan Pertamina itu dirasa tidak menemukan jalan keluar. Justru pihaknya merasa solusi yang ditawarkan tidak masuk akal dan terbilang aneh.

"Kami yang di bawah OPD Kapuas Hulu harus menjadwalkan mediasi antara desa, Disperindagkop, Bupati, DPRD dan PT termasuk Pertamina. Kami agak keberatan karena kami tidak ada ranah hal itu. Seharusnya Pertamina secara vertikal berkoordinasi dengan Disperindakop Provinsi dan nanti dari Disperindagkop mengarahkan ke kabupaten. Toh mereka (Pertamina) sudah jelas apa yang kami sampaikan ini," tutupnya.

Menanggapi itu, Sales Brand Manager III Pertamina Kalbar, Muhammad Angga Dexsora mengatakan sebetulnya hal ini bukan dalam rangka pengurangan jatah atau pemangkasan koata, terutama di Desa Semitau Hulu. Namun, Pertamina memiliki program One Village One Outlet (OVOO) atau program satu desa setidaknya terdapat satu outlet.

Program ini berangkat dari masih banyaknya desa belum memiliki pangkalan tabung gas. Dengan program ini, masyarakat lebih mudah mendapatkan gas dan dapat memutus penyaluran ke pengecer.

"Kenapa selama ini banyak pengecer? Karena di desa-desa belum ada pangkalan, jadi kami ingin pengecer itu diminimalisir mungkin dan konsumen beli langsung ke pangkalan," katanya.

Terkait kasus di Desa Semitau Hulu, dia mengakui memang terdapat penurunan jumlah penyaluran. Berkurangnya jatah itu dalam rangka pemerataan dengan desa-desa tetangga yang belum memiliki pangkalan.

"Jadi alokasi ke pangkalan BUMDes itu dipecah ke pangkalan-pangkalan baru di desa lainnya. Itu agennya (PT) memecah berdasarkan KK. Cuma mungkin ada update lagi KK terbaru, mungkin agennya belum tahu," kata dia.

Oleh karena itu, dalam waktu dekat ini pihaknya akan duduk bersama dengan Pemda Kapuas Hulu dan instansi terkait.

"Nanti kalau sudah duduk bareng, kami akan bahas bagaimana pendistribusiannya yang baik seperti apa. Nantikan ada instansi terkait seperti Disperindag, seperti itu," katanya.

Dia meyakini, meskipun ada pemerataan pendistribusian, tidak akan menimbulkan gejolak di masyarakat. Pasalnya, hal ini bukan dalam rangka pemotongan jatah bagi setiap kabupaten, namun jumlah yang sudah disalurkan dibagi ke daerah lain dalam kabupaten itu.

"Namun saya belum tahu kondisi real di sana seperti apa ya, tapi mungkin masih ada desa-desa lain yang mengambil (tabung gas) dari desa tersebut. Makanya kami ingin ada pemecahan itu untuk pemerataan. Jadi sebetulnya jumlah tabung itu tetap, tapi hanya diratakan saja," katanya. (ant/det/din/iat/sms/bls)

Kepentingan Masyarakat

WAKIL DPRD Kalbar, Suriansyah mengharapkan pemerintah mengedepankan kepentingan masyarakat. Khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah. Mereka harus tetap mendapatkan gas secara mudah dengan harga murah atau standar.

“Jangan sampai ada permainan-permainan lagi, sehingga mereka membayar lebih mahal dari seharusnya,” sebutnya.

Mengenai adanya pencabutan subsidi elpiji 3 kg, Suriansyah yakin ada penyesuaian pada harga, ketika hal itu sudah diputuskan oleh pemerintah.

"Kalau sudah diputuskan oleh Pemerintah, mau tidak mau kita ikuti. Tapi kita berharap dengan peningkatan harga yang terkontrol, ketersedian gas yang selama ini sering sulit didapatkan menjadi lebih mudah diperoleh masyarakat. Kalau sudah kesediaan mudah dan harga terkontrol, diharap tidak terlalu besar pengaruh kepada UMKM," jelasnya.

Permasalahan menurutnya ada di ketersedian gas. Kondisi langka buat harga lebih mahal.

"Adanya disparitas itu menyebabkan banyak penyalahgunaan gas 3 kg. Dengan tidak adanya disparitas, kita berharap tidak terjadi lagi," tutupnya. (iat/bls)