Senin, 17 Februari 2020


Kalbar Jadi Embarkasi Haji

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 2148
Kalbar Jadi Embarkasi Haji

Grafis: koko

PONTIANAK, SP - Menteri Agama RI Fachrul Razi mengatakan mulai tahun ini Kalimantan Barat akan membangun embarkasi haji. Hal tersebut diungkapkannya pada kunjungan kerja dalam rangka kegiatan pembinaan pegawai dan rapat kerja Kanwil Kemenag Kalbar di Hotel Grand Mahkota Pontianak, Jumat (7/2).

“Sejumlah kemajuan pelaksanaan haji di Indonesia termasuk di Kalbar yakni mulai tahun ini sudah memiliki embarkasi haji,” ujarnya.

Dia juga menambahkan sejumlah kemajuan lainnya. Di antaranya penambahan maskapai penerbangan yang semula hanya dua dan kini ditambah dua lagi, sehingga menjadi empat maskapai penerbangan.

“Dulu hanya ada Garuda Indonesia dan Saudi Airlans. Namun sekarang ditambah dua yakni Citilink dan Skynas. Soal makan jemaah haji Indonesia pun akan ada perbaikan yang semula hanya 40 kali sekarang sudah menjadi 50 kali makan di Mekkah," sebut dia.

Pada kesempatan itu dia meminta pentingya semua pihak menjaga kerukunan antara umat beragama dan menjadikan perbedaan sebagai kekayaan. Dia menyampaikan bahwa bangsa dan negara telah membentuk sesuai kesepakatan bersama berdasarkan filosofi Pancasila dan landasan konstitusi UUD 1945. Namun keduanya tidak lepas dari spirit nilai-nilai agama yang telah lama diyakini dan dipraktikkan ke masyarakat Indonesia yang terkenal religius.

"Dalam kontek inilah keberadaan Kementerian Agama diberi tugas dan kewenangan agar mendukung universal agama di mana pun dan kapan pun agar tetap menjadi ruh," sebutnya.

Fachrul mengatakan dalam setiap program strategis Kementerian Agama didorong setiap individu memiliki kesalehan personal dan kemanfaatan sosial bagi lingkungannya dengan penuh kasih sayang dan toleransi serta penghormatan terhadap hak sesama persaudaraan dan lain-lain.

"Setiap agama sudah dipastikan memiliki panduan penentuan prinsip yang mengajarkan tentang bagaimana setiap kita bisa hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Meskipun kenyataannya ada perbedaan-perbedaan baik keyakinan tingkat sosial ekonomi termasuk pilihan-pilihan politik. Kembali, sangat tidak sewajarnya jika perbedaan agama justru menjadi pemicu bagi perpecahan," sebut dia.

Dia menambahkan dalam ajaran Islam diajarkan tentang penciptaan manusia yang berbeda-beda dengan tujuan untuk saling mengenal.

"Jadikanlah pelajaran dari kondisi negara yang muncul akibat pertentangan-pertentangan terhadap hal-hal yang tidak perlu dipermasalahkan. Perbedaan seharusnya menjadikan kekuatan yang bisa mempererat kebersamaan dan persaudaraan. Sudah menjadi program dunia kita harus toleransi dan menghormati," pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji memang berharap Bandara Internasional Supadio bisa menjadi embarkasi haji. Terlebih ada penambahan landasan pacu sepanjang 350 meter. Hanya saja, dengan penambahan itu, total landasan pacu baru 2.600 meter. Sedang jarak yang dibutuhkan adalah 3.000 meter.

“Pesawat berbadan lebar bisa langsung berangkat ke Jedah atau Madinah,” ujarnya ketika menyambut kedatangan jemaah Haji Kalbar 2019 lalu.

Saat ini, status Asrama Haji Pontianak masih asrama haji transit. Jemaah haji asal Kalbar akan ke Tanah Suci via embarkasi Batam. Namun upaya menjadikan Kalbar embarkasi haji bukan sembarangan. Pemprov Kalbar sampai diberi penghargaan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) atas dihibahkanya tanah seluas lebih dari 23 hektare untuk pembangunan Asrama Haji Kalbar.

Hibah itu diserahkan Sutarmidji kepada Kementerian Agama (Kemenag) RI yang diterima oleh Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Nizar Ali saat Rapat Kerja Daerah Kanwil Kemenag Kalbar, Rabu (27/2/2019).

"Penyerahan hibah tanah asrama haji di Jalan Sutoyo kepada Kemenag RI ini untuk kembali dibangun menjadi asrama haji yang representatif dalam mendukung asrama haji Kalbar menjadi asrama haji embarkasi penerbangan jemaah calon haji Kalbar menuju Jedaah-Madinah," kata Sutarmidji.

Dia mengatakan, Pemda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diperbolehkan untuk memberikan hibah dan bantuan sesuai dengan ketentuan pemberian hibah serta bantuan yang terdiri atas hibah, bantuan sosial, maupun bantuan keuangan.

Pemberian hibah dan bantuan dimaksud dilakukan dengan harapan dapat memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, termasuk fungsi yang dijalankan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalbar beserta jajarannya.

"Berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam mewujudkan salah satu misi Kementerian Agama Republik lndonesia, yaitu penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel," tuturnya.

Terkait hal itu, Pemprov Kalbar telah menghibahkan aset tanah seluas 23.024 m2 dan bangunan Kantor Asrama Haji Pontianak di Jalan Letjen Sutoyo.

"Pemprov Kalbar berharap dengan peralihan status kepemilikan aset tanah dan bangunan dimaksud dan dengan dukungan berbagai pihak terkait, Kantor Wilayah Kementerian Agama dapat mengoptimalkan pengelolaan Asrama Haji Pontianak," katanya.

Gubernur Kalbar juga berharap, setelah penyerahan pengelolaan aset ini menjadi tanggung jawab Kemenag RI dan dalam pelaksanaan pembangunan asrama haji harus representatif dan kalau bisa pembangunannya setara dengan hotel bintang empat.

"Saya juga minta, kalau sudah jadi pembangunannya, maka manajemennya harus dikelola dengan baik agar keberadaan asrama haji ini bisa berikan pendapatan bagi Kemenag RI dan sumbangan berupa Pendapatan Bukan Pajak kepada Pemprov Kalbar," pintanya.

"Kalbar tidak lama lagi. Bandara Supadio sudah diperpanjang 350 meter menjadi 2.600 meter. Saya sudah minta kepada Presiden, paling lama Tahun 2021-2022, panjang runway Bandara Supadio kita sudah 3.000 meter. Kalau 3.000 meter, runway-nya bisa masuk pesawat berbadan besar, dan jemaah calon haji Kalbar bisa kita berangkat langsung menuju Tanah Suci," katanya.

Di tempat yang sama, Dirjen PHU Kemenag RI, Nizar Ali mengatakan, tahun 2020, Kemenag RI akan anggarkan anggaran untuk pembangunan Asrama Haji Pontianak tahap pertama.

"Saya harap, asrama haji ini bukan lagi menjadi asrama haji transit, tapi sudah menjadi asrama haji antara," kata Nizar Ali.

Untuk mencapai semua itu, Dirjen PHU Kemenag RI juga meminta kepada Pemprov Kalbar untuk dapat memenuhi berbagai persyaratan yang harus dipenuhi dan dipersiapkan, karena jemaah calon haji Provinsi Kalbar sudah mencapai 2.000 an jemaah, dan itu merupakan salah satu persyaratannya.

"Kalau menjadi asrama haji antara akan bermanfaat bagi Provinsi Kalbar. Kalau transit di Batam tidak perlu masuk asrama lagi, tapi langsung menunggu pemberangkatan menuju Tanah Suci," ujarnya.

Sementara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Ridwansyah mengatakan untuk menjadi daerah embarkasi dan debarkasi ada berbagai persyaratan yang harus dilewati. Selain bandar udara, juga memiliki asrama haji yang representatif.

Kini, Asrama Haji Pontianak dalam proses revitalisasi atau perbaikan. Bangunan Asrama Haji yang ada, merupakan bangunan lama. Sudah semestinya dilakukan renovasi untuk memberikan pelayanan maksimal kepada jemaah. Terutama untuk jemaah haji yang rata-rata usianya tidak lagi muda.

“Asrama haji sudah lama, dan sudah layak direnovasi, tempat tidur masih menggunakan ranjang susun. Kasihan untuk jemaah haji yang sudah tua,” kata Ridwansyah.

Dia berharap, pembangunan Asrama Haji yang baru serta didukung dengan perluasan landasan Bandara Internasional Supadio. Semua agar tidak lagi menjadi asrama haji transit, tetapi bisa menjadi asrama haji Embarkasi.

Ridwansyah mengatakan, jika belum menjadi Asrama Haji Embarkasi, paling tidak dapat menjadi Asrama Haji Antara. Sehingga jemaah calon haji tidak perlu bermalam di embarkasi Batam. Datang ke Batam langsung berangkat ke Arab Saudi.

“Nanti karantinanya itu bisa dilakukan di Asrama Haji Pontianak. Seluruh jemaah dikumpulkan satu asrama haji. Di Batam itu langsung naik pesawat, tidak lagi masuk asrama. Selama ini kan, bermalam dulu di Batam baru besok paginya ke Arab Saudi,” kata dia.

Keuntungan lain, jemaah Kalbar tidak lagi dibebankan biaya lokal, yakni biaya dari Pontianak menuju Batam. Biaya yang ditanggung dalam Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) hanya dari Embarkasi Batam ke Arab Saudi. Artinya, dari Kalbar ke Batam ditanggung daerah masing-masing. Kalau jemaah Batam itu, tidak perlu lagi bayar. (ant/iat/bls)

Biaya Rerata Rp35,2 Juta

KEMENTERIAN Agama dan DPR telah menyepakati biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi dengan rata-rata Rp35,2 juta. Tidak berubah dari besaran BPIH tahun lalu.

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto mengatakan, dari jumlah BPIH tersebut, biaya penerbangan rata-rata dari setiap embarkasi ke Makkah/Madinah pergi pulang dipatok Rp28.600.000 yang seluruhnya dibayar oleh jamaah. Selain itu, terdapat biaya akomodasi di Makkah dan Madinah serta biaya visa sesuai dengan ketentuan dari Arab Saudi.

Jumlah total kebutuhan dana operasional ibadah haji 2020 diperkirakan menelan biaya hingga Rp69,1 juta per orang. Dengan demikian, calon jamaah haji (CJH) hanya membayar 51 persen dari rata-rata total biaya operasional tersebut. Sisa 49 persen atau sekitar Rp33,9 juta diambilkan dari nilai manfaat dan efisiensi dana haji yang dikelola di BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji).

Meski BPIH tidak naik, Yandri memastikan bahwa pemerintah dan DPR menyepakati untuk melakukan peningkatan berbagai layanan bagi para jamaah tahun 2020. Salah satunya soal uang makan. Sebelumnya sempat beredar kabar bahwa uang saku jamaah yang biasanya SAR 1.500 akan menjadi SAR 1.000 saja.

“Kali ini jumlahnya tetap. Akan diberikan langsung ke CJH di Arab Saudi dalam bentuk riyal untuk living cost mereka,” jelas Yandri.

Selain itu, akan ada peningkatan jatah makan jamaah. Dari semula 40 kali menjadi 50 kali. Layanan zonasi juga akan tetap dipertahankan. Hotel atau pemondokan jamaah akan disesuaikan dengan daerah asal embarkasi di Makkah, Madinah, maupun Armina. Katering cita rasa Nusantara juga akan mengikuti zonasi itu.

Operasional haji tahun ini juga akan didukung empat maskapai penerbangan. Sebelumnya hanya maskapai Garuda Indonesia dan Saudia Airlines. Untuk tahun haji 2020 akan mendapatkan tambahan maskapai Citilink dan Flynas.

“Kita juga akan memaksimalkan penggunaan Bandara Kertajati (Majalengka, Jawa Barat, Red) tahun ini,” jelas Yandri.

Yandri menambahkan, Komisi VIII DPR dan Kemenag juga telah menyepakati akan mengambil sejumlah Rp7,1 triliun dari dana nilai manfaat dan optimalisasi setoran BPIH haji reguler dan dana efisiensi tahun sebelumnya. Tujuannya, mendukung operasional ibadah haji tahun ini.

Menteri Agama Fachrul Razi mengungkapkan bahwa kuota sementara haji tahun ini adalah 221 ribu jamaah. Sesuai dengan kuota haji tahunan Indonesia pada umumnya. Namun, dia menyebut tetap ada upaya untuk mengajukan tambahan kuota kepada pemerintah Arab Saudi.

“Saya sudah mengajukan permintaan tambahan 10 ribu. Jadi, totalnya 231 ribu. Dikuatkan oleh DPR,” katanya.

Namun, Fachrul menuturkan, Menteri Urusan haji Arab Saudi menyatakan bahwa kuota bukan murni kewenangan Arab Saudi. Melainkan kesepakatan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

“Tapi, Indonesia dipersilakan untuk mengajukan tambahan ke OKI. Nanti dibantu Saudi,” kata Fachrul.

Presiden Joko Widodo, lanjut dia, juga bersedia berkomunikasi langsung. ”Beliau kan dekat dengan Raja Salman,” jelasnya. (jwp/bls)