Senin, 17 Februari 2020


KPK Respon Dana Hibah Sambas, Polda Kalbar Tuntas Periksa Anggota DPRD

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 3173
KPK Respon Dana Hibah Sambas, Polda Kalbar Tuntas Periksa Anggota DPRD

PONTIANAK, SP - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merespon laporan tentang kasus penyalahgunaan Dana Hibah Sambas Tahun 2018 senilai Rp80 Miliar. Laporan tersebut dilayangkan oleh Koordinator Komite Advokasi dan Transparansi Sambas (Kastran) Kalimantan Barat, Amirudin, pada Rabu, 8 Januari 2020.

Laporan melalui surat elektronik (e-mail) tersebut, direspon KPK pada Kamis, 6 Februari 2020, dengan nomor surat R/372/PM.00.00/40-43/02/2020, dengan sifat segera, perihal tanggapan atas pengaduan masyarakat. Surat tanggapan ini ditandaitangani oleh yang Herry Muryanto, Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK. 

Isi surat tanggapan tersebut adalah pengaduan Amirudin menjadi prioritas KPK sebagai bahan koordinasi dan supervisi atas penanganan kasus dimaksus dengan aparat penegak hukum serentak. Artinya, dalam hal ini KPK akan segera menentukan langkah dalam rangka mendalami kasus yang dilaporkan Amirudin, yaitu tentang adanya penyalahgunaan Dana Hibah Sambas Tahun 2018 senilai Rp80 Miliar.     

Koordinator Kastran Kalbar, Amirudin mengatakan, pihaknya akan tetap konsekuen mengawal kasus dugaan Korupsi Dana Hibah Kabupaten Sambas Tahun 2018, senilai Rp80 Miliar.

"Langkah setelah mendapat respon dari KPK yakni, tetap terus mengawal kasus dugaan korupsi Rp80M Dana Hibah Kabupaten Sambas yang saat ini ditangani Polda Kalbar," yakinnya.

Dia juga mengatakan, siap meski apapun alasannya dan resiko yang akan dihadapi dalam mengawal kasus tersebut. Menurutnya langkah ini sebagai kontrol keterlibatan  masyarakat dalam memberantas korupsi di Kabupaten Sambas.

"Kordinasi dan komunikasi terakhir dengan KPK, kami meminta agar KPK secepatnya melakukan supervisi terhadap kasus yang disampaikan, karena ini kasus dugaan korupsinya besar. Jadi kita menginginkan agar KPK RI memantau dan mengawasi kasus ini dengan langkah pencegahan yaitu supervisi," pintanya.

Amirudin menjelaskan, pihaknya tidak menginginkan terjadi sesuatu dalam penanganan kasus ini. Jangan sampai terjadi seperti ada permainan pengaman kasus, agar kasusnya terhenti dan tidak ditindak lanjuti dan sebagainya, karena di Sambas persoalan kasus korupsi yang sudah dilaporkan kepenegak hukum sering tidak ada ujung pangkalnya ditangan penegak hukum.

“Sehingga dengan kasus Rp80 Miliar ini, kita meminta KPK ikut terlibat dalam hal pengawasan," tuturnya.

Amirudin mengakui bahwa pihak KPK telah memberikan respon positif terhadap keinginannya tersebut.

"Alhamdulillah balasan surat pengaduan dari KPK RI per tanggal 6 Februari 2020, tentang tanggapan atas pengaduan masyarakat, inti balasanya adalah KPK akan segera melakukan kordinasi dan supervisi atas penanganan kasus yang dilakukan oleh penegak hukum setempat," kata Amirudin.
 

Bahkan, beberapa waktu lalu, ada petisi untuk penuntasan dana hibah Rp80 Miliar di Kabupaten Sambas 2018, yang terus bergulir. Amir menjelaskan, melalui Kastran Sambas, ia mendorong petisi secara online melalui www.change.org untuk mendukung penegak hukum agar menuntaskan masalah dana hibah Kabupaten Sambas, Kalbar Tahun 2018 dengan besaran anggaran Rp80 miliar.

"Petisi ini muncul karena persoalan dana hibah Rp80 miliar memang perlu diselidiki disebabkan hasil audit BPK RI telah menemukan Rp3,6 miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak eksekutif dalam bentuk barang," ujar Amirudin.
 

Pihaknya meyakini bahwa dengan temuan yang ada dipastikan bukan dilakukan di atas meja. Akan tetapi diaudit lapangan. Dengan dilakukannya audit lapangan, ia sangat yakin akan banyak temuan karena proses pengajuan dana hibah ini sampai penyalurannya tidak sesuai dengan Permendagri tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD.

Lanjutnya, di lapangan banyak ditemukan pemberian hibah barang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

"Persoalan hibah Rp80 Miliar ini pernah kita bawa untuk hearing kepada DPRD Sambas . Akan tetapi sampai sekarang tidak pernah ada jawaban dari pihak legislatif. Padahal permohonan hearing dana hibah sudah melalui surat resmi yang di kirim pada akhir Juli 2019," jelas dia.

Ia menganggap bahwa hearing yang telah dilakukan tidak didukung penuh oleh pihak legislatif. Oleh sebab itu, ia melakukan petisi di media online untuk dukungan dari masyarakat pengguna medsos agar persoalan dana hibah Rp80 miliar yang tersebar di 10 OPD bisa diselidiki sampai di lapangan baik hibah berupa uang dan barang.

Sejauh ini kata dia petisi yang bergulir sudah di atas 200-an orang. Pihaknya berharap petisi ini terus bertambah untuk mendukung penegak hukum memproses dana hibah Rp80 miliar tahun 2018 dengan profesional.

Periksa 105 Saksi 

KEPALA Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Kalbar, Kombes Pol Donny Charles Go mengatakan, sementara ini hasil pemeriksaan kasus tersebut masih dalam rangka meminta keterangan terkait mekanisme hibah dan jumlah hibah terhadap seluruh saksi.  

Walau begitu, pihaknya juga sudah mendapatkan hasil temuan dari BPKP. Namun, hasilnya kata dia masih perlu pendalaman lagi. "Jadi saat ini kita masih melakukan pendalaman untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan," ungkapnya.  

Dia menjelaskan saat ini setidaknya sudah 105 orang yang sudah diperiksa sebagai saksi. Rencananya pada Minggu ketiga bulan Februari 2020 ini akan dimintai keterangan lagi. "Saksinya bisa pemeriksaan lanjutan, bisa juga saksi baru," ujarnya. 

Polda Kalbar memang tengah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus dana hibah Kabupaten Sambas tahun 2018 sebesar Rp80 Miliar. Hibah ini ditengarai tak sesuai peruntukan. Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di beberapa dinas yang mendapat anggaran hibah tersebut telah dipanggil. 

Anggota DPRD Sambas Telah Diperiksa 

KETUA DPRD Kabupaten Sambas, H Abu Bakar mengatakan, semua anggota DPRD Kabupaten Sambas yang saat ini menjabat yang juga merupakan DPRD pada tahun 2018, sudah dimintai keterangan semuanya oleh Polda Kalbar.

"Alhamdulillah seluruh anggota DPRD Kabupaten Sambas saat ini, yang pada tahun 2018 juga merupakan anggota DPRD, sudah semua dilakukan pemberian keterangan terkait hibah atau Bansos APBD Kabupaten Sambas 2018," ungkapnya, Minggu (9/2).

Mewakili seluruh anggota DPRD Kabupaten Sambas, H.Abu Bakar menegaskan, hal tersebut merupakan persoalan administratif. "Hibah ini yang dipertanyakan kemarin terkait persoalan administrasi, mulai dari mana kemudian disalurkan kemana saja," ujarnya.

Salah satunya, jelas H Abu Bakar, yaitu adanya perubahan status sebuah pekerjaan, yang semula merupakan belanja modal kemudian oleh BPK di kategorikan sebagai Bansos.

"Contoh misalnya ada Jalan Usaha Tani, yang pada awalnya merupakan Belanja Modal, namun ternyata menjadi hibah oleh BPK kemarin secara akuntansi, dan ini jadinya tidak dilengkapi dengan Proposal dan NPHD, tentu saja kondisi ini harus dijelaskan, ini salah satu contoh persoalan admimistrasi," papar H Abu.

Ia juga mengatakan, Polda Kalbar juga meminta keterangan terkait aliran bansos, yang berasal dari Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Sambas. Hal terkait tersebut adalah mengenai Pokir masuknya dari mana. 

“tentu saja ini kita jelaskan sesuai dengan aturannya, yakni adanya permintaan masyarakat saat kita melaksanakan reses, lalu ada melalui musrembang mulai dari Desa, Kecamatan, hingga Kabupaten, termasuk itu yang ada dalam RKPD," tutur Abu Bakar.


Dikatakan dia, dari sekitar hampir 80 Milyar Bansos tersebut, tidaklah semuanya dalam bentuk uang. "Dari sekitar hampir Rp80 Miliar ini, dijelaskan penyidik kepada saya, sebanyak Rp20 Milar, Bantuan Sosial berupa uang, dan sisanya Rp50 miliar untuk belanja jasa dan modal, dan ini sesuai dengan hasil bedah APBD yang mereka lakukan," katanya.

Karena ini merupakan terkait administrasi lanjut Abu Bakar, maka yang terpenting adalah meminimalisir tingkat kerugian negara."Jika memang dari persoalan administrasi ini muncul kerugian negara, maka pastinya ini akan dikembalikan," ungkap H Abubakar.

Dana Hibah untuk Kesejahteraan

AKTIVIS Gemawan, Sri Haryanti mengatakan hibah dapat diberikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan keuangan derah yang bertujuan untuk menunjang capaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah. Semuanya diatur dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.  

Berdasarkan Pasal 5, hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dan atau badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia.  

"Namun, kesempatan ini tidak jarang dimanfaatkan oleh pihak tertentu (oknum) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi," ujarnya. 

Padahal, Kemendagri Thahjo Kumolo mengingatkan pejabat daerah, terlebih kepala daerah untuk mencermati perencanaan penganggaran sehingga dilakukan secara selektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, khususnya terkait dana hibah yang rawan praktik korupsi. 

Dijelaskan dia, korupsi dana hibah dapat melibatkan berbagai pihak mulai dari oknum eksekutif, legislatif maupun swasta dan organisasi masyarakat lainnya. Adapun modus cukup beragam, di antaranya mark up anggaran, proses pengganggaran dana hibah tanpa melalui prosedur yang berlaku, seperti tidak dilakukan verifikasi lembaga pemohon, penyampaikan laporan tidak tepat waktu, sampai pembentukan lembaga fiktif hingga tidak menggunakan dana hibah sesuai dengan peruntukan atau tujuannya.

KPK sudah memberikan peringatan agar pengelolaan dana hibah dan bansos mengacu pada regulasi dan berpegang teguh pada asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas, dan manfaat yang luas bagi masyarakat sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2016. Alasannya, agar pengelolaan dana hibah jauh dari kepentingan pribadi serta kepentingan lainnya. 

"Salah satu tantangan dalam pencegahan korupsi termasuk dana hibah adalah masih minimnya publikasi terkait dana hibah, baik anggaran maupun realisasi penggunaan dana hibah tersebut," ungkapnya.  

Adapun muatannya terdapat dalam Impres Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017 adalah transparansi dan akuntabilitas penyaluran dan penggunaan dana hibah dan bantuan sosial yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota sehingga terpublikasinya daftar penerima dan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dan bantuan sosial pada website pemerintah daerah.  

"Di sisi lain juga masih terbatasnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan keuangan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu penting adanya keterbukaan pengelolaan dan penyaluran dana hibah sehingga meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara," tutupnya. (noi/sms/mul)