Canangkan Zona Integritas, Penerimaan Pajak Harus Bebas KKN

Potret

Editor Andrie P Putra Dibaca : 168

Canangkan Zona Integritas, Penerimaan Pajak Harus Bebas KKN
Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kantor KPP Pratama Pontianak, Rabu (14/3). (SP/Balasa)
PONTIANAK, SP - Kepala KPP Pratama Pontianak, Nurbaiti Munawaroh menjelaskan sejak 2002 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah melakukan reformasi birokrasi. Kemudian di tahun 2007 dimulai secara nasional. Di mana semua unit vertikal di bawah DJP sudah melaksanakan reformasi, terutama menegakan integritas, dan bersih dari korupsi dan nepotisme.

"Pegawai DJP yang tak bisa mengikuti ini pasti suatu saat akan terjatuh dan harus keluar dari sistem," ucapnya usai Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan  Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kantor KPP Pratama Pontianak, Rabu (14/3).

Dicanangkannya zona integritas untuk menguatkan reformasi yang telah ada. Salah satunya Sistem Layanan Pengaduan (Whistle Blower System). Dia menjelaskan pengaduan DJP sangat luas dan semua orang sangat gampang untuk mengakses. Apalagi di zaman media sosial seperti sekarang.

"Jangan kata kita korupsi, kita melayani wajib pajak ada keluhan sedikit saja, wajib pajak sudah bisa menyampaikan  keluhannya di media sosial," ucapnya.

Akses pengaduan yang luas diharap meningkatkan kontrol dari masyarakat. Dengan demikian, pihaknya punya banyak pengendalian internal agar lebih mawas diri dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan perpajakan yang bersih dari KKN.

"Tanpa itu, saya yakin kepercayaan masyarakat akan menjadi tak ada dan berat bagi kami melaksanakan tugas menghimpun penerimaan pajak. Karena harus ada kepercayaan dulu, sehingga masyarakat mau membayar pajak," ucapnya.

Dia menjelaskan uang pajak digunakan untuk pembangunan jalan dan infrastruktur, kesehatan, pendidikan,  jembatan dan sebagainya. Pembangunan di Kalbar adalah bukti nyata yang bisa menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Penerapan zona integritas katanya akan ada efeknya terhadap penerimaan pajak lantaran sebagai salah satu cara membangun kepercayaan masyarakat.

"Wajib pajak membayar sesuai dengan pajaknya, tak boleh kurang dan tak boleh lebih. Membayar pajak juga melalui bank," pungkasnya. (bls)