Jumat, 06 Desember 2019


Forum Masyarakat Peduli BUMN PLN Persero, Nyatakan Sikap Tetap Butuh PLN, Walaupun Listrik Sempat Padam

Editor:

Aep Mulyanto

    |     Pembaca: 451
Forum Masyarakat Peduli BUMN PLN Persero, Nyatakan Sikap Tetap Butuh PLN, Walaupun Listrik Sempat Padam

Direktur Puspeki, Sofyano Zakaria, yang jadi juru bicara Forum Masyarakat Peduli BUMN PLN Persero.

PONTIANAK, SP - Forum Masyarakat Peduli BUMN PT Perusahaan Listrik Negara (PLN Persero), menyampaikan keprihatinan mendalam atas kejadian padamnya listrik pada Minggu, 4 Agustus 2019. Karena adanya musibah Black Out yang tidak diharapkan oleh semua pihak.  

FMP PLN Persero terdiri dari Sofyano Zakaria (Puskepi), Defiyan Cori (Ekonom Konstitusi), Ferdinand Hutahaean (EWI), Dr Marwan Batubara (IRESS), Mamit Setiawan (Energy Watch), M Kholid Syeirazi (ISNU), dan Salamuddin Daeng (AEPI), memahami kekecewaan dan kekesalan publik atas kinerja PLN atas kejadian tersebut yang berakibat telah tergganggu aktifitas sosial-ekonomi masyarakat di sebagian Pulau Jawa.  

“Namun demikian, sebagai sebuah musibah yang tak diharapkan oleh siapapun juga ,maka kami sangat memahami pengelolaan PLN sebagai BUMN yang mengurusi cabang produksi penting bagi orang banyak,” kata juru bicara FMP PLN Persero, Sofyano Zakaria, saat konference pers, 7 Agustus 2019, di Jakarta.
 

Menurut Direktur Puskepi tersebut, tidaklah mudah di tengah banyaknya keinginan  dan tekanan terkait kebijakan energi nasional yang tak lepas dari keinginan banyak pihak. Di tengah musibah black out dan tekanan lingkungan (environment) yang tidak menguntungkan bagi BUMN, khususnya PLN.
 

“Serta di saat kita menyambut peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74 (17 Agustus 1945-17 Agustus 2019) yang dahulu diperjuangkan dengan penuh pengorbanan, jiwa, raga, harta benda,” paparnya.  

Oleh karena itu, FMP PLN Persero menyampaikan hal-hal sebagai berikut, mendukung penuh pimpinan PLN beserta jajarannya untuk melakukan perbaikan kinerja manajemen agar musibah black out di kemudian hari tidak terulang kembali.   Kedua, sebagai pelanggan PLN masih sangat membutuhkan PLN sebagai BUMN yang diberikan mandat oleh konstitusi Pasal 33 UUD 1945 dalam mengelola penguasaan negara atas cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak dalam menggerakkan perekonomian masyarakat, bangsa dan negara.  

“Ketiga, memperhatikan tugas pokok dan fungsi PLN pada angka 2 (dua) di atas, maka kami menganggap TIDAK merasa perlu Menggugat dan atau MEMINTA KOMPENSASI dalam bentuk apapun atas musibah black out yang telah terjadi,” lanjut Sofyan.  

Kemudian keempat, meminta kepada Otoritas yang terkait dengan kebijakan energi dan keberlajutan eksistensi BUMN pada umumnya dan PLN pada khususnya, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian BUMN turut mengambil porsi tanggungjawab atas musibah black out tersebut, sebab kinerja manajemen PLN yang ditunjukkan selama 5 (lima) tahun terakhir ini sangat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan yang diambil oleh kedua kementerian tersebut.
 
“PLN, sebagaimana halnya Pertamina dan Garuda Indonesia adalah beberapa BUMN diantara BUMN lainnya yang merupakan harta kekayaan negara (asset) kebanggaan rakyat Indonesia harus dikelola secara hati-hati dan profesional serta harus terus didukung ditengah banyaknya pihak yang mempolitisasi Hak Monopoli yang jelas Sah secara Konstitusi Ekonomi,” paparnya. (mul/*)