Sambas Perjuangkan Opini WTP

Sambas

Editor Kiwi Dibaca : 466

Sambas Perjuangkan Opini WTP
WTP
SAMBAS, SP – Pemkab Sambas terus berjuang untuk meedapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, akan dilakukan dengan cara-cara terbaik, dan sesuai dengan aturan yang ada.  

"Hingga kini, Sambas belum mendapatkan Opini WTP. Kita akan berjuang sesuai dengan kriteria penilaian dari BPK, tanpa harus melalukan kecurangan," kata Bupati Sambas H Atbah Romin Suhaili.  

Adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK, terkait kasus jual beli Opini WTP laporan keuangan di Kemendes PDTT, tidak akan mempengaruhi perjuangan Sambas untuk meraih Opini WTP. Atbah berharap BPK, bisa memberikan bimbingan kepada Pemkab Sambas, agar bisa mendapatkan Opini WTP.  

"Saya ingin BPK membimbingan aparatur Pemkab, dalam rangka mengejar Opini WTP. Jangan hanya datang dan mencatat kinerja, jika banyak daerah yang mendapatkan Opini WTP, tentu BPK juga yang berhasil," ungkapnya.  

Dijelaskan Bupati, ada tida persoalan yang ada di Sambas, sehingga hingga kini belum mendapatkan Opini WTP, yakin persoalan aset, kesehatan, dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).  

"Masalah aset, memang kita sudah serahkan ke Pemkab Bengkayang, namun mereka belum menyerahkan ke Pemkot Singkawang. Jika ini belum beres, maka tiga daerah tersebut belum bisa mendapatkan Opini WTP,” papar H Atbah.  

Untuk menuntaskan masalah ini, lanjut Atbah tidak mudah, terutama dalam catatan ada namun aset yang tidak ada bisa jadi berpindah tangan atau memang sudah kelamaan.  

Selain masalah aset, di bidang kesehatan juga jadi salah satu persoalan, terutama dalam pelaporan keuangan. Sedangkan persoalan dana BOS, yang jadi kendala juga tentang persoalan pelaporan keuangan.

"Kita menyadari akuntan atau yang bertugas melaporkan keuangan, tidak begitu baik. Apalagi audit BPK untuk dana BOS, baru kali ini atau yang pertama. Tentunya masih ada kebingungan," jelasnya.  

Untuk mengatasi persoalan ini, Atbah akan mencari dan menempatkan ahli di bidang pelaporan keuangan atau akuntan. Ia berencana mengajukan formasi khusus untuk mengangkat tenaga keuangan.  

"Kita lihat dulu berapa kebutuhan tenaga keuangan yang dibutuhkan Pemkab. Pengajuan formasi khusus itu boleh, walau penerimaan ASN sedang moratorium. Dengan ini, kita harapkan tenaga akuntan Pemkab semangkin baik," pungkas Atbah. (noi/mul)

Komentar