DPR RI Serahkan Bantuan Eskavator

Sambas

Editor Kiwi Dibaca : 280

DPR RI Serahkan Bantuan Eskavator
PENYERAHAN - Penyerahan bantuan alat berat eskavator kepada Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Harapan Bahari, Kabupaten Sambas
SAMBAS, SP - Wakil Ketua Komisi IV  DPR RI, Daniel Johan mengunjungi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Senin (30/10).

Dalam kunjungan tersebut, Daniel menyerap aspirasi nelayan dan warga setempat serta menyerahkan bantuan eskavator.

"Eskavator ini akan digunakan  untuk mendalami Pelabuhan Pemangkat yang mengalami pendangkalan. Kapal ikan bisa masuk namun tidak bisa keluar karena ada pendangkalan pelabuhannya. Dan sekarang  pengerukan sudah dimulai sejak Oktober lalu," ujar Daniel.
Daniel mengatakan bahwa perhatian pemerintah terhadap nelayan dan petani cukup besar. Namun, ditemukan beberapa kendala yang harus diselesaikan.

"Bermacam program bantuan kepada nelayan diakui terdapat kendala. Salah satunya adalah tidak adanya akta notaris kelompok nelayan karena bantuan perikanan mengharuskan itu. Baru sedikit kelompok nelayan yang memiliki akta notaris atau badan hukum," jelas Daniel.

Daniel mengungkapkan bahwa ke depan pemerintah berencana akan mengalokasikan sebanyak Rp500 miliar bagi program bantuan untuk pertanian.

"Pemerintah akan menganggarkan sebanyak Rp500 miliar bagi pertanian di Kalimantan Barat. Ini semua dalam bentuk program-program, alat pertanian dan lain lain," ungkap Daniel.

Selain itu, DPR RI juga akan selalu mendorong upaya menumbuhkan industri hilir di bidang pertanian dan perikanan.

"Nelayan dan petani harus punya semangat untuk maju. Kami di DPR-RI mendorong sangat kuat kementerian terkait agar mulai tahun depan melakukan penguatan program industri hilir bagi produk pertanian dan perikanan," kata Daniel.
Dengan demikian, petani dan nelayan akan semakin sejahtera. Petani dan nelayan bisa menjadi bagian dari proses produksi bahan baku menjadi bahan siap konsumsi masyarakat.

“Nilai tambah produksi harus kembali ke petani dan nelayan, sehingga kelak petani tak lagi jual gabah, tapi menjual beras dalam kemasan yang baik. Nelayan juga tak cuma menjual ikan, namun bisa menjual dalam bentuk valet, kalengan dan lain lain," jelas Daniel.

Terkait nasib Penyuluh Perikanan Bantu, Daniel Johan mengatakan telah menyampaikan aspirasi mereka kepada menteri terkait.

"Apa yang disampaikan oleh penyuluh bantu sudah kita sampaikan kepada Menteri Kelautan Perikanan. Kita memiliki 2.500 penyuluh bantu yang sudah sejak lama mengabdi selama belasan tahun dan belum mendapatkan haknya secara penuh. Kita juga berkoordinasi dengan Menpan agar status mereka bisa segera diakui sebagai Pegawai Negeri Sipil," ungkap Daniel.

Nasib berbeda dialami penyuluh bantu pertanian. Daniel mengatakan bahwa para penyuluh pertanian akan segera mendapatkan insentif.

"Untuk penyuluh bantu pertanian apa yang kita mintakan sudah dikabulkan dan dianggarkan untuk 12 bulan. Kementerian Kelautan Perikanan harus mengambil contoh dari sini," papar Daniel.

Kesempatan bertemu Anggota DPR-RI ini juga dimanfaatkan oleh para penyuluh untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Minta Honorarium

 Perwakilan Penyuluh Perikanan Bantu Kalimantan Barat, Ayu Andira menyampaikan beberapa bekal untuk disuarakan oleh Daniel.

"Kami, penyuluh provinsi Kalimantan Barat memohon menyampaikan aspirasi penyuluh perikanan bantu se Indonesia, biasa dikenal dengan APPBI, memohon kepada Komisi IV DPR RI untuk dapat menganggarkan 12 bulan honorarium anggaran 2018," kata Ayu.

Selain itu, tuntutan mereka juga agar pemerintah menganggarkan gaji 13  untuk 2.500 penyuluh perikanan bantu se Indonesia, menganggarkan BPJS, dan meningkatkan status penyuluh perikanan bantu  menjadi PNS sesuai dengan hasil rapat dengar (RDP) Komisi IV DPR RI  pada 22 Januari 2015, 2 Juli 2015, 15 September 2016 dan 18 September 2016, dimana telah disepakati dan disetujui agar tenaga penyuluh non PNS dapat terakomodir menjadi PNS. (noi/bah)