Partai Garuda Catut KTP Warga

Sambas

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 513

Partai Garuda Catut KTP Warga
Grafis (Suara Pemred / Koko)
Suhaimi, Ketua DPC Partai Garuda Kabupaten Sambas 
"Caranya memang seperti itu, kami mendapatkan fotokopi KTP warga yang dimiliki partai lain  lalu dibuatkan kartu anggota Partai Garuda," 

Afif, 
Kecamatan Galing, Sambas 
"Saya tahunya ada teman yang mengabarkan. Saat ini saya di Bogor, mana mungkin menyerahkan kopian KTP untuk Partai Garuda, teman-teman asal daerah saya juga banyak yang dimasukkan ke partai tersebut, tanpa sepengetahuan mereka,"

SAMBAS, SP - Warga di Kabupaten Sambas heboh, karena kartu tanda penduduk (KTP) mereka, dicatut sebagai anggota Partai Garuda (Gerakan Perubahan Indonesia).  

Partai Garuda menjadi partai yang mendaftar sebagai partai politik calon peserta Pemilu 2019. Partai yang diketuai Ahmad Ridha Sabana dideklarasikan pada 16 April 2015.

Seorang pemuda asal Kecamatan Galing, Sambas, Afif merasa keberatan, fotokopi KTP-nya, digunakan untuk mendukung Partai Garuda. Lebih dari itu, Afif dan beberapa pemuda di daerahnya, juga telah dibuatkan kartu tanda anggota (KTA) Partai Garuda.

"Saya tidak pernah mendukung partai manapun, apalagi sampai punya KTA Parpol Garuda," tegasnya, Senin (4/12).

Afif tidak sendirian, puluhan pemuda asal Kecamatan Galing juga menjadi korban.

"Saya tahunya ada teman yang mengabarkan. Saat ini saya di Bogor, mana mungkin menyerahkan kopian KTP untuk Partai Garuda, teman-teman asal daerah saya juga banyak yang dimasukkan ke partai tersebut, tanpa sepengetahuan mereka," ujarnya.

Dia berinisiatif membuat laporan resmi kepada Panwaslu Kabupaten Sambas. "Nanti saat saya pulang ke Sambas, saya akan membuat laporan resmi kepada Panwaslu. Saya keberatan atas pencatutan ini," ujar pemuda yang bekerja di NGO ini.

Komisioner Divisi Hukum KPUD Kabupaten Sambas, Suhardi ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya belum menemukan keberatan seseorang, karena KTP-nya diklaim sebagai anggota Partai Garuda. 

"Sekarang kita masih dalam tahap verifikasi administrasi, dan belum kita temukan terkait partai tersebut," ungkapnya.

Untuk menindaklanjuti kejadian tersebut, pihaknya akan meminta klarifikasi Partai Garuda. "Mungkin akan kita lakukan klarifikasi kepada partai yang bersangkutan," ujarnya.

Selain itu, pihak KPUD juga akan melakukan verifikasi faktual, terhadap berkas dukungan parpol di lapangan.

"Hasil verifikasi administrasi akan berkaitan dengan ganda eksternal dan internal nya. Kemudian baru kita lakukan verifikasi faktual keanggotaan di lapangan," jelasnya.

Ia menegaskan, bagi masyarakat yang berkeberatan, dapat melaporkan hal tersebut kepada KPUD Sambas. Hal itu akan menjadi catatan KPU Sambas dan dukungannya terhadap partai tersebut akan dicabut. 

Suara Pemred melakukan konfirmasi kepada Ketua DPC Partai Garuda Kabupaten Sambas, Suhaimi. Ia mengakui adanya penggunaan kartu identitas orang lain, tanpa diketahui orang tersebut.

"Caranya memang seperti itu, kami mendapatkan fotokopi KTP warga yang dimiliki partai lain, lalu dibuatkan kartu anggota Partai Garuda," ujarnya.

Namun, terkait fotokopi KTP milik warga yang belum pernah aktif di partai manapun, Suhaimi mengaku tidak tahu menahu.

"Kalau yang belum pernah masuk partai itu saya kurang tahu, mungkin dari SILON yang dikirimkan oleh pengurus pusat kepada kita," jawabnya.

Dia meyakinkan, upaya penggalangan dukungan Partai Garuda di Kabupaten Sambas, juga dilakukan dengan mengajak masyarakat luas.

"Kita menemui warga, mengajak mereka untuk bergabung bersama Partai Garuda, menggalang dukungan untuk partai ini," jelasnya.

Ia pasrah kepada fase verifikasi faktual yang dilakukan. "Kalau yang tidak tahu KTP-nya tersebut telah digunakan, kita serahkan kepada mekanismenya, kelak ada verifikasi faktual yang mana mereka bisa menyatakan keberatannya," ujarnya.

Praktik Lama 

Manipulasi data kepartaian, terutama dengan modus mencatut KTP warga untuk dijadikan anggota partai politik (parpol), bukan praktik baru pada saat tahapan pendaftaran administrasi dan verifikasi parpol, untuk menjadi salah satu peserta Pemilu.

Demi bisa lolos, cara-cara tidak benar kadang kala dilakukan oleh oknum pengurus partai. Orang yang seharusnya tidak boleh terlibat dalam politik praktis, seperti TNI, Polri dan ASN, ternyata masih ditemukan pada saat penelitian administrasi keanggotaan parpol oleh penyelenggara Pemilu, sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Sambas belum lama ini.

Setelah tahapan penelitian administrasi parpol dilakukan di tingkat KPU kabupaten/kota, Ketua KPU Kalbar Umi Rifdiyawati mengungkapkan, bahwa pihaknya menemukan adanya syarat administrasi parpol yang bermasalah. Di mana keanggotaan parpol beranggotakan orang-orang yang dilarang terlibat dalam politik praktis.

"Memang ada kita temui berdasarkan laporan dari KPU Kabupaten, bahwa di antara data anggota (parpol) itu ada yang berstatus TNI, Polri, PNS," katanya kepada Suara Pemred di Kantor KPU Kalbar, Pontianak, Senin (4/12).

Dalam tahapan penyerahan syarat administrasi partai sebagai peserta Pemilu, KPU bekerja meneliti berkas dan verifikasi data kepartaian yang telah diserahkan oleh masing-masing parpol.

Untuk menentukan adanya dugaan praktik pencatutan, hal itu terlebih dulu dilakukan tahapan verifikasi faktual di lapangan, dan adanya pengakuan dari pemilik KTP. Sementara, kata Umi, saat ini belum masuk pada tahapan itu.

"Kalau pencatutan itu kita tidak tahu, orang merasa dicatut gimana gitu. Karena memang saat ini masih dilakukan verifikasi administrasi. Kecuali ketika dia (orang pemilik KTP) merasa dicatut, di situlah baru dia tahu bahwa KTP-nya dicatut atau digunakan oleh orang lain," terangnya.

Tetapi sesungguhnya, kalau orang itu tidak masuk dalam kategori itu, seperti kegandaan keanggotaan antar partai, dia akan diverifikasi.

Umi menuturkan, apabila ada warga yang merasa dirugikan dari praktik pencatutan itu, bisa ditempuh ke jalur yang ada. Misalnya, laporan ke Bawaslu atau Panwaslu.

Tugas penindakan dugaan pelanggaran Pemilu berada di wilayah Bawaslu atau Panwaslu. Namun, KPU memiliki andil dengan berbagai pelanggaran-pelanggaran Pemilu lainnya.

"Ada arahan dari pimpinan kami di KPU Pusat, bisa dilakukan koordinasi dengan Bawaslu atau dengan Panwaslu, apabila ditemukan hal-hal yang dalam tanda petik janggal di lapangan," jelasnya. (ben/umr/noi/lis)

KPU Bakal Lakukan Proses Verivikasi


Ketua KPU Kabupaten Mempawah, Kusnandi mengatakan, enam parpol baru dari 18 partai politik yang ada, akan dilakukan penelitian administrasi dan faktual sebagai calon peserta pemilu 2019.

"Enam parpol baru akan dilakukan verifikasi itu, terdiri dari Partai Garuda, Perindo, Bekarya, Idaman, Pika, dan Pis," jelasnnya.

Lalu, bagaimana dengan adanya dugaan parpol yang memanipulasi data anggota, untuk memenuhi batas jumlah minimal anggota yang ditentukan, dengan modus  mencatut fotocopy KTP orang yang bukan anggota parpol, untuk memenuhi syarat jumlah anggota? 

"Kita belum menemukan di Mempawah seperti itu,” ujarnya. 

Ia menjelaskan, tahap pertama yaitu meneliti administrasi dan secara faktual. Konsep dasar faktual yang menentukan. Sehebat apa pun partai itu, proses faktual yang akan menentukan, karena KPU akan langsung ke pemilik KTA tersebut. 

Menurutnya, KPU Mempawah sasaran awalnya menerima administrasi dari parpol tersebut. Setelah itu, pihaknya melakukan penelitian dan melakukan faktual.

"Jadi, hari ini sudah mulai penelitian terhadap partai baru tersebut, dari tanggal 4 hingga 14 Desember 2017,” ujarnya.

Ia menegaskan, dirinya belum bisa banyak berkomentar. Namun jika kejadian itu ditemukan di Mempawah, tentu pihaknya minta pengurus partai politik tersebut, untuk memperbaiki administrasinya.

"Untuk syarat parpol baru tak sulit, jika partai tersebut mempersiapkannya lebih awal," ungkapnnya.

Ia mengatakan, syarat parpol baru tersebut minimal syarat dukungan. Dimana untuk tingkat kabupaten harus mengisi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), maka akan terbit daftar nama KTP dan KTA. "Karena syarat minimal di Mempawah 301 mendatang. Karena yang menentukan faktual," ungkapnya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suriansyah mengatakan, praktik tersebut akan diketahui setelah melewati Sipol di KPU.

"Setahu saya kalau praktik itu akan ketahuan di Sipol. Karena kalau menggunakan KTP tanpa seizin orang yang punya, biasanya akan digunakan oleh partai lain juga," ujarnya kepada Suara Pemred.

Ketua DPD Partai Gerindra Kalbar ini mengungkapkan, bahwa partainya pernah mengalami kejadian kegandaan keanggotaan partai. "Akhirnya tidak diakui, dan harus diganti dengan KTP lain," ucapnya.

Praktik pencatutan ini terjadi untuk kepentingan parpol, agar bisa memenuhi syarat sebagai calon peserta Pemilu. Oleh karena itu, hal ini dilakukan bisa dengan cara jual beli oleh oknum pengurus parpol, Dinas Catatan Sipil, Kesbangpol, atau pun aparatur pemerintah di desa.

"Kalau memang mau diselidiki bisa. Tapi memang hal itu pernah terjadi, cuma setahu saya akan ketahuan di Sipol, sehingga tidak memenuhi syarat (TMS)," katanya.

Untuk mengantisipasi adanya dugaan praktik tersebut, Suriansyah berharap penyelenggara Pemilu lebih jeli melakukan pengawasan. Peran aktif masyarakat juga sangat dibutuhkan, dalam pengawasan kepemiluan ini.

"Harus ada yang melapor, baru pihak Bawaslu bisa menindaklanjuti," pungkasnya. (ben/jek/umr/lis)