Sambas Rentan Human Trafficking

Sambas

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 70

Sambas Rentan Human Trafficking
DIALOG - Pemkab Sambas melalui Dinas P3AP2KB melaksanakan seminar dan dialog interaktif tentang perdagangan orang. (SP/Kinoi)
SAMBAS, SP - Untuk penanganan dan pencegahan terjadinya Kasus perdagangan orang (human trafficking) di Kabupaten Sambas,  Pemkab Sambas melalui Dinas P3AP2KB melaksanakan seminar dan dialog interaktif tentang perdagangan orang. 

Kegitan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Sambas Hairiah, Duta Trafficking 2014 dan  juga bintang sinetron Ade Yunita, berlangsung di Pendopo Bupati Sambas, Sabtu (9/12).

Dikatakan Wabup bahwa Kabupaten Sambas sangat rentan terjadinya kasus perdagangan orang, itu dikarenakan wilayah Sambas dekat perbatasan sehingga memudahkan warga Sambas untuk bekerja di Malaysia.

"Beda ketika mereka dari Jawa, proses perjalanan yang panjang kemudian tidak mengenal seluk-beluk medan, kalau masyarakat di Sambas sudah mengenal siapa yang membawanya,  siapa yang menunggu di perbatasan serta siapa  yang nantinya  menempatkan di tempat kerja," katanya, Sabtu (9/12).

Kondisi tersebut merupakan yang lumrah menurut pandangan logika, mengapa masyarakat Sambas yang bekerja ke luar negeri lebih ramai.

"Karena apabila mereka mau bekerja ke Jakarta tentu lebih jauh, akan tetapi bekerja di Malaysia lebih dekat, belum lagi ada pengaruh keluarga dan teman," terangnya.

Pemkab Sambas telah berupaya melakukan penanganan dan pencegahan traffickin, salah satunya dengan kebijakan yang dibuat sampai menyentuh kepada basis di desa, agar masyarakat memahami dan mengetahui bagaimana bahaya dari perdagangan orang tersebut.

"Dari kebijakan tersebut maka lahirlah Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, kemudian membentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan perdagangan orang sesuai dengan Perbup Nomor 6 Tahun 2017," katanya.

Wabup juga mengatakan, pihaknya telah membentuk unit pelayanan terpadu (P2TP2A) di 16 kecamatan dan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), telah dibentuk sebanyak 84 desa di Kabupaten Sambas.

Hairiah juga mengungkapkan, untuk memudahkan proses pelayanan TKI legal, Pemkab Sambas telah membentuk Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP), akan menjamin terlaksananya kemudahan pelayanan korban, dengan melakukan kerjasama dengan LSM, sarana kesehatan, bantuan hukum dan penegak hukum

"Kita juga telah kerjasama dan koordinasi  dari berbagai pihak dalam upaya penanganan korban, dan selalu melakukan pemantauan evaluasi dan peningkatan kinerja," tuturnya.

Orang tua juga diimbaunya, jangan mudah melepaskan anaknya untuk bekerja di Malaysia, kenali dahulu negara tujuan karena tentu ada perbedaan terutama hukum yang berlaku.

"Jika memang harus bekerja ke luar negeri, kenali di mana lokasi bekerja, hak-haknya sebagai pekerja itu juga dipahami prosedurnya," tegasnya.

Untuk masyarakat yang menemui atau menjadi korban kekerasan dan perdagangan orang bisa menghubungi call center P2TP2A (08115677775), bisa juga menghubungi Facebook P2TP2A (pptppa Kabupaten Sambas) atau UPPA Polres (081352295018). (noi/pul)