PKH Diharap Putus Rantai Kemiskinan

Sambas

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 221

PKH Diharap Putus Rantai Kemiskinan
VERIFIKASI - Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PPKH) Kecamatan Pinyuh melakukan verifikasi dan falidasi terhadap 944 calon penerima PKH, di Aula Kantor Camat Sungai Pinyuh, beberapa waktu lalu. (SP)

16.118 Kuota Calon Tambahan KPM di Sambas


Kadinsos Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas, Yusran
"Saya berharap pelaksanaan PKH di Kabupaten Sambas dapat berjalan dengan baik, optimal sesuai dengan ketentuan dan harapan kita bersama"

SAMBAS,SP - Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sambas, diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, dan bisa meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada keluarga penerima manfaat.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Sosial RI atas kepercayaan kepada Pemkab Sambas, menjadi lokasi pengembangan PKH, mulai tahun 2013 hingga sekarang," ujar Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas, Yusran, Senin (18/12).

Kepercayaan ini merupakan tantangan bagi semua, untuk menjaga dan melaksanakan kepercayaan  dari Kementerian Sosial dengan penuh tanggung jawab.

"Saya berharap pelaksanaan PKH di Kabupaten Sambas dapat berjalan dengan baik, optimal sesuai dengan ketentuan dan harapan kita bersama," katanya.

Demi kelancaran program tersebut, dikatakan Yusran pihaknya telah melakukan rapat koordinasi antar instansi. Tujuannya untuk menjaga agar pelaksanaan PKH di Kabupaten Sambas tetap berjalan dalam koridor peraturan yang telah ditetapkan.

"Selain itu, juga untuk memadukan gerak langkah pada program semua instansi terkait, dalam mendukung pelaksanaan PKH sehingga melahirkan kebersamaan presepsi," terangnya.

Rakor yang telah dilaksanakan menurut Yusran, juga untuk mencermati dan mengevaluasi apa yang telah dilaksanakan, dengan harapan apabila ada permasalahan bisa segera diketahui dan dicarikan pemecahannya dengan kesepakatan bersama.

"Rakor yang kemarin juga ingin sosialsisasikan kebijakan baru dalam pelaksanaan PKH tahun 2017 dan persiapan tahun 2018. Sosialisasi kemarin sangat penting mengingat terdapat beberapa perubahan mendasar  kebijakan dan mekanismenya yang akan dibahas lebih lanjut," tuturnya.

Berdasarkan arahan presiden pada tahun 2017, peserta PKH di Indonesia dilakukan kebijakan perluasan kesertaan sebanyak empat juta keluarga di seluruh Indonesia. Khusus Kabupaten Sambas mendapatkan kuota calon tambahan KPM sebanyak 16.118 keluarga miskin.

"Datanya bersumber dari data terpadu program penanganan fakir miskin, saat ini proses validasi atau pencocokan data telah selesai dilakukan oleh pendamping PKH di lapangan," ungkapnya.

Saat ini jumlah sumber daya manusia pelaksana PKH Kabupaten Sambas berjumlah 39 orang.  Dalam rangka mendukung perluasan kepesertaan PKH Kementerian Sosial telah melaksanakan seleksi SDM pelaksanaan PKH 2017. 

"Khusus Kabupaten Sambas diikuti oleh 120 orang pelamar dengan formasi yang telah terdiri atas 53 orang pendamping sosial, tiga orang administrator database, dua orang supervisor," terangnya.

Sedangkan untuk peserta PKH di Kabupaten Sambas pada tahun 2017 berjumlah 9172 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Koordinator PKH Kabupaten Sambas Wahyudi mengatakan, masyarakat yang berhak menerima bantuan PKH merupakan warga yang telah terdaftar dalam data tepadu sebagai keluarga miskin, sudah divalidasi sebagai calon peserta dan telah memenuhi persyaratan.

"Masyarakat yang berhak menerima bantuan PKH yang telah masuk dalam perengkingan dari TNP2K pusat," katanya.

Selain tecatat sebagai keluarga miskin, ada tujuh komponen yang harus dimiliki sehingga bisa mendapatkan bantuan, yakni memiliki ibu hamil, mempunyai anak balita, SD, SMP dan SMA,  masyarakat yang disabilitas berat dan lansia dengan umur 70 ke atas.

"Meskipun masyarakat tergolong miskin, namun jika tidak memiliki tujuh komponen tersebut maka tidak  mendapatkan bantuan PKH," ungkapnya.

Sedangkan untuk penerima bantuan, akan ada pemutahiran data selama tiga bulan sekali. Dikatakan wahyudi, dalam pemutahiran data tersebut juga akan dievasluasi kewajiban penerima bantuan yang harus dilakukan.

"Contohnya pada anak sekolah yang mendapat bantuan, harus masuk sebanyak 85 persen kehadiran sekolah, untuk ibu hamil dan yang mempunyai anak harus pergi ke posyandu sebulan sekali," terangnya.

Jika ini tidak dilakukan sebanyak tiga kali berturut-turut, penerima bantuan anak mendapat sangksi berupa pencabutan penerimaan bantun.

Mesti Tepat Sasaran


Tokoh masyarakat Sambas, Jimmy Pratomo menilai, PKH mesti benar-benar mencacah keluarga yang memerlukan. Ia mengingatkan agar validasi data penerima program PKH harus benar-benar mereka yang memerlukan

"Kita menyambut baik program ini, data memang KPM dari pemerintah pusat, namun tulang punggungnya adalah para petugas PKH, semakin tepat maka akan semakin bermanfaat," tegasnya.

Meski demikian kata Jimmy, program PKH juga diharapkan bisa membantu masyarakat kurang mampu yang memang benar-benar membutuhkan.

"Harus kita akui bahwa di Kabupaten Sambas masih terdapat banyak rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan, karena itu program PKH ini kita harapkan sedikit banyak bisa meringankan beban mereka," pungkasnya. (noi/pul)