Atbah Janji Benahi Tata Keuangan

Sambas

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 57

Atbah Janji Benahi Tata Keuangan
MEGAH - Masjid Besar At Taqwa yang terletak di Jalan Nusantara, Kecamatan Pemangkat ini dibangun cukup megah dan pengerjaannya hampir rampung. Kelak akan menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Sambas. (SP/Kinoi)

Percayakan Serapan Anggaran Kepada Pelaksana Teknis


Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili
"Serapan dana pasca tahun 2017 lalu, memang belum pada tingkat yang diharapkan yakni 100 persen. Akan tetapi melewati persentasi yang masih wajar"

SAMBAS, SP - Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili berjanji, untuk memperbaiki tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sambas pada tahun anggaran 2018. Hal ini dikarenakan pada tahun 2017, serapan anggaran pembangunan belum mencapai 100 persen.

"Serapan dana pasca tahun 2017 lalu, memang belum pada tingkat yang diharapkan yakni 100 persen. Akan tetapi melewati persentasi yang masih wajar," Katanya, Kamis (4/1).

Karena itu kata dia, pada tahun 2018 ini, akan mengambil pelajaran dari tahun sebelumnya dan dijadikan bekal, guna memaksimalkan serapan anggaran pembangunan.

"Saya ikut dalam evaluasi penyerapan anggarannya tersebut, diketahui rata-rata serapan anggaran pada tiap SKPD melebihi 80 persen. Namun ada juga SKPD yang mencapai 100 persen, karena itu untuk tahun ini pasti akan kita diperbaiki lagi," tekadnya.

Langkah ke depan kata Atbah, pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tata kelola keuangan, demi memenuhi target tersebut.

"Insya Allah 2018 ini untuk tata kelola  keuangan akan kita upayakan lebih rapi lagi, karena kita telah berkonsultasi dengan BPK," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sambas, Lerry Kurniawan Figo mengatakan, urusan serapan anggaran sebaiknya juga dipercayakan kepada pelaksana teknis.

"Menurut hemat saya, ada baiknya hal tersebut melibatkan dan dipercayakan juga kepada eksekutornya, yakni pada pelaksana teknis, karena mereka yang lebih paham," saran Figo.

Selain itu, alasan sebaiknya dilibatkan para pelaksana teknis ini dikarenakan dari hasil evaluasi serapan anggaran 2017, beberapa perangkat daerah tampak ragu untuk mengambil keputusan.

"Mereka takut melakukan kesalahan. Selain itu juga mungkin SDM yang kurang berkapabilitas  juga, lalu perencanaan yang tidak maksimal, karenanya mereka yang paham selalu orang teknis," katanya.

Selain itu kata Figo, anggaran 2018 harus digunakan inovatif, perencanaan keuangan juga mesti dirancang dengan lebih baik. Tentu tata kelola keuangan daerah harus konsisten juga.

"Harus ada program yang inovatif, sesuai dengan kebutuhan dan visi misi, penguatan komunikasi antara kepala dinas dan kepala daerah juga mesti ditingkatkan," jelasnya.

Namun kata Figo, sebelumnya terdapat beberapa persoalan yang mesti juga dientaskan, sehingga daya serap anggaran semakin maksimal. Di antara persoalan yang mesti dituntaskan yakni, mutasi dan penempatan perangkat daerah.

"Jadi yang tidak sesuai dengan kompetensi harus menjadi evaluasi, dan secepatnya melakukan perombakan eselon 2 yang belum  definitif," tuturnya.

Ia mengatakan, perlu ketegasan kepala  daerah dalam mendorong reformasi birokrasi dan penyerapan anggaran yang optimal, dan harus ada reward dan punishment bagi mereka yang bekerja baik dan  berprestasi, serta punishment bagi yang kinerjanya buruk.

Mesti Bersikap Tegas


TOKOH Masyarakat Sambas, Apriandi Muda mengatakan, bupati harus mengambil sikap tegas kepada bawahannya. Rendahnya serapan anggaran ini menjadi kekurangan para pejabat yang memiliki kewenangan menggunakan anggaran, yaitu para kepala dinas.

"Berhubung eselon 2 belum juga kunjung ditetapkan, saya kira kondisi ini bisa menjadi evaluasi yang bagus untuk merombak atau mengganti nama-nama yang menjadi pimpinan pada dinas-dinas di Pemda Sambas," jelasnya.

Persoalan serapan anggaran ini juga dikatakannya, tidak boleh dianggap remeh, bupati harus mempercayakan penggunaan anggaran kepada dinas, dengan tetap mengacu pada RPJMD dan visi-misi Kabupaten Sambas.

"Biarkan para Kadis nantinya melakukan kerja nyata dengan menggunakan anggaran sebaik mungkin tanpa korupsi. Unsur inovatif dan pembangunan yang berpihak kepada rakyat juga harus menjadi ciri kedepannya," pungkasnya. (noi/pul)