Parpol Belum Penuhi Persyaratan

Sambas

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 173

Parpol Belum Penuhi Persyaratan
DIARAK – Bendera Partai Politik diarak keliling kota saat jelang perhelatan Pilkada. Saat ini, KPU tengah melakukan verifikasi faktual dan verifikasi administrasi partai politik sebagai syarat mengikuti Pemilu 2019. (Net)
Verifikasi Faktual KPUD Sambas

Ketua KPUD Sambas, Suaib 

"Sejauh ini tidak terdapat kendala berarti yang dihadapi oleh KPU. Namun ada beberapa partai politik yang terkait dengan keanggotaan, tidak bisa mengumpulkan sejumlah sampel atau anggota mereka sesuai dengan ketentuan."

SAMBAS, SP - Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sambas, Suaib mengatakan, dari hasil verifikasi faktual sementara, beberapa partai politik masih belum melengkapi persyaratan.

"Sejauh ini tidak terdapat kendala berarti yang dihadapi oleh KPU. Namun ada beberapa partai politik yang terkait dengan keanggotaan, tidak bisa mengumpulkan sejumlah sampel atau anggota mereka sesuai dengan ketentuan," ungkap Suaib disela verifikasi DPC PKS Kabupaten Sambas, kemarin.

Namun, kata Suaib, parpol yang belum melengkapi persyaratan verifikasi faktual tersebut, bisa menindaklanjuti dengan cara menghadirkan anggotanya yang tidak datang pada saat verifikasi faktual di sekretariat parpolnya.

"Mereka (parpol) masih diberikan kesempatan besok (hari ini,red) 1 Februari untuk memenuhi kekurangan tersebut. Bagi yang tidak hadir pada 30 dan 31 Januari, kami berikan kesempatan untuk hadir di kantor KPU pada 1 Februari hingga 00.00 WIB," tegas Suaib.

Suaib menjelaskan bahwa verifikasi faktual ini dilakukan sesuai perintah Undang-Undang, sebagaimana Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa semua partai politik calon peserta Pemilu 2019, harus menghadapi tahap verifikasi faktual sesuai dengan putusan MK yang mengabulkan gugatan uji materi terhadap Pasal 173 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan nomor perkara 53/PUU-XV/2017.

"Semua partai, baik itu partai yang lama dan yang baru, semuanya dilakukan verifikasi faktual yang dimulai dengan verifikasi administrasi," jelas Suaib.

Rentang waktu yang diatur oleh KPU RI untuk melakukan verifikasi adalah selama tiga hari terhitung sejak 30 Januari hingga 2 Februari 2018.

Adapun yang akan dilakukan verifikasi melingkupi beberapa hal seperti kelengkapan pengurus organisasi.

"Kelengkapan organisasi itu seperti ketua, sekretaris dan bendahara partai," jelas Suaib.

Poin penting lainnya, kata Suaib, adalah terkait keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan organisasi parpol.

"Kemudian yang juga menjadi perhatian adalah keterwakilan perempuan sebanyak persen dan status kantor atau sekretariat partai yakni terkait dengan alamat dan masa berlakunya," tutur Suaib.

Kemudian, terakhir adalah faktual keanggotaan, dimana parpol diwajibkan menghadirkan anggota atau kader partai mereka sesuai dengan data sistem informasi partai politik (sipol) yang diajukan oleh Parpol saat verifikasi administrasi.

"Berdasarkan ketentuan yang baru terkait aktual keanggotaan, pihaknya hanya mengambil sampel lima persen dari jumlah dukungan keanggotaan yang diserahkan kepada KPU. 

“Kemudian lima persen tersebut tersebar minimal 50 persen dari jumlah kecamatan pada suatu kabupaten. Jadi kalau di Kabupaten Sambas minimal tersebar pada 10 Kecamatan. Itu yang wajib dihadirkan oleh partai politik di sekretariat atau kantor Parpol Kabupaten," terang Suaib.

Bagi Parpol yang kadernya tidak hadir pada saat verifikasi faktual anggota, masih diberikan kesempatan untuk datang ke KPU pada 1 Januari 2018.

"Ini berbeda dengan yang sebelumnya karena pada verifikasi lalu, kami lakukan secara konvensional dengan mendatangi anggota parpol dari pintu ke pintu. Jika tidak ditemukan, baru dikumpulkan,” kaat Suaib. 

Sejak pasca putusan MK, tidak lagi dilakukan verifikasi dari pintu ke pintu, melainkan langsung dikumpulkan pada sekretariat parpol masing-masing dan KPU cukup mengunjungi sekretariat parpol," kata Suaib. 

Singkatnya, masa verifikasi tersebut adalah guna penyesuaian jadwal pengumuman parpol peserta Pemilu nasional.

"Ini semua terkait persoalan jadwal karena pada 17 Februari akan ditetapkan secara nasional parpol apa saja yang akan menjadi peserta Pemilu," terang Suaib.

Pihaknya berharap semua parpol tersebut memenuhi syarat sehingga masyarakat memiliki banyak opsi. 

“Seleksi akan menjadi lebih ketat sehingga akan berdampak kepada kualitas hasil Pemilu," pungkas Suaib. 

Sementara Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Sambas, Erwin Saputra mengatakan, proses verifikasi yang dilakukan oleh KPUD Sambas terhadap partainya berjalan lancar.

"Pada hari ini kamu melakukan verifikasi faktual kepada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sambas. Kami pada hari ini (kemarin,red) menyiapkan 50 data atau person yang diambil dari perwakilan 10 kecamatan sesuai ketentuan minimal separuh dari kecamatan yang ada," ujar Erwin.

Tak hanya itu, Erwin mengatakan PDI Perjuangan Kabupaten Sambas juga telah memenuhi kuota keterwakilan perempuan.

"Secara struktur kami telah memenuhi unsur keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen. Ini sangat penting. Peran perempuan sangat besar bagi keberlangsungan organisasi dan membesarkan PDI Perjuangan hingga ke akarnya," papar Erwin.

Pada saat yang sama DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sambas juga melakukan konsolidasi Pemilu Gubernur Kalbar yang tak lama lagi akan segera dihelat.

Guna memenangkan pasangan tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Sambas ini mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan konsolidasi hingga pada struktur partai paling bawah.

"Kami akan melakukan konsolidasi pada tingkat kabupaten, kecamatan dan desa hingga tingkat anak ranting atau dusun. Jadi ini adalah kegiatan yang akan kami optimalkan," papar Erwin.

"Setiap anggota DPRD dari partai PDIP di Kabupaten Sambas ini akan bertugas sesuai pokok dan fungsinya, konsolidasi kawan-kawan dan daerah pemilihannya untuk memenangkan Pilgub," pungkas Erwin.

Ajak Warga Memilih


Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKS Kabupaten Sambas, Eko Suprihatino mengatakan, verifikasi yang dilakukan berjalan lancar.

"Alhamdulillah telah  dilaksanakan verifikasi faktual dan berjalan dengan lancar, baik terkait kepengurusan dan keanggotaan anggota PKS," ungkap Eko.

Verifikasi faktual merupakan amanah Undang-Undang yang diputuskan oleh MK yang mana parpol wajib melakukan verifikasi faktual keanggotaannya. 

"Kami harus taat aturan dan perundang-undangan yang sudah diputuskan, sehingga harapan kami PKS bisa lolos secara nasional dan juga kami berharap keanggotaan kami bisa berjuang untuk memenangkan PKS di tahun 2019 nanti," kata Eko. 

Sementara untuk pemenangan Pilgub, kata Eko, sudah ada konsolidasi internal dari tingkat DPD, DPC bahkan Bakal Calon Anggota Dewan (BAC) dan sudah ditentukan dan siap memenangkan pasangan Sutarmidji-Norsan.

Ditambahkan, pihaknya akan berusaha meningkatkan partisipasi pemilih. 

“Sebab, di Kabupaten Sambas tingkat pemilih masih kecil yakni sekitar 60 persen. Kami juga mengajak semua elemen masyarakat untuk meramaikan TPS (Tempat Pemungutan Suara) dalam putaran Pilgub ini, kita berharap tingkat partisipasi pemilih Sambas bisa mencapai paling tidak 80 persen," pungkas Eko. (noi/bah)