Penyelesaian Konflik Sawit Tak Berujung

Sambas

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 246

Penyelesaian Konflik Sawit Tak Berujung
PERTEMUAN – Puluhan petani sawit dari berbagai daerah di Kabupaten Sambas mengadakan pertemuan dengan DPRD Kabupaten Sambas dan Pemkab Sambas di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Sambas, Kamis (1/2). Mereka mempertanyakan progres sengkata antara petani da

Pemkab Janji Bentuk Satgas Sengketa Agraria


Perwakilan Petani, Ahmad Hapsak Setiawan 
"Persoalan ini sudah ada bertahun-tahun sebelumnya. Permasalahan klasik terkait pembagian inti plasma yang tidak dipenuhi perusahaan, pencaplokan lahan dan persoalan hak warga transmigran."

SAMBAS, SP
– Di hadapan Pemerintah Kabupaten Sambas yang diwakili Asisten Dua Bupati Sambas dan Anggota DPRD Kabupaten Sambas, puluhan petani dari berbagai wilayah mempertanyakan progres penyelesaian sengketa perkebunan sawit yang tak menemukan akhir, Kamis (1/2).

Perwakilan Petani, Ahmad Hapsak Setiawan mengungkapkan bahwa persoalan sengketa agraria di Kabupaten Sambas sudah berlangsung sejak belasan tahun silam.

"Persoalan ini sudah ada bertahun-tahun sebelumnya. Permasalahan klasik terkait pembagian inti plasma yang tidak dipenuhi perusahaan, pencaplokan lahan dan persoalan hak warga transmigran," ungkap Hapsak dalam pertemuan di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Sambas.

Puluhan warga, kata Hapsak, menantikan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan persoalan sengketa antara perusahaan dan masyarakat setempat.

"Hari ini (kemarin,red) banyak perwakilan masyarakat yang mengalami sengketa dengan perusahaan perkebunan sawit . Ada dari Desa Sabung, Kecamatan Subah, Desa Sungai Kajang, Desa Madak, Desa Lubuk Legak dan wilayah lainnya yang menagih upaya penyelesaian sengketa perkebunan," tegas Hapsak.

Diakui Hapsak, masyarakat saat ini merasakan kekecewaan terhadap upaya penyelesaian yang urung rampung. Pasalnya, tim ad hoc yang sebelumnya dibentuk pemerintah daerah ternyata tidak pernah ada.

"Dari tahun lalu kami sudah dijanjikan penyelesaian yang katanya telah dibentuk tim ad hoc, namun setelah satu tahun lebih ternyata belum ada penyelesaian terkait persoalan sengketa lahan. Kedatangan kami juga menanyakan bagaimana kinerja tim ini," kata Hapsak.

Baru diketahui bahwa ternyata regulasinya tidak mengizinkan untuk dibentuk tim ad hoc.

“Kami heran mengapa persoalan ini baru disampaikan sekarang bahwa tim ad hoc ternyata tidak bisa dibentuk. Lalu upaya penyelesaian seperti apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Dalam waktu setahun belakangan hanya berbicara tentang regulasi kerjanya," kesal Hapsak. 

Karena itu, akan sangat wajar apabila para korban sengketa yakni para petani mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap rakyatnya.

"Yang jadi pertanyaan kami adalah bagaimana dengan komitmen penyelesaian sengketa antara petani dan perusahaan perkebunan sawit yang ada di Sambas. Jika ternyata selama setahun terakhir tidak ada upaya sama sekali," ujar Hapsak. 

Pada pertemuan itu, diusulkan juga dibentuk Satgas khusus penyelesaian persoalan agraria, terutama sengketa perkebunan.

"Kami tidak peduli akan dibentuk tim seperti apa. Apakah itu Satgas atau apapun, yang jelas kami menginginkan persoalan ini diselesaikan secepat mungkin. Apapun wadahnya, bagi kami yang terpenting adalah komitmen eksekutif dan legislatif untuk menyelesaikan sengketa agraria," pungkas Hapsak. 

Bentuk Satgas


Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Sambas, Uray Heriansyah mengatakan akan membentuk Satgas guna menyelesaikan persoalan sengketa agraria.

"Kami akan membentuk tim atau Satgas khusus yang menangani persoalan ini. Tim ini akan bertanggungjawab kepada Bupati Sambas," jelas Heriansyah.

Wewenang yang akan diberikan kepada Satgas yang dijanjikan dalam sepekan akan terbentuk tersebut cukup besar, yakni menyampaikan rekomendasi tindakan yang dapat diambil oleh Bupati Sambas.

Kawal Proses Penyelesaian


Sementara Ketua DPRD Kabupaten Kabupaten Sambas, Arifidiar mengatakan, DPRD Kabupaten Sambas akan terus mengawal proses penyelesaian sengketa perkebunan. Pihaknya juga akan mengawasi progres yang didapatkan oleh Satgas penyelesaian sengketa perkebunan yang akan dibentuk itu.

"Pemerintah akan membentuk satgas dan kami minta Satgas ini dalam tujuh hari sudah terbentuk. Satgas ini kami harapkan mengurusi persoalan sengketa agraria secara spesifik, dan mesti melibatkan unsur DPRD Sambas yakni Komisi B sebagai mitra mereka," ujar Arifidiar.

Sesegera mungkin, tim atau Satgas yang dibentuk harus melakukan pertemuan dengan melibatkan DPRD dan masyarakat. Setelah terbentuk, rumusan masalah dan tindakan yang akan diambil mesti dirangkum dalam suatu pertemuan. 

"Intinya, kami ingin proses ini cepat agar persoalan sengketa lahan antara masyarakat dengan perkebunan sawit betul-betul terungkap, betul-betul memberikan rasa keadilan, baik kepada rakyat maupun kepada perkebunan sawit," pungkas Arifidiar.

12 Perusahaan Bermasalah


Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sambas, Anwari mengatakan, terdapat 12 perusahaan dari 36 perkebunan kelapa sawit yang saat ini bermasalah dengan warga setempat.

"Sejauh ini yang kami identifikasi ada 12  perusahaan yang memiliki persoalan sengketa dengan masyarakat," ungkap Anwari.

Karena itu, meskipun akan dibentuk Satgas oleh pemerintah, pihaknya tidak akan lepas tangan, tetap melakukan pengawasan dan bersama-sama mengupayakan penyelesaian sengketa.

"DPRD Kabupaten Sambas melalui Komisi B tetap melakukan pengawasan. Seperti  yang baru-baru ini kita ketahui bahwa perusahaan PT KMP yang bermasalah kelompok tani Sekapur Sirih itu dalam proses penyelesaian," kata Anwari.

Kembali kepada pembentukan Satgas, Anwari mengatakan, pihaknya tetap merespons positif hal tersebut.

"Kami merespons dengan baik keinginan pemerintah yaitu bersama DPRD untuk membentuk Satgas yang tugasnya menyelesaikan sengketa agraria antara pihak perusahaan dan petani," jelas Anwari.

Tak hanya itu, Anwari juga berharap akan dibentuk pula semacam forum yang beranggotakan warga yang merasa menjadi korban konflik agraria dengan perusahaan perkebunan sawit. Forum yang dibentuk oleh masyarakat ini akan mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di desanya. 

“Lalu kami akan lakukan verifikasi, baik itu persoalan HGU (Hak Guna Usaha) atau tumpang tindih kepemilikan. Khusus persoalan tersebut, kami juga akan meminta pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) memberikan keterangan," pungkas Anwari. (noi/bah)