Penilaian Ombudsman Kalbar Terhadap Pelayanan Publik

Sambas

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 169

Penilaian Ombudsman Kalbar Terhadap Pelayanan Publik
SOSIALISASI - Ombudsman RI Perwakilan Kalbar menggelar sosialsisasi penyusunan standar pelayanan publik dari Ombudsman Kalbar di aula utama Kantor Bupati Sambas, Senin (12/2). (SP/Kinoi)

Pemkab Sambas Masuk Zona Kuning 


Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalbar, Agus Priyadi 
"Untuk dinas kesehatan dan dinas perhubungan masih merah. Kami harapkan untuk memperbaiki standar pelayanannya, tak perlu mahal. Informasi yang dipajang menggunakan kertas HVS juga bisa. Kalau ada dananya menggunakan baliho lebih baik lagi."

SAMBAS, SP - Ombudsman RI Kalimantan barat menilai standar pelayanan publik di Pemerintahan Kabupaten Sambas masuk kategori zona Kuning. Untuk itu, Pemkab Sambas ke depan harus memperbaiki standar pelayanan agar bisa masuk zona hijau.

"Kabupaten Sambas masih termasuk zona kuning, maka harus diperbaiki untuk zona pelayanan agar tergolong hijau," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalbar, Agus Priyadi pada sosialsisasi penyusunan standar pelayanan publik dari Ombudsman Kalbar di aula utama Kantor Bupati Sambas, Senin (12/2).

Untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), penilaian masih beragam. Ada yang sudah mencapai zona hijau, kuning bahkan masih ada yang merah. Namun untuk keseluruhan Sambas masuk zona kuning.

Untuk OPD yang mendapat penilaian hijau yakni pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Sementara yang tergolong merah yakni dinas perhubungan dan dinas kesehatan.

"Untuk dinas kesehatan dan dinas perhubungan masih merah. Kami harapkan untuk memperbaiki standar pelayanannya, tak perlu mahal. Informasi yang dipajang menggunakan kertas HVS juga bisa. Kalau ada dananya menggunakan baliho lebih baik lagi," jelas Agus.

Agus juga menyarankan agar OPD di Kabupaten Sambas bisa belajar dengan PTSP yang sudah mendapatkan nilai sempurna yakni 100 persen, belajar dengan yang sudah mendapatkan nilai hijau. 

Disampaikan, Pemkab Sambas sudah berkomitmen untuk memperbaiki pelayanan untuk mencapai zona hijau. 

"Sekda Sambas tadi sudah menegaskan agar seluruhnya itu sudah zona hijau, bahkan Pak Sekda (Uray Tajudin) tadi menargetkan di awal Maret semua sudah hijau dan telah disepakati bersama oleh OPD di Kabupaten Sambas," tutup Agus. 

Diketahui, hasil penilaian kepatuhan pelayanan publik yang dilakukan ombudsman diklasifikasikan dengan menggunakan traffic light system, yakni zona merah, zona kuning dan zona hijau. 

Zona merah memiliki arti tingkat kepatuhan rendah, zona kuning berarti tingkat kepatuhan sedang dan zona hijau merupakan tingkat kepatuhan tinggi.

Dalam penelitian kepatuhan, ombudsman memposisikan diri sebagai masyarakat pengguna layanan yang ingin mengetahui hak-haknya. Misalnya, ada atau tidak persyaratan pelayanan, kepastian waktu dan biaya, prosedur dan alur pelayanan, sarana pengaduan, dan kualitas pelayanan dalam kategori ramah atau tidak.

Ombudsman tidak menilai bagaimana ketentuan terkait standar pelayanan itu disusun dan ditetapkan, akan tetapi berfokus pada atribut standar layanan yang wajib disediakan pada setiap unit pelayanan publik. 

Di tempat yang sama, Sekda Kabupaten Sambas, Uray Tajudin mengatakan, pelayanan di Kabupaten Sambas sudah mengalami peningkatan signifikan dari zona merah dan sekarang mencapai zona kuning. Namun, Pemkab Sambas menargetkan kembali awal Maret sudah masuk zona hijau.

"Saat Sambas masuk zona merah penilaian hanya 28 persen dan mengalami peningkatan mencapai 76,64 persen dan tergolong zona kuning. Insya Allah sedikit lagi untuk mencapai 80 persen yang sudah tergolong hijau," ungkap Tajudin.

Untuk mengawasi agar semua komitmen bisa dipenuhi, akan ada pimpinan bagian organisasi yang akan selalu memonitor semua OPD yang belum mencapai zona hijau.

"Sebenarnya tak perlu belajar keluar karena kita sudah ada nilai mencapai 100 persen yakni PTSP. Saya harapkan OPD bisa belajar banyak kepada PTSP tersebut," pungkas Tajudin.

Contoh Daerah Sukses


Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Sambas, Lerry Kurniawan Figo menyambut baik keberhasilan Pemkab Sambas, yang mendongkrak posisi penilaian dari merah menjadi kuning tentang pelayanan publik. 

"Berdasarkan rilisan dari ombudsman ini menandakan bahwa secara umum standar pelayanan publik di Sambas sudah semakin baik, walaupun menurut saya yang terlibat langsung dalam fungsi pengawasan, kepatuhan terhadap pelayanan publik masih belum maksimal," ujar Figo.

Terdapat beberapa sektor lainnya yang harus diperhatikan oleh Pemkab Sambas.

"Kami masih sering mendengar keluhan dan laporan masyarakat terkait pelayanan kesehatan, pendidikan, izin, kependudukan dan pelayanan lainnya," kata Figo. 
Kabupaten Sambas, kata Figo, harus mau mencontoh pemerintah daerah lainnya agar kualitas pelayanan publik ini bisa terus dimaksimalkan.

"Kita harus banyak belajar seperti Kota Pontianak dimana pelayanan publik di sana sangat mudah dan cepat, sehingga berturut turut mendapatkan penghargaan. Ambil contoh pengurusan izin bisa dalam jam, kita sendiri masih butuh berminggu-minggu," ungkap Figo.

Figo juga menekankan pentingnya kebulatan tekad pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan yang bermuara pada kebutuhan masyarakat luas.

"Diperlukan keterbukaan dan komitmen kepala daerah dan perangkatnya untuk berorientasi kepada kebutuhan publik  dan harus menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik," kata Figo. 

Figo juga mengingatkan bahwa indikator keberhasilan pelayanan publik tak hanya bicara tentang prosedural.

"Menurut saya, indikator dalam penilaian standar pelayanan publik harus kompleks. Ukurannya tingkat kepuasan masayarakat yang dilayani. Bukan saja prosedural, mudah dan cepat saja, tapi bagaimana sikap dari aparaturnya yang murah senyum dan santun," pungkas Figo. (noi/bah)