BPJS Kesehatan Genjot Kepesertaan, Upaya Lindungi dan Jamin Hak Karyawan

Sambas

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 165

BPJS Kesehatan Genjot Kepesertaan, Upaya Lindungi dan Jamin Hak Karyawan
COCOKKAN DATA - Petugas mencocokan data warga peserta BPJS di kantor pelayanan BPJS Kesehatan. Di Sambas, BPJS Kesehatan setempat telah bekerjasama dengan pemerintah setempat untuk meningkatkan kepesertaan masyarakat. (Ant)
Kepala BPJS Kesehatan Singkawang, Mardani 
"Isinya (penandatanganan) yaitu agar perusahaan sebelum mengurus perizinan dan memperpanjang perizinan, diwajibkan semua karyawan di perusahaan yang bersangkutan memiliki BPJS Kesehatan."

SAMBAS, SP - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan Cabang Singkawang terus menggenjot peningkatan kepesertaan. Satu di antaranya melalui kerja sama yang dibangun melalui pemerintah daerah seperti di Kabupaten Sambas.

Pihaknya pun  telah melakukan penandatanganan kerja sama dengan Pemda Sambas, khususnya dengan dinas penanaman modal dan pelayanan satu pintu. 

“Isinya yaitu agar perusahaan sebelum mengurus perizinan dan memperpanjang perizinan, diwajibkan semua karyawan di perusahaan yang bersangkutan memiliki BPJS Kesehatan," ujar Kepala BPJS Kesehatan Singkawang, Mardani saat dihubungi di Sambas, Selasa (6/3).

Mardani menjelaskan kerja sama yang ada juga selaras dan tindaklanjut dari peraturan-peraturan bupati yang mengimbau seluruh badan usaha masyarakat dan organisasi harus ikut mendaftarkan anggota atau karyawannya ke BPJS Kesehatan.

"Yang jelas kepesertaan yang ada, fungsinya untuk melindungi dan menjamin hak-hak karyawan dalam hal kesehatan," papar Mardani.

Mardani menyebutkan, saat ini baru separuh dari penduduk Sambas yang telah terdaftar di BPJS kesehatan. Menurutnya, jika dibandingkan dengan angka nasional kepesertaan di Kabupaten Sambas jauh ketinggalan. Sebab, secara nasional sudah mencapai 75 persen.

Untuk meningkatkan kepesertaan, ada sejumlah langkah yang didiskusikan dengan pemerintah daerah. Di antaranya dengan adanya bantuan dari pemerintah provinsi di mana sekitar 150.000 penduduk Kalbar akan dijamin oleh provinsi.

"Sehingga dengan peluang yang ada akan memasukkan usulan agar Kabupaten Sambas mendapatkan porsi yang lebih besar mengingat jumlah penduduk Sambas yang lebih banyak dibandingkan daerah lainnya," kata Mardani.

Mardani menambahkan, langkah lain yang bisa diambil yaitu dengan mendorong aparat desa masuk di BPJS Kesehatan. 

Saat ini untuk aparatur desa di Kabupaten Sambas baru tercatat sekitar 22 persen yang memiliki BPJS Kesehatan dengan program JKN KIS. Padahal Undang-Undang tentang Desa diharuskan mendapatkan jaminan kesehatan melalui program BPJS Kesehatan.

"Selanjutnya pihak Puskesmas juga baru sebagian karyawan yang belum masuk BPJS kesehatan. Tentu kita akan dorong hak itu," kata Mardani. 

Dibertiakan sebelumnya, Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari menjelaskan tentang fungsi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). 

Dikatakan bahwa sistem pelayanan kesehatan di era BPJS Kesehatan mengutamakan optimalisasi FKTP seperti Puskesmas, klinik pratama, maupun dokter praktek perorangan yang  bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

“Artinya, dalam menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat, FKTP bukan hanya berfungsi sebagai pembuat rujukan semata,” kata Andayani.

Melalui mekanisme pelayanan kesehatan berjenjang tersebut, Andayani berharap FKTP dapat menjalankan perannya secara signifikan dan komprehensif.

“Maka akan dapat mengubah paradigma bahwa FKTP hanya tempat untuk meminta rujukan saja. Kalau bisa ditangani di Puskesmas, kenapa harus pergi ke rumah sakit, kecuali pasien peserta BPJS Kesehatan tersebut perlu penanganan spesialistik, baru dirujuk ke rumah sakit,” kata Andayani.

Andayani mengatakan bahwa BPJS Kesehatan terus berupaya melakukan sosialisasi, baik langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat, termasuk pemberian edukasi guna lebih meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap kesehatan. (ant/bah)

BPJS Bertabur Manfaat


BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan pada pekerja melalui empat program. Program tersebut antara lain, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun (JP).

Program ini sendiri akan memberikan manfaat yang besar bagi para pekerja. Apa saja manfaatnya? Berikut penjelasan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto tentang manfaat JKK dan JHT. 

Terkait JKK, program ini ialah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja. Dia mengatakan, jika peserta atau pekerja mengalami kecelakaan maka BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan perlindungan berupa seluruh biaya perawatan di rumah sakit.

Kalau ada pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaa mengalami kecelakaan mulai dari berangkat dari rumah ke kantor balik ke rumah mengalami kecelakaan dan harus dirawat di rumah sakit, maka seluruh biaya perawatan akan ditanggung BPJS Ketenagakerjaan. 

“Di rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS tidak ada limitnya," kata Agus.

Selama tidak bekerja, peserta tersebut masih tetap menerima upah dengan ketentuan dari BPJS Ketenagakerjaan. Lalu, BPJS Ketenagakerjaan juga akan memberikan santunan apabila kecelakaan berdampak pada cacatnya peserta.

"Kalau sampai cacat tidak bisa kerja lagi akan kami didik, latih, dan kami kembalikan untuk kerja. Itu program kembali kerja. Jadi pekerja betul-betul kami lindungi," ungkap Agus.

Kedua adalah program JKM. Agus menuturkan, BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan manfaat berupa uang tunai kepada ahli warisnya dengan total sebanyak Rp36 juta.

"Ada manfaat lagi manfaat JKM peserta kita meninggal karena sebab apapun akan kita ganti santunan kematian kepada ahli warisnya. Besarnya adalah Rp 24 juta ditambah dengan beasiswa kalau punya akan kita beri beasiswa anak Rp 12 juta. (Total) 36 juta," ujar Agus.

Namun, jika pekerja meninggal karena kecelakaan kerja maka santunan yang diberikan sebesar 48 kali gaji terakhir. "Kalau pekerja ini meninggal karena kecelakaan kerja itu beda lagi kita berikan santunan kematian 48 kali gaji yang dilaporkan. Kalau gaji misal Rp 5 juta akan ganti 48 kali gaji yang dilaporkan Rp 5 juta tersebut," jelas Agus. (lip/bah)