Junjung Tinggi Netralitas dan Sosialiasikan Perekaman e-KTP

Sambas

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 148

Junjung Tinggi Netralitas dan Sosialiasikan Perekaman e-KTP
TEMPELKAN STIKER - Petugas kelurahan Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) menempelkan stiker seusai melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) pemilih. (Antara Foto)

Permintaan Hairiah kepada Panitia Pemilihan Kecamatan 


Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Sambas diminta untuk mengedepankan sikap profesional, jujur, tegas, bertanggung jawab dan selalu berpedoman dalam ketentuan undang-undang yang berlaku.

SP - Hal ini disampaikan Wakil Bupati Sambas, Hairiah dalam momentum Pilkada. 

"Kepada anggota PPK jangan sampai berbuat hal yang merugikan dan bermain-main dalam perhitungan suara. Sebab, hal itu suatu perbuatan yang tercela dan melanggar aturan," ujarnya, kemarin.

Hairiah juga mengajak anggota PPK untuk dapat menyelenggarakan Pilkada dengan kondusif serta menjadi contoh bagi daerah lain.

"Terpenting juga, PPK dalam menjalankan tugas menjunjung tinggi netralitas. Hal ini yang mutlak harus dipegang oleh anggotanya," pesannya.

Hairiah juga menyinggung soal e-KTP. Membawa e-ktp atau surat keterangan (Suket) saat pemungutan suara merupakan salah satu syarat wajib yang harus dibawa oleh masyarakat. 

Maka, Pemkab Sambas berharap semua pihak mesti memanfaatkan waktu yang tersisa untuk melakukan perekaman e-KTP.

"PPK saya harapkan untuk menyosialisasikan kepada masyarakat. Lalu Capil (Disdukcapil,red) untuk aktif jemput bola. Masyarakat juga proaktif untuk segera melakukan perekaman," katanya. 

Peranan RT, RW, dusun dan desa juga dibutuhkan untuk optimalisasi perekaman e-KTP. 

"Kalau Capil sudah beberapa kali jemput bola ke kecamatan bahkan saya ikut di beberapa kecamatan," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sambas, Suaib mengatakan, anggota PPK harus memahami pekerjaannya sesuai dengan undang-undang yang ada.

"Jika tidak ikut aturan, maka dapat berdampak negatif kepada tahapan Pemilu yang sedang berjalan. Kita minta PPK yang baru dilantik segera berkonsultasi dengan camat masing-masing untuk menunjuk calon anggota sekretaris dan sekretariat,” katanya.

Selanjutnya, ia menambahkan PPK juga segera berkoordinasi dengan komponen-komponen yang ada di wilayah kecamatan seperti perangkat pemerintah organisasi sosial kemasyarakatan, Panwaslu kecamatan, partai politik, PPS dan lain-lainnya.

"Data pemilih selalu menjadi persoalan dalam Pemilu yang bisa berdampak masih ada pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Nah, itu harus bekerjasama dengan PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan memaksimalkan tugas PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) dalam memutakhirkan data pemilih," katanya. (nurhadi/bah)