Pemkab Sambas Komitmen Bersih dari KKN

Sambas

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 157

Pemkab Sambas Komitmen Bersih dari KKN
Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili

Atbah Minta Pemerintah Pusat Perhatikan Kesejahteraan ASN Daerah


Pemerintah Kabupaten Sambas komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Komitmen itu ditegakan Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili sehubungan dengan rapat koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (8/3) lalu.

SP - “Saya, bersama ketua DPRD, sekretaris daerah, inspektur kabupaten dan kadis kominfo telah bertemu dengan lembaga KPK di Pontianak. Pada prinsipnya, pemerintah daerah diminta untuk taat pada aturan dan perundangan yang berlaku, terutama dalam pengelolaan keuangan negara,” kata Atbah, Minggu (11/3).

Tindak lanjut dari pertemuan itu, kata Atbah, Pemkab Sambas siap menggelar rencana aksi. Hanya saja, konsekuensi semangat menghadirkan pemerintahan dan birokrasi yang bersih dari KKN harus diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan aparatur daerah yang memiliki kinerja dan prestasi dalam pengabdian. 

Selama ini, aparatur di daerah dituntut menghadirkan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan dengan tata kelola yang baik. Tetapi tidak ditunjang dengan kesejahteraan seperti aparatur di tingkat pusat. 

“Menurut saya ini penting. Bagaimana kita dituntut untuk bersih-bersih, tetapi kesejahteraan mereka juga harus diperhatikan,” ungkap Atbah.

Dengan begitu, ASN tidak akan disibukkan untuk memperkaya diri dengan cara yang tidak benar. 

“Pada prinsipnya harus ada keseimbangan. Kita aparatur daerah dituntut seperti kinerja aparatur pusat. Tetapi hak berupa tunjangan dan lain sebagainya tidak sesuai dengan yang di pusat. Kita harapkan ini menjadi perhatian pusat,” jelas Atbah. 

Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas, Uray Tajudin menyebutkan, ada beberapa mekanisme yang disarankan KPK guna menghindari penyelenggaraan pemerintahan dari KKN. Satu di antaranya dengan pelaksanaan sistem elektronik. 

“KPK  mengisyarakatkan agar ke depan semua sistem pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan menggunakan sistem elektronik. Mulai dari e-planning maupun e-budgeting,” tutur Tajudin. 

Hal tersebut akan meminimalisir tingkat penyelewengan uang negara. Selain itu, Tajudin mengingatkan seluruh OPD menjalankan proses penggunaan anggaran sesuai penjadwalan waktu yang telah dibuat. 

“Pada prinsipnya, dari pertemuan dengan KPK banyak hal positif yang dapat kita terapkan agar Kabupaten Sambas ini benar-benar menerapkan sistem good and clean government,” pungkas Tajudin.


Laporkan Kekayaan


Sementara Tokoh Pemuda Kabupaten Sambas  yang juga eks Sekjen Solmadapar, Jimmy Pratomo mengatakan, komitmen penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN tak boleh hanya isapan jempol semata.

Aksi nyata dari tindakan tersebut, kata Jimmy, dapat dimulai dengan pelaporan harta dan kekayaan semua pejabat di daerah.

"Komitmen ini dinilai dan dimulai dari para pejabat di daerah. Jika bupati dan wakil bupati telah melaporkan kekayaan mereka kepada LHKPN, maka ini juga mesti diikuti oleh pejabat pratama seperti para kepala dinas," tegas Jimmy.

Tak hanya pada jajaran eksekutif, lembaga legislatif atau DPRD Kabupaten Sambas juga mesti melakukan hal yang sama.

"Sudahkah para pejabat publik lainnya seperti para anggota DPRD melaporkan kekayaan mereka kepada LHKPN? Saya kira masih minim. Oleh karena itu untuk menunjukkan komitmen tersebut haruslah berani memulai dari diri sendiri," tegas Jimmy.

Kemudian, tambah Jimmy, bentuk nyata dari semangat tersebut juga dengan transparansi hasil laporan kekayaan melalui media massa.

"Sampaikan ke media massa atau lumbung informasi lainnya. Lagi pula pelaporan harta dan kekayaan para pejabat juga sudah bisa dilakukan secara online," pungkas Jimmy. (nurhadi/bah)