197 Keluarga Terima Bantuan PKH, Manfaatkan Uang Sesuai Peruntukan

Sambas

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 139

197 Keluarga Terima Bantuan PKH, Manfaatkan Uang Sesuai Peruntukan
DANA PKH - Sejumlah warga antre untuk mengambil dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di sebuah Kantor Pos. PKH merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga miskin. (Antara Foto)
Kasi Jaminan Sosial Keluarga Kabupaten Sambas, Evan Supardi
"Bantuan PKH ini harap digunakan dengan sebaik-baiknya, terutama untuk keperluan anak yang sekolah, balita, anak pra sekolah, lanjut usia dan penyandang disabilitas."

SAMBAS, SP - Sejumlah 197 dari 264 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) 2018, Selasa (13/3).

Sementara KPM yang tidak hadir saat penyaluran akan diberikan langsung oleh petugas BRI dan pendamping Sosial PKH ke rumah warga KPM.

Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sambas, Evan Supardi mengatakan, penyaluran bantuan PKH diberikan secara bertahap kepada seluruh KPM oleh petugas Bank BRI dan dibantu pendamping sosial PKH. KPM 2018 ini merupakan hasil validasi tahun 2017.

"Untuk di Kecamatan Semparuk, jumlah calon yang divalidasi sebanyak 545 KPM. Hasilnya ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI dan yang memenuhi syarat sebanyak 264 keluarga," kata Evan saat ikut menyalurkan bantuan PKH di Aula Kantor Camat Semparuk. 

Jumlah dana PKH yang diterima satu keluarga penerima manfaat yakni sebesar Rp1.890.000 yang dicairkan secara bertahap.

Evan yang juga merupakan Sekretaris Pelaksana PKH Kabupaten Sambas ini mengungkapkan, penyerahan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 10 Tahun 2017, dimana sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, atau kesejahteran sosial.

"Bantuan PKH ini harap digunakan dengan sebaik-baiknya, terutama untuk keperluan anak yang sekolah, balita, anak pra sekolah, lanjut usia dan penyandang disabilitas," terang Evan.

Bantuan PKH ini, lanjut Evan, juga motivasi kepada anak-anak KPM PKH agar rajin sekolah. Sebba, jika kehadirannya kurang dari 85 persen dari hari efektif belajar, maka akan dikenakan sanksi berupa penangguhan bantuan.

"Selain itu, KPM PKH yang memiliki komponen kesehatan, rajin-rajinlah untuk mengunjungi fasilitas kesehatan, minimal posyandu untuk memeriksakan kesehatan," ungkap Evan.

Kemudian, KPM PKH juga berkewajiban untuk menghadiri Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang dilaksanakan setiap bulan.

"Bantuan PKH merupakan bantuan sosial bersyarat, sehingga KPM PKH mempunyai hak dan kewajiban. Jangan sampai haknya mau, tetapi kewajibannya tidak mau," tegas Evan.

Di tempat yang sama, Camat Semparuk, Jumli mengungkapkan rasa syukur dengan penyaluran bantuan PKH di Kecamatan Semparuk yang berjalan lancar dan aman.

"Semoga bantuan ini dapat memperbaiki keadaan kehidupan kita. Manfaatkan bantuan sosial PKH ini. Jangan disia-siakan karena bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat," pungkas Evan. 


Tingkatkan IPM


Sementara Sekda Sambas, Uray Tajudin mengatakan, bantuan PKH harus tepat sasaran kepada KPM. Bantuan itu tak boleh diterima oleh keluarga yang tergolong mampu.

"Kita berharap program keluarga harapan tepat sasaran. Jangan sampai yang seharusnya layak mendapatkan bantuan, justru tidak mendapatkan bantuan PKH ini," kata Tajudin.

Dikatakan bahwa PKH merupakan program pemerintah pusat yang bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan dan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

"Iintinya, PKH ini untuk membantu keluarga yang tidak mampu dengan harapan keluarga tersebut bisa sejahtera dan paling tidak bisa mencukupi keperluan rumah tangga," ungkap Tajudin.

Tajudin mengimbau kepada pelaksana program PKH di Kabupaten Sambas untuk bekerja sesuai aturan dan kriteria sesungguhnya.

"Saya ingin pelaksana untuk selalu bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku dan penerima bantuan mesti sesuai kriteria yang disyaratkan. Jangan sampai memilih program bantuan berdasarkan kedekatan," tutur Tajudin.

Pemkab Sambas, tambah Tajudin, akan selalu melakukan evaluasi program PKH agar program ini benar-benar sesuai kriteria untuk masyarakat yang tidak mampu.

Bantu Masyarakat Tak Mampu


Tokoh Masyarakat Sambas, Jimmy Pratomo menilai PKH mesti benar-benar mencacah keluarga yang memerlukan.

"Data penerima PKH harus benar-benar valid kepada mereka yang memerlukan. Data KPM memang dari pemerintah pusat, namun tulang punggungnya adalah para petugas PKH. Semakin tepat, maka akan semakin bermanfaat," tegas Jimmy.

PKH diharapkan bisa membantu masyarakat kurang mampu.

"Semoga PKH sedikit banyak bisa meringankan beban masyarkaat yang tergolong tak mampu," harap Jimmy. (noi/bah)