Pemda Keluarkan 1300 SK untuk GHNK, Diperuntukan Jenjang TK, SD, SMP di Sekolah Negeri

Sambas

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 233

Pemda Keluarkan 1300 SK untuk GHNK, Diperuntukan Jenjang TK, SD, SMP di Sekolah Negeri
AUDIENSI - Guru Honorer Non Kategori (GHNK) saat melakukan audiensi dengan Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili, meminta SK atas penugasan mereka. Bupati kemudian mengeluarkan 1300 SK bagi para pendidik tersebut. (SP/Kinoi)
SAMBAS, SP - Pembagian Surat Keputusan (SK) yang sudah ditandatangani Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili, kepada Guru Honorer Non Kategori (GHNK) oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, akan dilakukan pada, Rabu (28/3).

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, Sabhan mengatakan, untuk jumlahnya sesuai draft SK yang sudah dipersiapkan sekitar 1350. Dimana  untuk GHNK jenjang TK, SD hingga SMP di sekolah negeri di Kabupaten Sambas.

"Insyallah jika tidak ada halangan kita bagikan SK yang sudah ditandatangani oleh Bupati Sambas itu sesuai jadwal," katanya, Selasa (27/3).

Sabhan mengungkapkan, pemberian SK tersebut setelah beberapa tahapan pengkajian dan telah dilaksanakan dan juga setelah audiensi ratusan GHNK dengan bupati. Kemudian bupati memberikan arahan kepada jajarannya.

“Sesuai arahan Bupati Sambas, kami tindak lanjuti, dengan melaksanakan pertemuan internal di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang melibatkan seluruh bidang yang ada,” terangnya.

Akan tetapi, jumlah 1300 draft SK yang disiapkan hanya untuk guru yang mengajar atau pendidik, bukan tenaga kependidikan seperti di TU, perpustakaan sekolah dan operator sekolah. 

“Kalau untuk tenaga TU, operator maupun perpustakaan di sekolah, mereka untuk penerimaan honor yang bersumber dana BOS, sesuai juknisnya tak memerlukan SK bupati,” tuturnya.

Diperuntukkan Sk tersebut untuk pengajar di sekolah negeri, sebab untuk sekolah swasta itu ada di yayasan, dan sesuai juknis dana BOS, dan SK bupati tidak menjadi persyaratannya.

“Nantinya ada tiga lampiran SK, yang pertama untuk TK, kemudian SD dan SMP. SK tersebut sifatnya kolektif sesuai jenjang pendidikan, dan diharapkan ini menjadi jawaban atas audiensi yang dilakukan para GHNK,” pungkasnya.

Respon Cepat Pemerintah


TOKOH Masyarakat Sambas, Jimmy Pratomo menilai, terbitnya SK menunjukkan respon cepat Pemkab Sambas terhadap nasib guru.

"Sudah semestinya memang SK ini diberikan, meski setelah diminta dengan serius. Artinya pemerintah mau mendengarkan keluhan warganya, dalam hal ini para guru," ungkap Jimmy.

Diharapkan dia, akan lebih banyak lagi produk kebijakan pro rakyat, yang dikeluarkan Pemda Sambas ke depannya. Tentu kebijakan itu untuk kemajuan masyarakat Sambas.

"Semoga ke depan akan lebih banyak kebijakan yang populis dan benar-benar berpihak kepada rakyat dikeluarkan oleh Pemda Sambas. Karena kita yakin, keluarnya SK ini tidak bersifat temporer dan stagnan, akan ada kebijakan lanjutan yang kita harap bisa menjadi formulasi bagi kesejahteraan guru non PNS di Sambas," tutupnya. (noi/pul)