Kades Sambas Diminta Mampu Berinovasi, Potensi Daerah Harus Dimaksimalkan

Sambas

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 157

Kades Sambas Diminta Mampu Berinovasi, Potensi Daerah Harus Dimaksimalkan
KERAJINAN – Seorang warga Sejangkung, Sambas, membuat kerajinan tangan berupa kursi rotan yang akan dijual kepada masyarakat. (Net)
Ketua Komisi A DPRD Sambas, Lerry Kurniawan Figo
"Kabupaten Sambas jika dikelola dengan baik dengan memanfaatkan sumber daya alam dan dibarengi dengan sumber daya manusia akan menghasilkan suatu produk unggulan yang bisa bersaing dengan negara tetangga,"

SAMBAS, SP - Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sambas, Lerry Kurniawan Figo mendorong kepala desa di Sambas untuk berinovasi dalam mengelola potensi desanya. Apalagi saat ini desa sudah memiliki anggaran yang besar dari alokasi dana desa (ADD) dan dana desa. 

“Dengan inovasi supaya dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat bisa dinikmati secara nyata oleh masyarakat," kata Lerry saat dihubungi Antara, Kamis (5/4).

Ia menambahkan Kades harus melihat dan mengkaji potensi apa yang bisa dikembangkan di daerah masing-masing baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam.

"Dengan kajian dan memanfaatkan potensi desa maka bisa menjadi sebuah usaha atau badan usaha yang bisa menciptakan pendapatan dan membuka lapangan pekerjaan. Tujuan akhirnya adalah menjadikan desa yang mandiri dan tidak lagi menjadi desa yang selalu mengharapkan subsidi dari pemerintah," sebutnya.

Menurutnya dengan Kedatangan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia Eko Putro Sandjojo beberapa waktu lalu tidak terlepas lepas dari letak Kabupaten Sambas yang merupakan daerah khusus perbatasan yang mempunyai potensi yang sangat tinggi.

"Kabupaten Sambas jika dikelola dengan baik dengan memanfaatkan sumber daya alam dan dibarengi dengan sumber daya manusia akan menghasilkan suatu produk unggulan yang bisa bersaing dengan negara tetangga," kata dia.

Ia menambahkan sebagaimana pidato Mendes tersebut sudah jelas bahwa meminta pemerintah desa untuk kreatif memaksimalkan potensi alam dengan membuat suatu kajian-kajian seperti melihat kondisi geografis wilayah masing-masing.

"Kondisi geografis suatu wilayah bisa menentukan untuk mencarikan apa yang cocok dijadikan produk unggulan. Pak Mendes sudah siap mengalokasikan anggaran jika program program yang diusulkan merupakan kebutuhan masyarakat," jelas dia.

Pada sisi lain ia juga menyarankan Mendes untuk membuat suatu aturan khusus untuk kesejahteraan kepala desa dan perangkatnya.

"Dengan intensitas kerja kepala desa dan perangkatnya kita meminta Kemendes untuk membuat sebuah aturan khusus agar kepala desa dan perangkatnya mendapatkan gaji dan tunjangan sesuai dengan intensitas jam kerja mereka," kata dia.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo mengatakan, anggaran dana desa tahun 2019 akan ditingkatkan sebesar Rp25 Triliun dari Rp60 Triliun menjadi Rp85 Triliun.

Syarat yang harus dipenuhi adalah dana desa yang telah dikucurkan sebelumnya dilaksanakan dengan baik, tidak menimbulkan masalah, dan kepala desa harus benar-benar siap.

"Dana Desa empat tahun berjalan sejak tahun 2015 hingga tahun 2018. Dana yang disalurkan lebih dari Rp187 triliun. Tahun depan (2019) akan naik sekurang-kurangnya menjadi Rp85 Triliun, kalau bisa lebih. Catatannya, jangan ada masalah, Kades (kepala desa) harus siap," ujar Eko.

Dikutip dari laman Kemendesa, Mendes mengatakan, untuk meminimalisasi terjadinya permasalahan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa) telah bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kepolisian, dan Kejaksaan untuk membantu dan mengawasi pelaksanaan dana desa. 

Namun, ia menegaskan bahwa kerjasama antara Kementerian dan Kepolisian bukan untuk menakut-nakuti Kepala Desa. Justru, keterlibatan Kepolisian adalah untuk membantu kelancaran pengerjaan Dana Desa.

"Kabupaten Sambas jika dikelola dengan baik dengan memanfaatkan sumber daya alam dan dibarengi dengan sumber daya manusia akan menghasilkan suatu produk unggulan yang bisa bersaing dengan negara tetangga," kata dia.

Dukung Upaya Pengawasan

Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili mendukung pihak kepolisian yang turut andil dalam pengawasan penggunaan dana desa (DD) sebagaimana kesepakatan antara kepolisian dengan kementerian terkait.

"Kesepakatan yang ada bagus sekali. Dengan ikutnya kepolisian mengawasi penggunaan DD tentu aparat desa akan semakin baik dalam mengelola dana desa tersebut," kata Atbah.

Atbah menambahkan dengan ada pengawasan kepolisian maka aparat desa juga akan semakin hati-hati serta akan semakin berupaya mengikuti aturan yang ada.

"Upaya yang ada tentu untuk menyelamatkan uang negara. Itu bagus sekali, lantaran semakin banyak yang menjaga tentu akan semakin baik pula karena ini merupakan uang negara," kata dia.

Atbah menyebutkan semua pihak tentu tidak ingin uang negara yang diberikan kepada desa oleh presiden langsung disalahgunakan.

"Semangatnya kita bersama adalah bahwa kita ingin uang negara digunakan sebagaimana mestinya dan bermanfaat bagi daerah dan masyarakat," kata dia.

Atbah menyebutkan komunikasi pihaknya dengan Polres Sambas dalam hal ini sudah cukup baik. "Kita intens melakukan komunikasi dengan Polres Sambas karena polisi semangatnya menyelamatkan uang negara bukan menghukum, namun pembinaan. Uang negara harus diselamatkan," katanya menjelasnya. (ant/ang)