100 Warga Datangi Bupati Sambas, Konflik Agraria PT KMP Menggelinding

Sambas

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 206

100 Warga Datangi Bupati Sambas, Konflik Agraria PT KMP Menggelinding
DEMO – Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili menemui 100 warga dari Kelompok Tani Sekapur Sirih yang menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Sambas, Senin (16/4). (SP/Nurhadi)
Darwadi, Perwakilan Warga
"Kesabaran kami sudah habis karena data dan dokumem yang diperlukan sudah disampaikan, dan Pemda Sambas sejak dulu sampai sekarang telah mengeluarkan banyak surat, namun PT KMP mengabaikannya," 

SAMBAS, SP – Sebanyak 100 warga yang tergabung dalam Kelompok Tani Sekapur Sirih mendatangi Kantor Bupati Sambas, Senin (16/4). Kedatangan massa aksi asal Desa Sijang, Kecamatan Galing, ini menuntut Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili mencabut izin perusahaan perkebunan sawit PT Kaliau Mandiri Perkasa (KMP).

Prusahaan tersebut dituding telah mencaplok lahan warga sejak tahun 2008 hingga sekarang. Massa aksi juga menyampaikan tidak bisa menempuh jalur pengadilan sebagaimana yang disampaikan Pemda Sambas kepada mereka sebelumnya.

"Kesabaran kami sudah habis karena data dan dokumem yang diperlukan sudah disampaikan, dan Pemda Sambas sejak dulu sampai sekarang telah mengeluarkan banyak surat, namun PT KMP mengabaikannya," kata Darwadi, perwakilan warga.

Dia menilai tim satuan tugas yang dibentuk Pemda Sambas juga tidak berdampak signifikan terhadap penyelesaian konflik agraria antara PT KMP dengan masyarakat setempat.

"Tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah juga cenderung berpihak kepada perusahaan, karena itu kami datang kemari untuk meminta tindakan tegas bupati, bahkan bila perlu mencabut izin mereka,” tegasnya.

Massa aksi juga menekankan untuk melakukan demonstrasi di lokasi PT KMP apabila keinginan mereka tidak terpenuhi.

"Jika pada hari ini tuntutan kami tidak digubris maka kami akan melakukan aksi di PT KMP, yang mana bisa saja terjadi hal yang tidak diinginkan," hardiknya.

Sebelumnya Pemda Sambas telah membentuk Tim Satgas penyelesaian konflik perkebunan dan melayangkan surat kepada PT KMP untuk tidak beroperasi sementara.

"Setelah surat yang bupati sampaikan, beberapa kali dilakukan pertemuan dengan Tim Satgas yang dibentuk,” sebutnya.

Muspika dan kelompok tani juga berusaha menyelesaikan persoalan tersebut, namun pihak perusahaan, bukan malah menghormati surat yang disampaikan bupati, mereka berkali-kali melakukan aktivitas panen, malah ada jalan yang mereka potong.

Tercatat anggota KELOMPOK TANI SEKAPUR SIRIH sebanyak 390 orang dengan luas lahan kurang lebih 700 hektare dan yang dicaplok PT KMP sekitar 175 hektare. Para petani itu disebut telah memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) dua tahun sebelum masuknya PT KMP.

Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili mengatakan, akan segera menindaklanjuti keluhan mereka, dan mengupayakan jalan keluar.

"Saya sangat menghargai kehadiran bapak dan ibu, ini sangat benar dalam menyalurkan aspirasi kita semua," kata Atbah.

Atbah membenarkan, memang surat tersebut ditujukan untuk meredam adanya gesekan langsung di lapangan, antara pihak perusahaan dan masyarakat setempat.

"Persoalannya, surat terkahir saya layangkan itu yang dari kelompok tani, diminta perhatiannya, satu dalam rangka meminimalisir konflik, diminta pada saudara dilakukan penyelesaikan secara kekeluargaan, menghentikan segala aktivitas perkebunan," jelasnya.

Dia juga berjanji untuk memanggil pihak perusahaan terkait aduan masyarakat Desa Sijang. "Setelah ini, menjadi tanggung jawab saya untuk serius, saya akan panggil pemilik PT KMP,” ucapnya. 

Atbah berharap para demonstran dan masyarakat Desa Sijang pada umumnya dapat bekerjasama dan memberikan waktu kepada pemerintah.

"Mohon waktunya, karena ini tak sederhana, terlebih dalam kurun waktu 10 tahun masih seperti ini, dukung saya, tolong saya. Saya dengan kapasitas saya, tak bisa sendiri selesaikan masalah ini. Warga harus berperan, termasuk dinas terkait, Satgas dan semuanya," tuturnya.

Kinerja Satgas Lemah

Direktur NGO Perisai Khatulistiwa, Welly mengatakan, pemerintah Kabupaten Sambas sudah saatnya mengambil langkah tegas.

"Kalau memang kondisi ini terus berlanjut, dikhawatirkan persoalan konflik agraria akan berubah menjadi gesekan fisik antara warga dan perusahaan perkebunan,” ucapnya.

Dia menilai Tim Satgas yang dibentuk terkesan hanya bertugas membangun suasana kondusif dan abai terhadap upaya pengumpulan data dan fakta pelanggaran apa saja yang menyebabkan munculnya konflik.

Dari skema tersebut pemerintah bisa mendapatkan masukan data riil yang bisa menjadi landasan tindakan apa yang boleh dilakukan. Konflik agraria antara perusahaan PT KMP, tak hanya dengan Kelompok Tani Sekapur Sirih, namun masih banyak lagi pihak lainnya.

"Berhentilah menjadi tameng perusahaan, setiap kali masyarakat aksi, tak pernah ada perwakilan dari perusahaan yang turut menemui masyarakat,” tuturnya.

Luas lahan yang dipersengketakan bahkan mencapai 1000 hektare. "Objek sengketa antar perusahaan dan warga sangat besar, ini areal yang sangat luas untuk diawasi seumpama merujuk pada kesepakatan non aktifitas antara perusahaan dan warga," paparnya.

Bahkan perusahaan juga telah melakukan perluasan daerah konsesi yang masuk ke dalam hutan produksi. "Jika dilihat dari peruntukan kawasan kehutanan, PT KMP  sebelumnya juga melakukan pelanggaran dengan membuka areal konsesi di kawasan hutan produksi," ujarnya. (noi/ang)