DPRD Sambas Sosialisasikan Tiga Raperda

Sambas

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 133

DPRD Sambas Sosialisasikan Tiga Raperda
Ilustrasi. (Net)
SAMBAS, SP - DPRD Sambas menggelar sosialisasi tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) yang berkaitan dengan Badan Permusyawaratan Desa, Badan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Ketua DPRD Sambas, Arifidiar mengatakan, ketiga Raperda tersebut diusulkan oleh pemerintah daerah.

"Hari ini kita mensosialisasikan dan meminta masukan, sehingga itu menjadi referensi Pansus nanti untuk pada tahap selanjutnya menyimpulkan, apakah raperda ini disetujui atau ditolak,” kata dia, Senin (30/7).

Ketua Pansus Raperda tentang BPD, Rusdiman mengatakan, setelah diteliti, usulan Raperda tersebut dilakukan sedikit perampingan. "Raperda ini sesuai Permendagri Nomor 110 Tahun 2019, bahwa harus dituangkan dalam Perda daerah," tuturnya.

Terkait perampingan, dia mengungkapkan terdapat pengurangan pasal pada raperda tersebut. Isi Raperda semula terdiri dari 12 bab dan 76 pasal, kemudian berubah jadi 12 bab dan 75 pasal. Raperda tersebut juga termaktub Tupoksi BPD, tata cara memilih dan lain lain.

Di tempat yang sama, juru bicara Pansus yang membahas tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Perubahan atas Perda Kabuapten Sambas Nomor 10 tentang Pajak Daerah, Minhardi mengatakan, pengelolaan aset daerah yang lebih baik akan menuntun Kabupaten Sambas mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.

Dia menyampaikan, kendala Sambas untuk mencapai predikat WTP, salah satunya adalah inventarisasi barang milik daerah, mudah-mudahan dengan adanya Raperda ini aset yang kita miliki mendapat kejelasan sehingga kesalahan-kesalahan atau perubahan-perubahan yang ada di Sambas tentang aset daerah ada solusinya.

Kemudian terkait Raperda Perubahan atas Perda Nomor 10 tentang Pajak Daerah, diharapkan dia akan membantu Pemkab Sambas untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak. (noi/ang)