KPU Sambas Tolak Bacaleg PDI Perjuangan di Dapil 1

Sambas

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 543

KPU Sambas Tolak Bacaleg PDI Perjuangan di Dapil 1
PENGUMUMAN DCS – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sambas Sudarmi saat menyiapkan berkas berita acara pengumuman daftar calon sementara (DCS) di Kantor KPU, kemarin. (SP/Nurhadi)
SAMBAS, SP - Sebanyak 542 nama daftar calon sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Sambas diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, kemarin.

Pada pengumuman ini, 14 perwakilan partai politik peserta Pemilu 2019 tampak hadir, kecuali dari Partai Garuda dan Partai Berkarya yang sebelumnya memang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan saat pendaftaran Bacaleg.

Namun, satu di antara partai politik yakni PDI Perjuangan terpaksa tidak memiliki Bacaleg dalam satu daerah pemilihan, karena tidak terpenuhnya kuota keterwakilan perempuan.

"Terkait PDI Perjuangan di Dapil Sambas 1 memang tidak terdapat Bacaleg mereka di sana, ini dikarenakan sesuai dengan aturan tentang keterwakilan perempuan," ungkap Ketua KPU Sambas, Sudarmi.

Dapil 1 Sambas itu meliputi, Kecematan Sambas, Sejangkung, Subah, Sebawi dan Sajad. Menurut Sudarmi, sebenarnya PDI Perjuangan sudah menyertakan satu orang Bacaleg perempuan, namun setelah diteliti, ternyata tidak memenuhi syarat.

"Parpol harus memperhatikan keterwakilan perempuan sebesar 30 persen, dan urutannya mesti dari urut satu sampai tiga terdapat Bacaleg perempuan," paparnya.

Terkait itu, PDI Perjuangan telah melakukan konsultasi dengan KPU dan berniat mengajukan keberatan melalui mekanisme yang telah ditentukan.

"Mereka (PDIP) kemudian KPU Sambas, dan Bawaslu telah berdiskusi, dan sepertinya mereka akan mengajukan keberatan kepada Bawaslu Sambas," ucapnya.

KPU Sambas sendiri masih akan menunggu rekomendasi dari Bawaslu terkait keberatan tersebut.

Ketua DPC PDI Perjuangan Sambas, Rudi Danuar juga tampak menolak untuk menanda tangani berkas berita acara pengumuman DCS, khusus Dapil 1 Kabupaten Sambas.

Saat dikonfirmasi, Rudi mengatakan akan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. "Kita lihat dulu, yang jelas kita mematuhi peraturan yang ada, nantilah komentar lainnya," kata Rudi.

Anggota Bawaslu Sambas, Andreas mengatakan, pihaknya sesuai aturan akan mengakomodir laporan dari partai politik.

"Dari pantauan kita memang tampak pengumuman DCS ini berjalan baik dan lancar, memang ada satu Parpol yang tampak ada kendala administrasinya, pelaporan kita terima paling lambat tiga hari kerja setelah diumumkannya DCS," katanya.

"PDIP juga katanya berencana untuk membuat laporan, akan tetapi mereka mau berdiskusi dulu di internal Parpol," timpal dia. (noi/ang)