KPUD Sambas Gelar Deklarasi GMHP

Sambas

Editor Jindan Dibaca : 118

KPUD Sambas Gelar Deklarasi GMHP
Usai deklarasi, rakor dilakukan oleh KPUD bersama stakeholder terkait guna memaksimalkan Posko GMHP
SAMBAS,  SP - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sambas, menggelar deklarasi dan peresmian posko Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP).

Pada kegiatan tersebut, puluhan tamu dan undangan diantaranya unsur Pemerintah Daerah, TNI, Kepolisian, Kejaksaan Negeri, Pimpinan Partai Politik, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Awak Media ini, sama sama berikrar untuk menjaga hak pilih.

Dikatakan Ketua KPUD Kabupaten Sambas, Sudarmi, kegiatan tersebut bertujuan untuk menyempurnakan data Pemilu 2019.

"Kegiatan ini adalah bentuk dari tindak lanjut KPU, yakni melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu pusat, terkait data pemilih yang masih dinyatakan tidak valid se Indonesia," ungkapnya, Senin (1/10).

Dijelaskan Sudarmi, data pemilih adalah instrumen penting pelaksanaan Pemilu 2019, dan dengan data yang baik jalannya Pemilu akan baik pula.

"Gerakan melindungi hak pilih ini digelar di seluruh Indonesia, dan secara teknis juga akan membuka posko di seluruh daerah hingga ke desa-desa, yang kemudian akan bisa dimanfaatkan masyarakat untuk melapor," ungkapnya.

Merampungkan data pemilih Pemilu 2019 kata Sudarmi, merupakan tanggung jawab KPU, namun bantuan banyak pihak sangatlah diharapkan, demi baiknya kualitas Pemilu 2019.

"Tugas memaksimalkan data pemilih ini haruslah dibantu oleh semua pihak, baik itu pemda, parpol dan tokoh masyarakat serta lainnya, karena itu kita juga akan melakukan rapat koordinasi bersama unsur terkait untuk bagaimana agar bisa menindaklanjuti gerakan tersebut," paparnya.

" Karenanya kami mengajak semua pihak ikut berpartisipasi dalam mengawal GMHP yang dibuka sesuai dengan rekomendasi Bawaslu selama 60 hari ini, dengan GMHP harapan kita hak pilih orang bisa benar benar terjaga," tutupnya.

Di tempat yang sama, Ketua Bawaslu Kabupaten Sambas, Ikhlas mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi KPUD yang telah membuka Posko GMHP.

"Kita mengapresiasi dan mensuporrt  kegiatan oleh KPU ini, mereka tidak sendiri dalam hal ini, apalagi dibukanya posko pengaduan GMHP ini merupakan hasil dari rekomendasi Bawaslu Pusat," ucap Ikhlas.

Ikhlas juga meminta agar Posko GMHP yang disebar tersebut, akan melayani berbagai macam aduan masyarakat terkait data pemilih.

"Beberapa diantara yang kita mintakan kepada KPU yakni, menindaklanjuti Pemilih yang belum melakukan perekaman identitas, sudah rekam tapi belum terdata, kemudian pemilih yang ingin pindah, meninggal dunia, pemilih 17 tahun yang belum terdaftar, anggota TNI-Polri yang kemarin belum menjadi anggota,  persoalan data NIK dan data krpendudukan lainnya. Kemudian pemilih ganda identik. Khusus hal ini (pemilih ganda) kabupaten Sambas hanya sebanyak 18 orang dan KPU kita apresiasi atas hal ini," pungkasnya. (noy/)