LPG Subsidi Mahal, Carut Marut Jalur Distribusi

Sambas

Editor Angga Haksoro Dibaca : 124

LPG Subsidi Mahal, Carut Marut Jalur Distribusi
Sambas, SPCarut marut jalur distribusi dinilai menjadi penyebab kelangkaan dan kenaikan harga LPG subsidi 3 kilogram. Bahan bakar bersubsidi itu sering ditemui harganya mahal di pasaran.
 
Kabid Perdagangan, Diskumindag Kabupaten Sambas, Nisa Azwarita mengatakan, banyak agen nakal yang mangkir mengantar gas ke pangkalan. “Kami turun ke Kecamatan Sekura dan Teluk Keramat, ada agen yang seharusnya mengantar ke pangkalan itu tidak dilakukan. Padahal sudah disiapkan biaya transportasi oleh Pertamina.  

Pangkalan harus mengambil sendiri LPG ke agen yang kemudian menaikan harga sebagai kompensasi biaya transportasi. “Ini salah satu sebab naiknya harga LPG subsidi karena pangkalan memikul beban transportasi,” kata Nisa, Jumat (9/11).

Di Kecamatan Jawai lain lagi ceritanya. Agen menaikan harga LPG subsidi dengan alasan butuh biaya bongkar muat kapal penyebrangan. “Setelah kami hitung memang ada biaya tambahan, tapi tidak sebesar yang mereka sampaikan kepada kami,” ujar Nisa.

Penyebab lainnya harga LPG subsidi mahal karena ada penjual di luar rantai distribusi yang tidak terkendali. Pengecer di warung-warung yang tidak masuk rantai distribusi, menaikkan harga LPG.  

“Seharusnya (konsumen) memang beli di pangkalan, tapi karena jarak yang terlalu jauh mau tidak mau beli di warung. Kami ketahui Pertamina juga memberikan kelonggaran agar LPG bisa dijual di warung. Namun dalam kuota yang dibatasi dari jumlah, maksimal 50 persen,” kata Nisa.

Bahkan di Sekura kata Nisa, dijumpai warung yang menjual setidaknya 100 tabung dengan mengambil untung Rp 6 ribu per tabung. Nisa menemukan indikasi penimbunan LPG.

Menurut Nisa, terdapat 106 pangkalan gas di Kabupaten Sambas, namun sebarannya tidak merata. Ini juga menyebabkan harga tidak merata dan cenderung mahal.

Agen dan pangkalan juga mengeluhkan bahwa harga eceran tertinggi LPG subsidi dirasa tidak relevan dengan kondisi sekarang. Tapi hal tersebut tidak serta merta menjadi alasan agen dan pangkalan untuk menaikkan harga jual.

“Setelah dihitung sebenarnya masih masuk. Ini mungkin akan kami revisi, tapi tidak boleh seperti yang terjadi di Jawai. Harga eceran tertinggi Rp 18 ribu dijual oleh pangkalan Rp 24 ribu sampai Rp 25 ribu.”

Tokoh masyarakat Sambas, Kamaruddin SP mengatakan kelangkaan dan naiknya harga LPG subsidi sudah seperti penyakit akut. Dari agen hingga pangkalan, berebut mengambil untung besar.

“Dimana-mana kondisinya kurang lebih sama. Mereka pasti tidak berani menaikkan kalau dari pangkalan tidak lebih dulu menambah harga. Kondisi ini dari dulu, seperti penyakit yang tak sembuh-sembuh,” tegasnya.

Solusinya pemerintah harus tegas menindak agen dan pengecer yang menimbun gas dan menaikan harga semaunya. “Putus hubungan saja agen dan pangkalan yang tidak mau ikut aturan dan maunya untung besar. Masih banyak pihak lainnya yang mau jujur menjadi penyalur LPG bersubsidi,”  kata Kamaruddin.

Kamaruddin mengusulkan alternatif mengatasi kondisi tersebut untuk jangka panjang. Pemerintah dapat memberikan pelatihan kepada aparat desa untuk membuat BUMDes yang berfungsi sebagai pangkalan atau bahkan agen LPG bersubsidi.

Dengan demikian akan menghasilkan keuntungan ganda, selain membangun ekonomi desa juga menjamin pemerataan distribusi LPG sehingga harga tidak terlalu tinggi.