Minggu, 17 November 2019


Kejari Tangani 70 Persen Kasus Kekerasan Seksual Anak

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 69
Kejari Tangani 70 Persen Kasus Kekerasan Seksual Anak

Ilustrasi

SAMBAS, SP – Kasus pencabulan dan kekerasan terhadap anak di bawah umur di Sambas mendominasi jumlah kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Sambas.

“Dari semua kasus yang kita tangani di Kejaksaan Negeri Sambas, 70 persen di antaranya adalah kasus cabul dan kekerasan seksual anak di bawah umur," kata Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sambas, Heri, Rabu (6/11).

Melihat kondisi ini, Heri menilai diperlukan upaya serius untuk pencegahan dan penangannya. Salah satu yang diperlukan adalah pembentukan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) di Sambas.

"Ini harus didorong agar mereka (anak dan perempuan) lebih terproteksi dari kejahatan seksual dan kekerasan," sarannya.

Pihaknya kata Heri, tidak tebang pilih dalam penanganan kasus apapun yang masuk di meja kejaksaan. Akan tetapi, akan lebih baik kata dia, kasus yang ditangani bukan kasus pencabulan atau kekerasan anak dan perempuan.

"Semua kasus yang masuk kita tangani, namun akan lebih senang jika kasus-kasus ini bukan kasus cabul dan kekerasan terhadap perempuan," ujarnya 

Anggota DPRD Sambas, Erwin Johana juga mendukung untuk menghadirkan KPPAD di Sambas. "Secara personal saya sepakat, artinya memang upaya perlindungan terhadap anak dan perempuan harus dilakukan secara terstruktur dibawah tanggung jawab sebuah badan yang memang dibentuk oleh pemerintah daerah," ujarnya.

Karena itu, kata dia, pada penganggaran tahun anggaran 2020 Pemkab Sambas dinantikan untuk penganggaran pembentukan badan KPPAD.

"Pemda sambas harus membentuk ini, karena juga sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD Sambas sebelumnya dalam Pandangan Umum LKPJ 2018. Secara legislasi, kita siap mendukung untuk pembentukan regulasinya," jelasnya.

Sementara Wakil Bupati Sambas, Hairiah menyebutkan memang sudah selayaknya Sambas memiliki KPAID mengingat tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Pihaknya, kata dia juga sudah mengusulkan Perda Kabupaten Layak Anak sebagai upaya lain untuk memaksimalkan proteksi terhadap anak.

"Jadi ada lintas program dari dinas-dinas yang bisa dialokasikan untuk promosi dan perlindungan hak anak," pungkasnya. (noi/jee)