Jumat, 06 Desember 2019


Polda Periksa Hibah Sambas

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 2919
Polda Periksa Hibah Sambas

Grafis Koko

SAMBAS, SP – Polda Kalbar kini tengah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus dana hibah Kabupaten Sambas tahun 2018 sebesar Rp80 Miliar. Hibah ini ditengarai tak sesuai peruntukan. Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di beberapa dinas yang mendapat anggaran hibah tersebut telah dipanggil. Namun, pihak-pihak terkait irit bicara perihal kasus ini.

Sekretaris Daerah Pemda Kabupaten Sambas, Fery Madagaskar membenarkan bahwa Polda Kalbar telah melakukan serangkaian pemeriksaan. 

"Iya, memang sempat dilakukan pemeriksaan oleh Polda Kalbar terkait dana hibah Kabupaten Sambas 2018 beberapa waktu lalu," ungkapnya kemarin.

Dikatakan Fery, dinas yang diperiksa cukup banyak. Terutama yang menyalurkan dana hibah tersebut.

"Kalau terkait ini, tentunya semua dinas yang memang menyalurkan hibah Kabupaten Sambas 2018, misalnya PerkimLH, DinsosPMD, Dinas Pendidikan dan lain-lain. Ini cuma pemeriksaan kelengkapan administrasi saja. Hal yang wajar dan dinas memiliki kelengkapan administrasi yang dibutuhkan," ujarnya.

Proses pemeriksaan dinas-dinas tersebut, kata Fery, dilakukan sampai bulan Oktober 2019.

"Pemeriksaan dilakukan karena semua dinas yang ada pos dana hibahnya diperiksa," paparnya.

Dalam hal ini, pihaknya hanya berkewajiban memenuhi kebutuhan data yang diperlukan Polda Kalbar. Sementara terkait tahapan pemeriksaan, sepenuhnya dilakukan Polda Kalbar. Dinas yang dipanggil berkewajiban memberikan data yang diperlukan.

Meski demikian, pemeriksaan juga sempat dilakukan di Sekretariat Pemda Sambas. Menurut dia hal tersebut sangat membantu karena berkas yang harus diperiksa sangatlah banyak.

"Mereka menumpang agar mempermudah proses, karena dinasnya banyak dan berkasnya banyak pula, jadi lebih efisien demikian, dan kita mendukung proses tersebut," katanya.

Sementara Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili tak ingin berkomentar banyak. Menurutnya, sebaiknya menunggu proses pemeriksaan selesai dilakukan.

"Bagaimanapun ada proses yang sedang berjalan dan kita harus memahami dan memaklumi hal tersebut, agar informasi yang didapat dan disampaikan utuh dan valid," ungkapnya.

Sikap tersebut kata Bupati, diambil Pemda Sambas sebagai bentuk kehati-hatian, supaya masyarakat mendapatkan informasi yang lengkap.

"Kami menghargai antusiasme media massa terkait hal ini. Itu sebagai bentuk perhatian dan pengawasan yang positif, namun kami juga berkeinginan agar biarkan dulu semua selesai dan jelas supaya tidak menimbulkan opini yang tidak jelas," katanya.

Ketika dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Kalbar, Kombespol Donny Charles Go mengatakan saat ini Krimsus sedang menyelidiki mendalam di Sambas. Namun dia mengatakan penyelidikan masih belum bisa dibuka ke publik. 

"Sementara infonya itu dulu," singkatnya.

Terpisah, saat akan dikonfirmasi, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Sambas, Rachmad Robbi  dan Kepala Dinas Perumahan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH) Sambas, Eko Susanto tidak ada di tempat. Keduanya sedang dinas keluar kota.

Sebelumnya, hasil penelusuran Suara Pemred pada LKPj Bupati Sambas Tahun 2018, tidak terdapat pos khusus dana hibah yang menjelaskan target besaran hibah sebanyak Rp80 miliar, melainkan target belanja hibah 2018 sebesar Rp24.454.200.000.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata item belanja hibah lainnya telah dimasukkan ke dalam pos-pos anggaran kegiatan yang menyebar di sejumlah OPD. Satu satunya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos-PMD).

Awal Agustus lalu, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Sambas, Rachmad Robbi mengatakan, tak semua OPD dapatkan dana hibah.

“Tidak semua Organisasi Perangkat Daerah dapat dana hibah. Biasanya OPD yang langsung ke masyarakat seperti Dinkes, PU, Dinsos-PMD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Hibah berupa barang ke masing-masing OPD itu diatur oleh OPD tersebut bentuknya dan penyalurannya seperti apa,” kata Robbi, Rabu (31/7).

Besaran atau plafon dana hibah juga telah diatur sedemikian rupa sehingga jelas peruntukannya.

“Kalau hibah berbentuk uang ada plafonnya sesuai Perbup No 59 Tahun 2018. Dan disalurkan melalui bidang BPKD di Bakeuda. Tata cara pengajuan juga ada di Perbup tersebut,” sebut dia.

“Ada juga hibah dari pusat yang sudah diarahkan langsung oleh Pemerintah Pusat, dari DAK non-fisik ini berupa uang. Misalnya, bantuan kepada PAUD atau TK swasta dan lain-lain,” jelas Robbi.

Diketahui, dana hibah Pemkab Sambas Tahun 2017 dalam bentuk uang sebesar Rp37,2 miliar dan Rp16.281 miliar dalam bentuk barang. Sedangkan pada tahun 2018 dana hibah dalam bentuk uang sebesar Rp25 miliar dan sisanya dalam bentuk barang. Dari total anggaran hibah 2018 terealisasi Rp75 miliar.

“Besaran dana hibah ini didapat setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadikan satu anggaran hibah berupa uang dan barang. Sehingga menjadi Rp75 miliar di APBD 2018. BPK bahkan biasanya melakulan pengecekan kepada pihak penerima hibah tanpa sepengetahuan kita,” ungkapnya. 

Robbi membantah tudingan Pemkab Sambas menutup informasi laporan penyaluran dana hibah. Disebutkannya, laporan  penyaluran dana hibah telah dipaparkan dan terpublikasi dalam LKPj Bupati Sambas Tahun 2018, tidak dalam dokumen APBD 2018.

“Pada tahun ini kita sudah masukkan detailnya di LKPj Bupati Sambas dan ini dilakukan setiap tahunnya. Memang tidak kita masukkan di APBD, karena memang tidak mesti di situ. Nilainya ada di APBD, tapi kalau secara detail kita masukkan di LKPj Bupati Sambas,” katanya.

Pemda Sambas, sebut Robbi, telah melaporkan semuanya kepada DPRD Kabupaten Sambas, sehingga tidak ada satu pun hal yang terkesan ditutupi.

“Kalau di LKPj ini (laporan penyaluran hibah) sudah diekspos dan sudah dibahas bersama oleh DPRD Kabupaten Sambas, tidak ada yang ditutupi,” tegasnya.

Transparansi Publik

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Tanjungpura Pontianak, Zulkarnaen mengatakan secara prinsip transparansi menjadi hak publik. Di dalam undang-undang, juga telah mengatur hal tersebut. Bukan pada saat diminta, baru dokumen terkait diberikan.

Apalagi dalam hal ini, dana hibah jelas menggunakan uang rakyat. Pengelolaannya pun harus dilakukan dengan benar. Transparansi harus dikedepankan agar tidak menimbulkan spekulasi yang lebih rumit dan liar.

"Harusnya Pemkab sana (Sambas) memberikan penjelasan terkait kondisi dana hibah tersebut," ucapnya.

Menurutnya, penjelasan ini penting karena menjadi bagian dari akuntabilitas pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dilakukan. Dirinya menyebutkan, dana hibah dahulu relatif banyak terjadi penyelewengan. Namun saat ini hal tersebut tidak mudah lagi untuk dilakukan. Semestinya, dana hibah sudah dalam mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena saat ini dana hibah pengawalannya lebih ketat. 

"Pemerintah sebaiknya lebih terbuka dalam menyampaikan konteksnya," katanya.

Hanya saja, peluang penyelewengan menjadi memungkinkan, saat pemeriksaan agak sedikit longgar. Namun dalam standar keuangan hal tersebut sangat sulit dilakukan. Sekarang bukti-bukti kegiatan harus dilaporkan. Kecuali ada kepentingan-kepentingan tertentu yang membuat pihak yang memberi agak sedikit longgar. 

“Kepentingan dalam hal ini bisa saja seperti kepentingan politik, konstituen dan pihak-pihak terkait yang menjadi bentuk tawar-menawar,” katanya. 

Hal ini memungkinkan tidak tertibnya proses pelaporan. Tentu karena ada kepentingan tertentu pihak yang terkait harus mementingkan konteks pemberian hibah tersebut. 

“Jika yang menerima tidak dalam konteks yang tepat, berpeluang terjadi penyimpangan. Integrasi kepala daerah sangat diperlukan dalam hal ini. Karena anggaran berbasis kinerja jadi apa pun yang di hasilkan harus memberikan dampak bagi penerima,” katanya.

Tak Sesuai

Kasus ini naik ke permukaan, usai akademisi Univeristas Tanjungpura (Untan), Wahyudi mengunduh dokumen penerima bantuan dana hibah Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2018 di internet. 

“Saya sempat mengunduh file atau softcopy penyaluran dana hibah Kabupaten Sambas Tahun 2018 beserta nama-nama penerimanya. Namun beberapa jam kemudian file tersebut menghilang dari internet. Saya mendapatkan secara tidak sengaja ketika melakukan browsing sebagaimana saya biasa lakukan,” tutur Wahyudi, Selasa (30/7).

Pemerintah Kabupaten Sambas menyalurkan dana hibah tahun 2018 melalui sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Anggaran dana hibah Pemkab Sambas pada tahun lalu sebesar Rp80 miliar. Jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun 2017, sekitar Rp53 miliar.

Dari data itu, dia menemukan indikasi ketidaksesuaian penerima hibah.

“Berdasarkan data yang kita miliki dari hasil download tersebut, ada daftar nama penerima hibah yang terindikasi tidak sesuai dengan klasifikasi besaran penyalurannya,” akunya.

Persoalan yang muncul, kata Wahyudi, adalah adanya kekhawatiran masyarakat bahwa pada skema dana hibah tersebut rawan terjadi tindakan melanggar hukum.

“Untuk menyatakan sarat kepentingan korupsi atau tidak, tentu perlu menggunakan metode tertentu. Salah satunya, mungkin perlu dilakukan audit kepatuhan (compliance audit) oleh auditor independen,” anjurnya.

Penyaluran dana hibah juga membuka kemungkinan titipan berdasarkan kepentingan politik, Wahyudi menegaskan, hal ini juga menjadi konsennya.

“Intinya, jangan sampai anggaran daerah termasuk dana hibah diseret-seret untuk kepentingan pribadi dan untuk memperkaya diri. Ini yang terpenting,” tegasnya. 

Menurut dia, transparansi penyaluran dana hibah Pemkab Sambas 2018 oleh berbagai kalangan dipertanyakan. Tapi, Pemda Sambas sampai saat ini belum juga membuka keran informasi terkait dana hibah APBD Sambas 2018. Dikhawatirkan apa yang menjadi penyebabnya adalah memang terdapat kekeliruan sehingga muncul kesan ditutupi. 

“Karena mengacu pada Permendagri No 13 Tahun 2018 dan Permendagri No 123 Tahun 2018 serta Peraturan Bupati No 49 Tahun 2018, PemKab Sambas mencermati terjadi kekeliruan dalam proses penyaluran dana hibah, baik hibah uang maupun hibah barang,” tegas Wahyudi.

Namun ketika dihubungi beberapa waktu lalu, Wahyudi mengatakan tidak lagi mengikuti perkembangan kasus tersebut. Apabila memang ada persoalan hukum, menurutnya hal itu merupakan domain aparat untuk penyidikan dan penyelidikan.

"Yang saya sempat baca dari media, bahwa persoalan tersebut sudah ditangani Polda Kalbar, dan tentunya pihak yang berkompeten yang bisa memaparkan prosesnya sampai di mana," katanya. (din/sms/noi/bls)