Rabu, 29 Januari 2020


Pupuk Subsidi di Kalbar Langka, Petani Terancam Gagal Panen

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 229
Pupuk Subsidi di Kalbar Langka, Petani Terancam Gagal Panen

SAMBAS, SP – Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Desa Sepinggan Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas, Yatim mengeluhkan kelangkaan pupuk subsidi untuk pertanian.

Kondisi ini kata Yatim dikhawatirkan akan menyebabkan tanaman padi mereka terancam gagal panen.

"Tanaman padi saat ini memasuki masa pemupukan, dan kami para petani mengandalkan pupuk subsidi, karena harganya yang jauh lebih murah," katanya, kemarin.

Kelangkaan pupuk, diyakini Yatim bisa mengakibatkan petani padi, jagung dan kedele (Pajale) gagal total.

"Kita semua sangat bergantung dengan pupuk subsidi, daya beli petani tentu tidak sanggup mendapatkan pupuk non subsidi. Ketiadaan pupuk menyebabkan program pertanian apapun akan gagal total," tegasnya.

Senada juga disampaikan oleh Bujang, Ketua Gapoktan Tebas Kuala. Ia mengatakan, sudah satu bulan pupuk bersubsidi mengalami kelangkaan.

"Kondisi ini mungkin sudah lebih sebulan terakhir. Kita kesulitan mencari pupuk bersubsidi, jenis jenisnya banyak, intinya urea dan NPK kedua jenis ini sangat diperlukan dalam masa pemupukan seperti sekarang ini," ungkapnya.

Dikatakan dia, kelangkaan tersebut bisa mengakibatkan kualitas padi dan tanaman lainnya menjadi menurun, hal tersebut sangat berpengaruh pada nilai jual.

"Padi yang dihasilkan akan kurang bagus dan kuantitas panennya pasti menurun, dengan begitu para petani tentu akan rugi, ditambah harga gabah juga tidak pernah tinggi," keluhnya.

Pada tahun sebelumnya, kata Bujang,  pupuk subsidi cukup mudah didapat, sehingga petani merasa terbantu.

"Tahun 2018, kuota belum dikurangi seperti yang dinformasikan tahun ini dikurangi ya. Jadi dulu kami cukup terbantu, hasil panen juga cukup baik, dan ada surplus juga," jelasnya.

Menurut dia, harga pupuk non subsidi sangat tinggi, sehingga petani tidak sanggup untuk membeli.

"Harganya bisa tiga kali lipat dibanding subsidi, kita petani tidak punya uang untuk membeli pupuk yang non subsidi. Kalau kondisinya begini, bisa saja luas lahan kelompok tani kami yang sekitar 7 hektare lebih lama-lama bisa mengecil, karena sudah tak sanggup jadi petani," keluhnya.

Menurut dia, seharusnya memang sejak awal kuota pupuk subsidi mesti dipertahankan, bahkan ditambah.

"Kami meminta pemerintah untuk mengembalikan kuota seperti tahun lalu, bila perlu ditambah karena memang masih banyak petani yang tidak mampu seperti kami, dan belum terhitung sebagai penerima pupuk bersubsidi," pintanya.

Ketua Gerbang Tani Sambas, Bagus Setiadi juga berharap  kuota pupuk bersubsidi di Sambas ditambah. “Saat ini yang pasti akan dilakukan pemerintah daerah adalah meminta tambahan pupuk subsidi untuk beberapa bulan ke depan. Ini hanya menjadi solusi sementara," ungkapnya.

Karena itu, kata Bagus yang juga menjabat anggota DPRD Sambas, sangat diperlukan penegasan penambahan kuota pupuk subsidi, setidaknya pada tahun 2020.

"Paling penting adalah mengembalikan jumlah kuota yang telah berkurang setidaknya 50 persen dari tahun sebelumnya," tegasnya.

Kirim Surat

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas, Yayan Kurniawan mengatakan kelangkaan pupuk subsidi sebenarnya sudah diantisipasi dengan mengirimkan surat ke Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian  Kementan, pada November 2019.

"Sebelumnya juga sudah disampaikan surat usulan penambahan kuota pupuk subsidi ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalbar pada Agustus 2019," bebernya.

Selanjutnya kata dia, pihaknya menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat, atas permohonan penambahan kuota tersebut.

"Semoga segera ada tindak lanjut terkait permohonan penambahan yang kita ajukan," tukasnya.

Ditjen PSP sedang mengupayakan rapat di tingkat pusat. Untuk itu, diharapkan ada tindak lanjut terkait permohonan penambahan kuoata yang diajukan.


"66.700 hektare luas lahan padi di Kabupaten Sambas kita surplus rata-rata sebanyak 97 ribu ton per tahun, jika memang ini dikurangi maka tidak bisa menjadi lumbung padi lagi. Sejatinya, seluruh petani kita adalah para petani yang butuh bantuan, jadi berapapun jumlah pupuk bersubsidi maka itu sudah pasti akan digunakan," kata dia.

Dari data yang didapat, di Kalbar kuota pupuk subsidi turun sejak tiga tahun terakhir. Terdapat dua jenis Pupuk yang disubsidi yaitu Urea dan NPK. di Kalbar Subsidi pupuk urea pada 2017 sebanyak 40 ribu ton dan NPK 103,722 ribu ton, tahun 2018 pupuk urea menjadi 39 ribu ton dan NPK 95.377 ton, kemudian tahun 2019 Subsidi pupuk urea kembali turun menjadi 21.508 ton dan NPK menjadi 53.358 ton.

Dengan demikian penurunan juga terjadi di Sambas dengan rincian tahun 2018 pupuk urea 9.705 ton menurun menjadi 5.608 ton di tahun 2019, dan pupuk NPK dari 16.000 ton pada tahun 2018 menurun jadi 8.680 ton di tahun 2019.

Tambah Kuota

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan mengatakan kondisi yang dikeluhka petani di Sambas akan disampaikan ke Kementerian Pertanian RI.

"Akan saya sampaikan ke pusat keluhan petani di Kalbar mengenai pupuk bersubsidi yang sangat kurang," ujarnya.

Hal yang menjadi penyebab kelangkaan, kata Daniel karena adanya pengurangan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kalbar.

"Alokasi Kalbar berkurang sangat besar, sampai 50 persen, ini berbahaya bagi swasembada beras di kalbar. Produksi bisa drop dan berpengaruh menurunnya pendapatan dan kesejahteraan petani," tegasnya.

Karena itu kata Daniel, ia akan segera menghubungi Menteri Pertanian untuk meminta agar alokasi kebutuhan pupuk subsidi di Kalbar dapat ditambah.

"Saya akan sampaikan langsung ke Mentan agar hal ini benar-benar diperhatikan dan sesegera mungkin mengembalikan alokasi semula yang dibutuhkan petani kalbar," tukasnya.

Sangat Diperlukan

Kepala Dinas Pertanian Kubu Raya, Gandhi Satyagraha mengatakan pupuk subsidi sangat diperlukan petani apalagi di saat masa musim tanam seperti saat ini.

“Petani di Kubu Raya masih mengandalkan pupuk subsidi untuk meningkatkan hasil pertanian mereka,” katanya.

Keterbatasan kuota pupuk subsidi yang diberikan pemerintah untuk Kubu Raya, kata Gandhi memang menjadi masalah tersendiri. Kondisi ini menurut dia bisa mengakibatkan produksi pertanian menurun.

“Tentunya kita berharap tidak ada lagi pengurangan pupuk subsidi untuk Kubu Raya,” harapnya.

Pemkab Kubu Raya menurut dia juga telah melakukan upaya agar pupuk subsidi dapat diserap seluruhnya oleh petani. Pasalnya diakui Gandhi, masih ada petani yang tidak dapat membeli pupuk subsidi.

“Masih ada petani kita yang kesulitan membeli pupuk subsidi, kadang pupuk tidak bisa ditebus karena kemampuan minim. Kita sudah membantu anggaran untuk membantu petani mengenai persoalan ini, namun bantuannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.

Tahun 2020, Dinas Pertanian Kubu Raya telah mengajukan penambahan kuota pupuk subsidi untuk luasan lahan pertanian di Kubu Raya yang mencapai 28.000 hektare.

“Kita ajukan tambahan kuota  900 ribu ton dengan pembagian, 450 pupuk urea dan 450 pupuk NPK untuk seluruh wilayah pertanian di Kubu Raya, Kita berharap pengajuan ini dipenuhi atau setidaknya 600 ton dari pengajuan kita,” harap Gandhi.

Meski terhambat dengan kurangnya kuota pupuk subsidi, namun diakui Gandhi, petani di Kubu Raya memiliki cara untuk mengatasi agar lahan pertanian mereka tetap dapat ditanami padi.

“Petani kita selain ada yang membeli pupuk non subsidi ada juga yang berinovasi menggunakan pupuk organik, meskipun memang hasil produksi pertaniannya tidak maksimal,” pungkasnya. (noi/jee/bob)