Senin, 27 Januari 2020


Atbah Lantik 127 Pejabat

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 154
Atbah Lantik 127 Pejabat

LANTIK - Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili melantik 127 pejabat eselon III dan eselon IV di Aula Utama Kantor Bupati Sambas, Selasa (7/1).

SAMBAS, SP - Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili melantik 127 pejabat eselon III dan eselon IV di Aula Utama Kantor Bupati Sambas, Selasa (7/1).

Kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemda Sambas, Atbah mengingatkan untuk tidak boleh berpolitik dan selalu loyal kepada atasan.

"Banyak Aparatur Sipil Negara yang saat ini memasang baliho dimana-mana. Apakah itu dalam kategori politik praktis, itu tergantung aturannya. Namun, kita memberikan ruang dan kesempatan untuk menunjukkan potensi diri," ujar Atbah kepada seluruh peserta pelantikan. 

Namun, kata Atbah, selama hal tersebut tidak mengganggu rutinitas kerja sebagai ASN dan tidak melanggar regulasi yang ada, dirinya tidak mempersoalkan.

"Seharusnya jika ASN ingin ke arah sana, maka beritahulah atasan, misalnya Sekda atau Bupati. Ini agar tidak ada suuzon, ketersinggungan dan lain lain. Namun, ini tidak menjadi persoalan bagi saya selama tidak melanggar aturan yang ada," jelasnya.

Selain itu, disiplin ASN juga mesti ditingkatkan karena menyangkut etika.

"Ada juga aduan bahwa ada ASN yang sering tidak berada di tempatnya. Ini harus diperbaiki. Kita harus memiliki etika dan jangan sampai menghilang dari kantor tapi pimpinan tidak tahu," katanya.

Atbah mengatakan bahwa rotasi dan perubahan jabatan merupakan hal biasa yang lumrah terjadi di lingkungan pemerintahan.

"Sesungguhnya ini semua agar lebih segar, supaya bisa diberikan rewards dan penghargaan atas prestasi yang diraih. ASN harus siap ditempatkan dimana saja sehingga dalam konteks dimanapun bekerja, kita merasakan kebahagiaan dalam melaksanakan tugas," ucapnya.

Atbah berharap agar dengan ditempatkan pada posisi yang baru, ASN mampu mengukir prestasi kerja yang baik.

"Saya ingatkan agar kita selalu berkeinginan untuk memiliki catatan yang baik selama melaksanakan tugas dan mengemban jabatan. Pastikanlah hal tersebut," katanya.

"Ada fenomena memang seseorang betah di satu tempat. Ini tidak baik. Seorang ASN harus siap berada atau ditempatkan dimana saja atau banyak yang minta agar ditempatkan di posisi tertentu. Tentunya hal ini tidak bisa kita akomodir. Semua tergantung dan harus dengan pertimbangan matang. Tidak semua bisa kita penuhi," tukasnya.

Sementara Sekretaris Komisi 1 DPRD Kabupaten Sambas, Bagus Setiadi mengatakan, rotasi pejabat eselon III dan eselon IV sangat vital karena menyangkut persoalan teknis di suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Eselon III dan IV ini sangat penting karena mereka yang secara teknis menangani sub bidang di OPD masing-masing. Kinerja suatu Dinas atau OPD cukup bergantung kepada kemampuan mereka," ujar Bagus.

Namun, lanjut legislator PKB ini, rotasi ASN semestinya banyak dilakukan di OPD yang memiliki tugas lebih luas dalam sektor pelayanan publik.

"Mestinya memang lebih banyak dilakukan rotasi pada OPD yang menyangkut pelayanan publik, Disdukcapil misalnya, ada beberapa ASN yang sudah belasan tahun disana," katanya.

Dengan kondisi demikian, tentunya ASN tersebut akan menemukan kejenuhan yang bisa berakibat kurang baik bagi kualitas layanan.

"Dengan terlalu lamanya seseorang pada posisi tersebut, tentunya akan mencapai titik jenuh, khusus pada OPD pelayanan publik. Ini bisa saja berakibat pada kurangnya kreatifitas kerja serta mulai menurunnya kualitas pelayanan," tukasnya. (noi/bah)

Hentikan Rotasi 

Tokoh Masyarakat Sambas, Jimmy Pratomo mengatakan pelantikan pejabat eselon tersebut mesti menjadi yang terakhir di masa pemerintahan Atbah Romin Suhaili.

Pasalnya, kata Jimmy, selama memasuki masa atau tahapan Pilkada, kepala daerah dilarang melakukan rotasi atau pelantikan pejabat di lingkungan pemerintahannya.

"Sesuai diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Gubernur, Walikota, Bupati serta wakil mereka dilarang untuk melakukan mutasi ASN. Bagaimanapun hal tersebut sangat berpotensi sebagai pelanggaran penyalahgunaan wewenang," ungkapnya.

Khusus di Kabupaten Sambas, kata dia, Bupati dan Wakil Bupati sudah tidak bisa lagi melakukan rotasi ASN sejak 8 Januari 2020.

"Pelantikan atau rotasi dan mutasi ini tidak boleh dilakukan enam bulan sebelum penetapan pasangan calon. Di Kabupaten Sambas sendiri, jadwal penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilukada yaitu 8 Juli 2020," katanya. 

Kendati demikian, pelantikan atau mutasi masih bisa dilakukan meskipun sudah melewati tanggal 8 Januari 2020, namun dengan izin tertulis Menteri (Dalam Negeri,red)," pungkasnya. (noi/bah)