Senin, 17 Februari 2020


Derita Panjang Guru Honorer, Adukan Nasib ke DPRD Kabupaten Sambas

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 101
Derita Panjang Guru Honorer, Adukan Nasib ke DPRD Kabupaten Sambas

DATANGI DPRD - Sekitar 60 perwakilan guru honorer di Kabupaten Sambas mendatangi DPRD setempat, menyampaikan keluh kesah mereka, Rabu (12/2).

SAMBAS, SP – Sekitar 60 perwakilan guru honorer di Kabupaten Sambas mendatangi DPRD setempat untuk menyampaikan keluh kesah mereka menjadi pengajar.

Satu di antara Guru Honorer, Muraizi (60) mengisahkan nasibnya yang hanya dibayar Rp120 ribu per bulan.

"Saya mendapatkan SK sebagai honorer sejak tahun 2005, namun sebelumnya saya sudah lama mengabdi sebagai guru honorer. Sekarang saya mengabdi di SDN 17 Ceremai, Kecamatan Paloh. Upah saya Rp120 ribu per bulan," ungkapnya, Rabu (12/2).

Kecintaannya kepada dunia pendidikanlah yang membuat Muraizi terus bertahan. Dirinya mengaku memaklumi kemampuan pihak sekolah untuk memberikan insentif. Hal ini disesuaikan dengan besaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang terbilang kecil.

"Sekitar 20 tahun sudah saya menjadi honorer dengan pendapatan mulai dari Rp40 ribu, Rp60 ribu lalu sekarang Rp120 ribu. Ini adalah pengabdian. Itu kemauan saya di luar daripada bantuan pemerintah. Dana BOS lah yang kami pakai untuk upah kami," katanya.

Karena pendapatan sebagai guru nonorer rendah, Muraizi pun bekerja lagi pada malam harinya sebagai penambang.

"Saya minta maaf karena harus membagi waktu di malam hari untuk bekerja lagi sebagai penambang atau jasa transportasi air menyeberangkan orang melewati sungai dari Cermai ke Sungai Sempit," tuturnya.

"Namun, setidaknya mestilah ada perhatian oleh pemerintah kepada kami. Jangan sampai kami yang sudah lama mengabdikan hidup tidak diperhatikan sama sekali," sambungnya.

Jika di tingkat pusat direncanakan akan ada mogok massal guru honorer pada 20 Februari mendatang, Muraizi menyatakan secara moril dirinya mendukung, namun dia akan tetap melakukan kegiatan mengajar sebagaimana biasanya.

"Kalau mereka tidak mengajar siapa yang mengajar nanti karena sebagian besar guru-guru yang ada di Kabupaten Sambas ini hampir 50 persen honorer yang mengisi sekolah-sekolah," tukas Ayah dari lima anak tersebut.

Aturan Tak Membolehkan
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, Sabhan mengatakan, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengangkatan guru. Kewenangan itu ada pada pemerintah pusat.

"Sejak tahun 2018 melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tentang manajemen asisten pemerintah, sudah diatur dan membatasi bahwa tidak lagi diperbolehkan mengangkat honorer. Saya selaku Kepala Dinas Pendidikan meneruskan peraturan tersebut ke satuan pendidikan di Kabupaten Sambas," ungkapnya.

Terkait database guru honorer, pihaknya tidak mendetail nama dan alamatnya, namun SK telah diberikan kepada guru honorer hingga tingkat TK oleh Bupati.

"Sementara untuk tahun 2020 ini sedang kita proses SK-nya. Jumlah tenaga honorer guru yang digaji dengan menggunakan APBD sebanyak 321 orang dan non kategori 2018 sebanyak 100 orang, dimana SMA 10 orang dan selebihnya SD dan SMP," rinci Sabhan.

Sabhan mengakui hingga saat ini keberadaan guru honorer sangat penting di Kabupaten Sambas. Mereka mengisi formasi tenaga pengajar yang memang masih kurang.

"Peranan guru honorer tentu sangat luar biasa, bukan hanya di Sambas namun seIndonesia," tukasnya.

Sementara Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sambas, Anwari menyampaikan, pihaknya memerlukan data yang akurat dan valid terkait jumlah guru honorer di Kabupaten Sambas.

"Kami di Komisi IV tidak memiliki data valid untuk jumlah guru honorer di Kabupaten Sambas. Sebenarnya ada, namun data yang disajikan itu memang belum sepenuhnya, karena dinas belum memberikan data yang valid terkait kebutuhan yang sebenarnya," ungkapnya.

Validasi ini, kata Anwari, penting untuk segera dipenuhi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas, sehingga DPRD bisa mengambil langkah guna memformulasikan solusi seperti apa yang bisa dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan guru honorer.

"Validasi dan updating data ini penting. Sebab di sisi lain, kesejahteraan guru terabaikan. Kebutuhan guru yang terabaikan berdampak pada sumberdaya manusia," tuturnya.

Oleh karenanya, ia berharap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas bisa segera melakukan validasi data untuk memastikan jumlah guru honorer di Kabupaten Sambas. (noi/bah)

Pengaruhi Peningkatan IPM

Desakan agar guru honorer lebih diperhatikan oleh pemerintah juga didukung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Ferdinan Syolihin.

Sebagai mantan guru honorer yang pernah hanya digaji Rp60 ribu per bulan, Ferdinan memahami pahit getirnya menjadi tenaga pengajar yang bertanggung jawab atas masa depan pendidikan, meskipun dengan pendapatan yang sangat kecil.

"Kalau bicara tentang pembahasan tentang peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia), bagaimana IPM mau meningkat kalau kesejahteraan guru tidak diperhatikan," katanya.

Guru honorer dan guru berstatus PNS, kata Ferdinan, tidak ada perbedaan. Keduanya pahlawan tanpa tanda jasa.

"Tanpa bapak, ibu guru pendidikan bisa macet,” katanya.  

Diungkapkan bahwa DPRD Sambas akan menampung aspirasi para guru honorer dan mengusulkan serta mendorong agar pemerintah melakukan upaya guna meningkatkan kesejahteraan guru honorer.

"Kami juga mendesak pemerintah daerah agar segera menyesuaikan kebutuhan guru honor. Sebab, tidak mungkin bisa menciptakan sumberdaya yang maksimal, sementara mereka belum sejahtera," tukasnya. (noi/bah)