Langganan SP 2

Eksekusi Sepihak, Ini Jawaban Perusahaan

Sanggau

Editor sutan Dibaca : 580

Eksekusi Sepihak, Ini Jawaban Perusahaan
KONFERENSI PERS- Suasana konferensi pers di ruang rapat PT BPR Jalan Ahmad Yani, Sanggau. (SP/Saiful)
SANGGAU, SP- General Manager PT Multi Prima Entakai (MPE), Josephat Dharmawan mengatakan penandaan batas kebun sawit bagi petani yang tidak bersedia meneruskan kerjasama,  merupakan langkah awal menuju eksekusi atau pra-eksekusi. “Hal itu dilakukan supaya tidak salah melakukan eksekusi dengan memberikan kesempatan sekitar sepekan untuk diprotes oleh petani jika terjadi kekeliruan,” kata Josephat Dharmawan, didampingi Singgih Mintarno selaku Direktur Utama PT BPR Mitra Primalestari.

Klarifikasi tersebut terkait pernyataan Raja Sanggau, Gusti Arman mengenai masalah kredit Proyek Pemanfaatan Lahan Pekarangan (PPLP) beberapa petani di Desa Inggis, Kabupaten Sanggau. 

Dharmawan mengungkapkan pihaknya  telah melakukan komunikasi berkali-kali secara lisan maupun tertulis, tepatnya sejak Maret 2015 hingga Oktober 2016. Pasalnya, PT MPE maupun PT BPR Mitra Primalestari selalu mengedepankan penyelesaian masalah secara kekeluargaan terlebih dulu. 
“Namun anehnya, debitur atau petani yang kontra atau belum bersedia meneruskan kerjasama yang berjumlah tujuh orang atau dua persen dari keseluruhan debitur PPLP, ternyata bertindak curang,” paparnya. 

Tetapi lanjut Dharmawan, petani tersebut tetap mengambil Tandan Buah Segar (TBS) dan menjualnya kepada pihak ketiga. Parahnya lagi, satu rupiah pun tidak pernah membayar angsuran kredit. “Kalau kontrak, konsekuensinya tentu tidak sewajarnya melakukan kegiatan di lahan tersebut,” jelasnya.

Sedangkan mengenai pinjaman, tambahnya, memang tidak diberikan secara tunai kepada petani karena kesepakatan dalam perjanjian penarikan wajib dan mendapat persetujuan oleh pihak debitur, PT MPE dan PT BPR Mitra Primalestari dan dilakukan secara bertahap sesuai progress pekerjaan di lapangan.

Kemudian ihwal bunga, dikenakan tidak pada saat perjanjian kredit ditanda tangani. Namun saat ada penarikan atau tambahan dari pemakaian dan kisaran suku bunga separuh di bawah rata-rata suku bunga yang berlaku di PT BPR Mitra Primalestari bagi peminjam lainnya. “Bahkan setelah terjadi kesepakatan perdamaian bulan Agustus 2013, suku bunga masih diturunkan lagi sejumlah 10 persen,” terangnya.

Ia juga menjelaskan bahwa kredit PPLP ini adalah pola seratus berbanding nol. Artinya, 100 persen lahan diserahkan kembali ke petani dimana perusahaan tidak mendapatkan lahan sedikitpun. Selain itu, tidak ada kreditur atau lembaga pembiayaan lain yang tertarik membiayai karena tanpa self financing“Sehingga saat itu hanya PT BPR yang bersedia mendanai untuk mendukung itikad baik PT MPE sebagai perusahaan inti dan pengembang,” katanya. (pul/bah)