Sanggau Kaji Bentuk Perda Ormas

Sanggau

Editor Kiwi Dibaca : 570

Sanggau Kaji Bentuk Perda Ormas
DEMO – Sejumlah aktivis demonstrasi menolak organisasi berpaham radikalisme hidup di Indonesia.
SANGGAU, SP – Pemkab Sanggau sejalan dengan pemerintah pusat dalam memerangi organisasi masyarakat (ormas) radikal yang bertentangan dengan Pancasila. Pembentukan Perda tentang ormas yang diminta pusat mulai diwacanakan.   “Kita di daerah mendukung, satu bahasa. Pusat pasti sudah melakukan kajian sehingga perlu adanya regulasi di daerah dengan merujuk Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Untuk regulasi di daerah, akan kita kaji,” kata Bupati Sanggau, Paolus Hadi, baru-baru ini.  

Menurut PH, sapaan akrabnya, sampai hari ini tidak ada ditemukan ormas radikal ataupun ormas yang bertentangan dengan Pancasila, begitu juga belum ada yang melaporkan ke Kesbangpol dan Linmas terkait aktivitas ormas-ormas terlarang.
  “Tapi saya tidak tahu kalau bibitnya ada. Ini kan personal, tapi kalau organisasinya sampai saat ini tidak ada. Kesbangpol saya minta proaktif untuk melihat perkembangan ormas-ormas di Sanggau. Kita tetap tidak ingin ada perpechan negara ini, apalagi sampai menghilangkan dasar Negara kita,” tegas Bupati.  

Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Jumadi sependapat dilahirkannya Perda Ormas.
  “Tujuan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 itu sangat jelas dan tegas, yakni menjaga Pancasila dan keutuhan NKRI. Jadi, kita sangat setuju dibuat Perda dengan mengacu pada Perppu tentang Ormas tersebut,” katanya.  

Organisasi-organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, kata Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sanggau ini, tidak boleh ada apalagi dibiarkan di negeri ini. Sehingga, ke depan tidak ada lagi pihak-pihak yang ingin merongrong Pancasila dan NKRI dengan memanfaatkan kebebasan mendirikan ormas di tanah air.
 

Meski belum ada organisasi yang punya pemikiran dan konsep bertentangan dengan Pancasila dan berafiliasi dengan kelompok radikal, langkah antisipasi perlu dilakukan seperti dengan dibuatnya Perda tentang Ormas.   “Paham-paham radikalisme sudah menjadi ancaman negeri ini, karena itu pemerintah daerah juga harus mendukung langkah dan upaya pemerintah pusat dalam melawan pihak-pihak yang ingin memecahbelah persatuan dan kesatuan bangsa ini, apalagi bertentangan dengan dasar negara kita yakni Pancasila,” pungkasnya.

Dukungan dibentuknya Perda Ormas di Sanggau juga dilontarkan Sekretaris KNPI Kabupaten Sanggau, AR Irham. Namun ia mengingatkan agar regulasi yang akan dibuat nantinya tidak kaku pada satu persoalan seperti pencegahan paham radikalisme, namun juga dititik beratkan pada pembinaan Ormas yang ada.  

“Kita setuju kalau di Sanggau ada Perda Ormas. Tetapi urusan pembinaan juga perlu dimasukkan, sehingga pembinaan terhadap Ormas yang ada dapat dilakukan secata intens atau masif,” katanya. (jul/bah)