Komisi B Janji Panggil PTPN XIII

Sanggau

Editor Kiwi Dibaca : 212

Komisi B Janji Panggil PTPN XIII
HUTAN LINDUNG – Plang kawasan hutan lindung terpasang di sebuah hutan di daerah. Di Sanggau, kawasan hutan lindung diduga digunakan PTPN XIII sebagai kebun sawit.
SANGGAU, SP – Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Sanggau, Konggo Tjintalong Tjondro menegaskan, kebun Kembayan 2 PTPN XIII yang masuk kawasan hutan lindung merupakan masalah serius yang harus ditindaklanjuti dengan serius pula. Ia pun berjanji akan membawa persoalan tersebut ke Komisi B.  

“Saya menyarankan kepada masyarakat di sana buat surat ke DPRD Sanggau. Kita akan panggil PTPN XIII dan Dinas Perkebunan dan Peternakan, duduk satu meja. Masyarakat yang lahannya masuk kebun bermasalah tersebut juga kita undang,” ujarnya ditemui Suara Pemred, Kamis (17/8).  

Sebenarnya, sebelum digarap pihak PTPN XIII harus cek peta dulu, tidak boleh gegabah. Artinya, harus koordinasi dengan dinas terkait dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan pada masa itu. Kalau itu masuk kawasan hutan, jelas tidak boleh diapa-apakan.
 

“Sebagai perusahaan plat merah, saya pikir PTPN XIII tidak seharusnya gegabah. Tapi kalau sengaja menggarap hutan lindung itu, pasti sanksinya sesuai Undang-undang yang berlaku. Terlepas sudah dihentikan atau belum aktivitas di sana, tetap harus ditindak,” katanya.  

Sebab, legislator Partai Golkar ini mengingatkan, perusahaan tersebut diduga kuat sudah melakukan tindak pidana bidang kehutanan, yakni perbuatan melanggar ketentuan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
  Konggo menjelaskan bahwa merambah kawasan hutan merupakan perbuatan yang dilarang dalam UU tentang Kehutanan yang termuat dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b.  

“Dan ada sanksi pidana bagi perbuatan merambah kawasan hutan yakni diancam dengan pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar,” bebernya.
  Ia juga meminta kepada Dinas Perkebunan dan Peternakan berkoordinasi dengan PTPN XIII.  

“Pada prinsipnya saya anggota Komisi B DPRD Sanggau minta Dinas Perkebunan dan Peternakan memanggil PTPN XIII dan mengambil langkah-langkah perbaikan terhadap lahan yang sudah digarap PTPN XIII tersebut. Kemudian, persoalan dengan masyarakat juga harus diselesaikan,” imbuh Konggo.  

Disingging penjelasan Plt Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau, P Sihotang bahwa dalam perkembangannya kenapa ini bisa terjadi, semula izin lokasi yang diberikan itu tanah milik masyarakat, tetapi ketika izin lokasi sudah keluar, masyarakat tidak mau menyerahkan lahan tersebut dan masyarakat hanya mau menyerahkan di areal yang lain, di luar izin lokasi. Konggo menegaskan hal itu tidak masuk akal.
 

“Kalau alasan PTPN XIII seperti itu saya pikir salah. Seharusnya ketika masyarakat mau memberikan lahan lain di luar izin lokasi, PTPN tidak serta merta langsung digarap. Koordinasi dulu dengan dinas terkait, cek peta dulu, lahan itu masuk kawasan hutan atau tidak,”  timpal Konggo. (jul/bah)