Dorong APBD Sanggau 2018 Berkeadilan

Sanggau

Editor Kiwi Dibaca : 436

Dorong APBD Sanggau 2018 Berkeadilan
BANGUN JALAN – Sejumlah pekerja sedang membangun jalan di sebuah daerah. Di Landak, masyarakat berharap Pemkab setempat pembangunan jalan masuk dalam skala prioritas pembangunan.
SANGGAU, SP - Sejumlah pihak mendorong postur APBD Kabupaten Sanggau tahun anggaran 2018 ideal. Alokasi anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung mesti proporsional, tidak berbeda tajam.  

“Kita berharap peran DPRD dalam menetukan postur APBD Sanggau 2018 dijalankan dengan sebaik-baiknya. Karena wakil rakyat khususnya yang duduk di Badan Anggaran sangat berperan penting untuk menentukan APBD yang ideal dan berkeadilan,” kata Wakil Ketua DPD Jaringan Pemantau Kebijakan dan Pembangunan (JPKP) Kabupaten Sanggau, Heriyanto kepada Suara Pemred, Minggu (20/8).
 

Para wakil rakyat di parlemen, kata dia, diharapkan bisa diandalkan untuk lebih akuntabel dalam mendorong suara-suara masyarakat. Misalnya belanja yang ada jangan sampai boros untuk belanja tidak langsung, terutama untuk belanja pegawai.   APBD, menurut Heriyanto, harus memiliki manfaat yang paling penting, paling mendesak. Artinya, APBD yang disusun harus memiliki nilai manfaat yang besar bagi masyarakat dan tentunya berkeadilan.  

Untuk itu, dalam penyusunan APBD, masyarakat harus dilibatkan dan perencanaan betul-betul berdasarkan kebutuhan dan permintaan masyarakat. Tak boleh APBD yang disusun hanya untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu saja.
  Kemudian, Heriyanto mengingatkan, anggaran yang ada harus diserap secara maksimal oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).   “OPD yang tidak maksimal dalam menyerap anggaran juga harus dievaluasi. Harus ada sanksi tegas yang diberikan kepada OPD bersangkutan,” sarannya.  

Ketimpangan postur anggaran yang begitu jauh, lanjut Heriyanto, tak boleh terjadi. Jika itu terjadi, maka akan sulit untuk mewujudkan APBD yang berkeadilan.
 

“Belanja pegawai misalnya, ketika pembahasan harus benar-benar dikupas, termasuk belanja operasional pegawai. Dan belanja barang dan jasa yang kurang efektif kalau ada, harus dipangkas,” tegasnya.   Heriyanto sangat berharap DPRD mampu mendorong agar APBD bisa mendanai kegiatan-kegiatan yang prioritas dan perubahan anggaran menjadi momentum untuk mengevaluasi indikator kinerja di masing-masing OPD.  

“Perubahan anggaran tidak harus selalu menambah anggaran. Capaian kinerja setiap OPD harus dilihat seperti apa. Nah kalau ada OPD yang serapannya rendah, itu perlu dievaluasi,” pungkasnya. (jul
/bah)