Dua Perusahan Sawit Cemari Lingkungan

Sanggau

Editor Tajil Atifin Dibaca : 122

Dua Perusahan Sawit Cemari Lingkungan
PERUSAHAAN SAWIT – Seorang buruh ampak sedang bekerja di sebauh perusahaan sawit. Di Sanggau, limbah dua perusahaan itu diduga telah mencemari lingkungan.
SANGGAU, SP – Komisi C DPRD Kabupaten Sanggau mendesak Dinas Lingkungan Hidup (LH) setempat mengambil tindakan tegas terhadap dua perusahaan sawit yang berada di Kecamatan Tayan Hulu yakni PT Sasmita Bumi Wijaya (SABW) dan PT Agro Pelindo Sejahtera (APS).  

Pasalnya, dua perusahaan tersebut tidak taat terhadap dokumen Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) yang mengakibatkan pencemaran lingkungan.   “Harus ada pertanggungjawaban secara hukum dari PT ASP dan PT SABW. Dinas LH yang merekomendasikan proses perizinan Amdal harus mengkaji kembali dan mengambil tindakan tegas. Dinas LH tidak boleh tinggal diam,” tegas Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sanggau, Acam kepada Suara Pemred, Selasa (3/10).  

Menurutnya, pencemaran lingkungan itu akibar dari kelalaian perusahaan. Perusahaan tidak melakukan kajian yang mendalam terhadap dampak lingkungan yang akan timbul dan terjadi bilamana terjadi curah hujan yang tinggi, misalnya. Ini menunjukkan proses pengkajian yang asal-asalan.  

“Kalau kajiannya asal-asalan, ya seperti ini hasilnya. Artinya Amdal itu dipaksakan. Mengejar target dari perusahaan. Apalagi kejadiannya bukan kali pertama, sudah dua kali. Jadi perlu diambil tidakan tegas,” ujar Acam.  
Kemudian, kata Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Sanggau ini, kedua perusahaan tersebut juga harus mengganti kerugian yang ditimbulkan dari pencemaran limbah itu. Setelah itu memulihkan kembali fisik lingkungan yang ada di sana.  

Seperti diketahui, limbah PT APS mencemari aliran Sungai Sekayu, Desa Sosok dan pencemaran ini bukan kali pertama. Sedangkan PT SABW mencemari aliran Sungai Sengohik (Sengoret), Desa Binjai.   Persoalan itu juga menjadi sorotan anggota DPRD Sanggau lainnya. Menurut Konggo Tjintalong Tjondro, persoalan tersebut tidak cukup hanya diselesaikan dengan mengganti kerugian masyarakat sekitar akibat pencemaran tersebut.  

“Perusahaan tersebut juga harus melakukan pemulihan terhadap lingkungan sekitar yang telah tercemar akibat limbah itu. Apalagi sungai yang tercemar itu dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan mandi, mencuci dan sebagainya,” tegasnya.  

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, ada beberapa sanksi yang bisa dialamatkan kepada kedua perusahaan tersebut jika memang terbukti telah melakukan pelanggaran pencemaran lingkungan. Mulai dari sanksi administrasi hingga pencabutan izin usaha.  

Perusahaan bisa dikenakan sanksi administrasi, perdata dan pidana atau ketiga-tiganya. Untuk itu, dinas terkait perlu turun ke lapangan guna melakukan verifikasi.  

“Untuk sanksi administrasi bisa berupa paksaan dari dinas terkait untuk membuat atau memperbaiki kolam pengolahan IPAL. Jika tidak dikerjakan, maka bekukan izinnya dan jika selama dibekukan tidak juga dipenuhi, ya cabut izinnya,” pungkas Konggo. (jul/bah)