Langganan SP 2

Polemik Pagar BRI Cabang Sanggau

Sanggau

Editor Kiwi Dibaca : 125

Polemik Pagar BRI Cabang Sanggau
PAGAR BRI – Pembangunan pagar Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Sanggau menuai polemik. Diduga menerobos hak pejalan kaki.
SANGGAU, SP - Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Jumadi angkat bicara terkait polemik pembangunan pagar gedung baru Bang Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Sanggau. Legislator PDI Perjuangan ini secara tegas meminta pagar tersebut dibongkar jika menyalahi aturan.  

Diberikan sebelumnya, pembangunan gedung baru BRI Cabang Sanggau yang terletak di Jalan Ahmad Yani, tepatnya simpang empat lampu merah Pasar Sentral, Keluarahan Beringin, Kecamatan Kapuas dikritik warga. Pasalnya, bangunan pagar gedung bank tersebut dinilai menerobos hak pejalan kaki.
 

“Jika melanggar aturan, bongkar (pagar). Dan memang menurut saya secara kasat mata pagar itu menyalahi aturan,” kata politisi dearah pemilihan Balai - Tayan Hulu - Parindu kepada wartawan di ruang kerjanya , Senin (30/10).   Jumadi menilai ada kelalaian dari dinas terkait sehingga pagar itu bisa tetap berlanjut pembangunannya.  

“Katakanlah benar segitu pagarnya. Nah sekarang yang ngasih izin ini butakah matanya? Kok bisa sampai ke trotoar? Kenapa tidak ke jalan jak langsung? Ambil jak jalan semua jalan tu, biar kami lewat jembatan layang jak,” sindirnya.
  Menurut Edi Siswanto, warga Sanggau, bangunan pagar BRI diduga melanggar Perda Nomor 16 Tahun 2013 Bab XII Pasal 31 Nomor 03 dan Pasal 32 dan Pasal 33.

Untuk itu, Edi yang juga Ketua LPJK Kabupaten Sanggau itu mendesak pemerintah daerah mengambil langkah tegas terhadap pihak BRI yang seakan-akan mengabaikan hak pejalan kaki.
  “Mereka telah mengamputasi hak pejalan kaki, mestinya pagar yang mereka bangun tidak sampai mepet ke badan jalan. Bayangkan kalau ada pejalan kaki yang hendak ke pasar, bisa terserempet kendaraan yang lalu lalang di jalan tersebut,” kata Edi kepada wartawan, Jumat (27/10) lalu.

  Ia mengaku sudah dua kali melayangkan surat protes ke DPRD Kabupaten Sanggau. Surat pertama dilayangkan pada tanggal 21 Agustus 2017 dan surat ke dua dilayangkan pada tanggal 4 Oktober 2017. Tidak hanya ke DPRD, dia juga melayangkan surat protes ke Bupati Sanggau yang dikirim pada tanggal 28 Agustus 2017.  

“Kami masih menunggu konfirmasi dari DPRD dan Bupati. Dan kami minta pihak BRI ini ditindak tegas, termasuk pihak yang mengeluarkan IMB. Jika dalam waktu satu bulan tidak ditindaklanjuti, kami akan mendatangi kantor DPRD,” tegas Edi.  

Ia menyebut, ketersediaan fasilitas trotoar merupakan hak pejalan kaki yang telah disebut dalam Pasal 131 Ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (LLAJ) . Ini artinya, trotoar diperuntukkan untuk pejalan kaki, bukan untuk orang pribadi ataupun usaha.
 

Edi melanjutkan, dalam Pasal 25 Ayat (1) Huruf h UU LLAJ disebutkan setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan, yang salah satunya berupa fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan. Ini artinya, sebagai salah satu fasilitas pendukung jalan, trotoar juga merupakan perlengkapan jalan.
 

Kemudian, berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU LLAJ, sambung dia, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan.   “Kalau kita melihat pagar yang dibangun pihak BRI itu jelas pelanggaran UU dan Perda,” ujar Edi. (jul/bah)