Langganan SP 2

Ijazah Palsu, 20 Guru Kontrak Diputus

Sanggau

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 143

Ijazah Palsu, 20 Guru Kontrak Diputus
GRAFIS (SUARA PEMRED/ KOKO)
Konggo Tjondro Tjintalong
“Kasus 20 guru kontrak daerah Kabupaten Sanggau yang terpaksa diberhentikan karena ijazahnya palsu, harus menjadi perhatian serius Pemkab Sanggau. Untuk itu, saya minta BKPSDM membentuk tim verifikasi ijazah di lingkungan Pemkab Sanggau,”

Sudarsono, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sanggau
“Kami mendengarkan keluhan para guru kontrak ini, dan sudah melakukan klarifikasi ijazah mereka ke perguruan tinggi tempat mereka kuliah, yakni Universitas Darul Ulum di Jawa Timur. Ternyata nama-nama mereka tidak terdaftar di sana. Inilah masalahnya,”

SANGGAU, SP – Sebanyak 20 guru honorer di Kabupaten Sanggau diputus kontraknya, karena ijazah yang dimiliki dianggap palsu. Ijazah itu dari Kampus Darul Ulum di Jombang, Jawa Timur yang menyelenggarakan kuliah jarak jauh di Tayan dan Balai, Kabupaten Sanggau.  

Padahal, Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Ditjen Pendidikan Tinggi (Dikti), pernah menerbitkan larangan bagi kampus, untuk menjalankan kelas jauh. Hal itu tertuang dalam surat edaran Dirjen Dikti Nomor 2630/D/T/2000, tertanggal 22 September 2000.

Menanggapi hal itu, anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sanggau, Konggo Tjondro Tjintalong mendorong Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sanggau, membentuk tim verifikasi ijazah di lingkungan Pemkab Sanggau.

“Kasus 20 guru kontrak daerah Kabupaten Sanggau yang terpaksa diberhentikan karena ijazahnya palsu, harus menjadi perhatian serius Pemkab Sanggau. Untuk itu, saya minta BKPSDM membentuk tim verifikasi ijazah di lingkungan Pemkab Sanggau,” katanya, Rabu (1/10).

Menurut legislator Partai Golkar ini, penting dibentuk tim verifikasi itu untuk memeriksa keaslian ijazah baik PNS maupun tenaga kontrak daerah di lingkungan Pemkab Sanggau. 

“20 guru kontrak yang mengadu ke Dewan kemarin itu sudah dua tahun mengajar. Artinya, sebelum-sebelumnya tidak diketahui ijazah yang mereka miliki adalah palsu. Nah, hal seperti itu bisa saja terjadi di SKPD lainnya,” ujar Konggo.

Karena itu, BKPSDM perlu mengambil langkah ke semua SKPD di lingkungan Pemkab Sanggau, sehingga kedepan tidak ada lagi persoalan-persoalan seperti ini muncul.

Ketika dilakukan penelusuran atau pemeriksaan terhadap ijazah PNS di semua SKPD, akan ketahuan apakah ada pengawai yang menggunakan ijazah palsu, saat mengurus kenaikan pangkat.

Ada sanksi bagi PNS yang menggunakan ijazah palsu. Sanksi itu tertuang dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 

Kemudian, sanksi sampai diberhentikan atau dipecat dengan tidak hormat, bisa dialami PNS yang menggunakan ijazah palsu saat melamar menjadi CPNS, maupun yang telah diangkat menjadi PNS, dan menggunakannya untuk kenaikan pangkat maupun jabatan. 

Sanksi itu tertuang dalam Peraturan BKN Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tindakan Administrasi dan Hukuman Disiplin PNS yang menggunakan ijazah palsu.

Ia berharap, tidak ada PNS di lingkungan Pemkab Sanggau yang menggunakan ijazah palsu. 

“Kita tentu berharap tidak ada PNS yang menggunakan ijazah palsu. Tetapi itu perlu dibuktikan dengan melakukan pemeriksaan, atau penelusuran ijazah PNS melalui tim yang dibentuk BKPSDM,” pungkas Konggo. 

Diberitakan sebelumnya, 20 tenaga guru kontrak daerah Kabupaten Sanggau yang diberhentikan karena ijazah yang mereka miliki palsu, mengadu ke DPRD Sanggau, Selasa (31/10). 

Dalam pertemuan di parlemen itu, hadir Wakil Ketua DPRD Sanggau, Usman yang merupakan Koordinator Komisi D dan Komisi B. Dari pihak eksekutif, hadir Asisten II Setda Sanggau, Roni Fauzan, Kabag Hukum Setda Sanggau, Yakobus, Sekretaris BKPSDM Sanggau, Herkulanus dan Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sanggau, Sudarsono.

Sudarsono memahami keluhan tenaga guru kontrak ini, sehingga mengadu ke DPRD. Mereka menjadi korban karena disinyalir menggunakan ijazah ilegal alias palsu. 

“Kami mendengarkan keluhan para guru kontrak ini, dan sudah melakukan klarifikasi ijazah mereka ke perguruan tinggi tempat mereka kuliah, yakni Universitas Darul Ulum di Jawa Timur. Ternyata nama-nama mereka tidak terdaftar di sana. Inilah masalahnya,” jelas Sudarsono.

Dibeberkannya, salah satu solusi yang ditawarkan DPRD dalam pertemuan itu, mereka disarankan mengajar di PAUD yang digaji menggunakan dana BOS, bukan dana tenaga guru kontrak dan tidak perlu menggunakan ijazah S1.

Para guru kontrak ini, adalah mereka yang diterima sebagai guru kontrak tahun 2015. Mereka korban perguruan tinggi abal-abal yang mengatasnamakan Darul Ulum, Jombang Jawa Timur yang membuka perkuliahan di Tayan dan Balai, Kabupaten Sanggau.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sanggau, Usman mengatakan, pertemuan itu dilakukan guna mencari jalan keluar, terkait nasib guru kontrak yang dianulir ijazahnya karena palsu. 

Atas kasus ini, legislator Partai Demokrat ini meminta bupati beserta seluruh jajarannya, agar mengawasi sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang terindikasi ilegal di Sanggau.

“Kami berharap tidak ada lagi masyarakat kita yang menjadi korban. Dan saya minta kepada masyarakat, agar berhati-hati memilih perguruan tinggi. Ini penting supaya tidak menjadi korban ijazah palsu,” kata Usman.

Sangat Disayangkan


Menanggapi dipecatnya 20 guru honorer di Kabupaten Sanggau, Ketua Komisi V DPRD Kalbar Markus Amid, menyayangkan hal tersebut.

"Sangat prihatin dengan masalah ini," ujarnya kepada Suara Pemred.

Ia berharap, kejadian itu bisa jadi pelajaran bagi masyarakat, agar berhati-hati memilih kampus. "Semoga menjadi pelajaran penting kedepan bagi masyarakat. Supaya tidak lagi suka kuliah dengan kelas jarak jauh yang sekolahnya tidak jelas," ujarnya. 

Saat dikonfirmasi terkait MoU penyelenggaraan pendidikan kelas jauh, serta terkait polemik yang terjadi pada Universitas Darul Ulum, Kepala Unit Pelaksana Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Pontianak, Dr Tati Rajati tidak dapat ditemui dikarenakan sedang ada kegiatan.

Anggaran Tak Tepat Sasaran karena Juknis


Anggota DPR RI Ahmadi Noor Supit mengatakan, anggaran pendidikan yang dialokasikan dengan jumlah sangat besar, tidak tepat sasaran karena petunjuk teknis yang mempersulit penggunaannya.

"Anggarannya sangat besar mencapai ratusan triliun rupiah, tetapi sayangnya tidak tepat sasaran karena terkendala aturan juknis," ujarnya di Martapura, Kalimantan Selatan, Rabu.

Pernyataan itu disampaikan di depan ratusan unsur masyarakat Kecamatan Martapura Kota yang hadir pada reses dan sosialisasi empat pilar kebangsaan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar itu.

Ia mengatakan, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran pendidikan sesuai amanat undang-undang sebesar 20 persen sehingga ditetapkan anggaran sebesar Rp440 triliun pada 2017.

Namun, kata anggota komisi XI DPR RI itu, anggaran yang sangat besar tersebut tidak bisa dimanfaatkan sesuai skala prioritas yang ditetapkan karena adanya juknis terkait penggunaan anggaran.

"Kami menilai telah terjadi kesalahan dalam memprioritaskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Disisi lain, juknisnya terlalu ketat sehingga anggaran tidak bisa digunakan," ujarnya.

Ditekankan, penggunaan anggaran harus mengacu pada petunjuk teknis yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pengguna anggaran.

"Intinya, setiap pelaksanaan kegiatan harus mengacu juknis yang ditetapkan. Jika tidak maka akan berhadapan dengan hukum karena sudah menyalahi aturan yang diputuskan," kata dia.

Dikatakan, pihaknya berupaya agar petunjuk teknis tidak terlalu detail dalam acuannya sehingga sekolah maupun pengguna anggaran bisa menggunakan anggaran sesuai kebutuhan.

"Kami siap memperjuangkan agar juknis lebih fleksibel sehingga anggaran besar yang sudah dialokasikan dapat digunakan sesuai kebutuhan sekolah tanpa melanggar aturan," katanya.

Ditambahkan, pihaknya menjaring aspirasi masyarakat melalui masa reses dan mengakui masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi tetapi siap memperjuangkan di masa depan.

"Perjuangan masih belum selesai karena banyak aspirasi masyarakat yang belum terealisasi. Namun kami komitmen merealisasikan pembangunan yang bisa dinikmati seluruh masyarakat," katanya. (aan/bls/jul/ant/lis)