Hanura: Pendirian Politeknik di Sanggau Dipaksakan

Sanggau

Editor Kiwi Dibaca : 134

Hanura: Pendirian Politeknik di Sanggau Dipaksakan
Ketua Fraksi Partai Hanura Kabupaten Sanggau, Acam
SANGGAU, SP – Fraksi Partai Hanura DPRD Kabupaten Sanggau melayangkan kritik pedas terhadap rencana Pemkab Sanggau mendirikan dan menyelenggarakan program studi di luar kampus utama Politeknik Negeri Pontianak di Sanggau.   Kritik itu disampaikan melalui pemandangan umum fraksi terhadap empat Raperda di gedung DPRD Kabupaten Sanggau, Rabu (1/10).  

“Kami sudah memberikan pemandangan umum fraksi terhadap 4 Raperda melalui paripurna. Salah satunya Raperda tentang Dukungan Pemkab Sanggau terhadap Pendirian dan Penyelenggaraan Program Studi di Luar Kampus Utama Politeknik Negeri Pontianak di Sanggau,” kata Ketua Fraksi Partai Hanura Kabupaten Sanggau, Acam kepada Suara Pemred, Kamis (2/10).
 

Mengenai Raperda itu, terkesan dipaksakan dan masih sangat prematur. Berbagai sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam penyelenggaraan kegiatan tidak dilakukan pengkajian yang mendalam, apalagi dari sisi analisis SWAT.
  Menurut Acam, Raperda yang diserahkan ke DPRD tidak menyertakan naskah akademik Padahal, Raperda ini sangat penting dan strategis yang berdampak signifikan terhadap APBD Kabupaten Sanggau.  

“Di samping itu, setelah kami melakukan konsultasi dan koordinasi ke Kementistekdikti, ternyata tidak ada dana sharing dari pusat dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut, sehingga menjadi beban daerah,” bebernya.
  Acam mengingatkan, beberapa daerah di Indonesia yang telah melaksanakan kegiatan seperti yang sedang dirancang ini, kenyataannya mengalami kondisi yang sulit dan terancam bangkrut.  

Pihaknya berharap penyelenggaraan pendidikan tinggi di Kabupaten Sanggau segera terwujud dan berjalan legal dan formal, sehingga para mahasiswa dapat berjalan baik dan tenang terhadap status pendidikan yang mereka ikuti.
 

“Kami juga menanyakan tentang status perguruan tinggi yang katanya ada di Kabupaten Sanggau, tetapi belum memiliki izin operasional, tetapi telah menerima para mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan di kampus tersebut, namun tidak diakui di Departemen Pendidikan Tinggi. Mohon penjelasannya,” pungkas Acam. (jul/bah)