Anggarkan Rp50 Miliar untuk Kampus Luar

Sanggau

Editor Kiwi Dibaca : 189

Anggarkan Rp50 Miliar untuk Kampus Luar
GEDUNG POLNEP – Gedung Politeknik Negeri Pontianak (Polnep) berdiri megah di Jalan Ayani Kota Pontianak. Kampus ini akan membuka Program Studi di luar Kampus Utama(PSDKU) di Kabupaten Sanggau.
SANGGAU, SP - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sanggau berencana menganggarkan hibah Rp50 miliar untuk pendirian dan penyelenggaraan Program Studi di luar Kampus Utama (PSDKU) Politeknik Negeri Pontianak (Polnep) di Kabupaten Sanggau.  

Usulan itu tertuang dalam Raperda tentang Dukungan Pemkab Sanggau terhadap Pendirian dan Penyelenggaraan Program Studi di Luar Kampus Utama Politeknik Negeri Pontianak di Sanggau yang saat ini mulai dibahas bersama DPRD.
 

Pemberian hibah itu dilakukan dengan cara multiyear, diusulkan Rp10 miliar setiap tahun dan dimulai tahun anggaran 2018.   PSDKU Polnep di Sanggau nantinya membuka tiga prodi, yakni Teknologi Pemanfaatan Hasil Pertanian, Akuntansi dan Teknik Pemanfaatan Teknologi Pertanian. Setiap prodi minimal enam orang dosen dengan latar belakang S2 linear sesuai jurusan prodi. Artinya, dibutuhkan sekitar 18 orang dosen S2 linear.  

Bupati Sanggau, Paolus Hadi mengatakan, pendirian dan penyelenggaraan PSDKU Politeknik Negeri Pontianak (Polnep) di Kabupaten Sanggau memang memerlukan biaya yang cukup besar. Akan tetapi sebanding dengan hasil yang akan diperoleh untuk kemajuan Kabupaten Sanggau.  

“Untuk anggaran sudah siap. Tahun 2018, Pemkab Sanggau akan membantu Rp10 miliar dalam bentuk hibah dan sudah tertuang dalam rencana anggaran belanja yang sudah disusun oleh pihak Polnep. Agar hibah bisa diberikan secara terus menerus, maka harus adanya payung hukumnya,” terang PH, sapaan akrabnya, di gedung DPRD Kabupaten Sanggau, Jumat (3/11).
 

Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 pasal 56A ayat 6, multiyear tidak boleh melebihi masa akhir jabatan bupati. Sedangkan dalam Raperda itu disebutkan penganggarannya dilakukan dengan sistem multiyear selama lima tahun. Sedangkan masa akhir jabatan bupati sampai Februari 2019.
 

PH menjelaskan bahwa dukungan dana pendirian perguruan tinggi ini bukan kegiatan fisik. Tetapi Pemkab Sanggau sangat mengharapkan adanya perguruan tinggi di Kabupaten Sanggau yang dilaksanakan Polnep, yang mana Pemkab memberikan dukungan anggaran melalui hibah agar PSDKU Polnep bisa berjalan normal hingga keadaan sudah siap untuk mandiri.
  Secara khusus, lanjut PH, Permendagri Nomor 13 tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, belum ada mengatur keterkaitan antara masa jabatan kepala daerah dalam hal menganggarkan bantuan/dukungan anggaran secara tahun jamak (lebih satu tahun anggaran).  

Keterkaitan penganggaran dengan masa jabatan kepala daerah, sambung Bupati, diatur khusus dalam hal pemerintah daerah melakukan pinjaman daerah jangka menengah sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Ayat (2) PP Nomor 30 Tahun 2011 tentang pinjaman daerah, yang menegaskan pinjaman daerah dengan jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran tidak boleh melebihi masa jabatan kepala daerah.
 

“Perlu kita ketahui ini adalah hibah yang diberikan kepada Polnep untuk bisa membuka PSDKU di Sanggau, yang jika sudah berjalan normal akan menjadi Politeknik Negeri Sanggau. Kegiatan ini bukan proyek fisik dan bukan dilaksanakan oleh Pemkab Sanggau seperti yang dimaksud dalam Permendagri Nomor 21 tahun 2011 pasal 56A ayat (6),” terang PH.   Menurut PH, dampak anggaran Rp10 miliar per tahun terhadap APBD tidak terlalu berpengaruh. Karena keberadaan PSDKU Polnep di Kabupaten Sanggau akan dimanfaatkan oleh masyarakat Sanggau secara langsung.  

“Untuk penggunaan anggaran Rp10 miliar per tahun sesuai RAB yang disampaikan Polnep yang menjadi satu bagian dalam proposal usulan hibah yang dibuat Polnep,” bebernya. (jul/bah)