Sidang Lanjutan Kasus PT KGP

Sanggau

Editor Kiwi Dibaca : 280

Sidang Lanjutan Kasus PT KGP
SIDANG LANJUTAN - Massa pro dan kontra PT KGP bertemu di Pengadilan Negeri Sanggau dalam sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari tergugat,
SANGGAU, SP – Sidang gugatan perdata (wanprestasi) terhadap PT Kebun Ganda Prima (KGP) kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Sanggau, Kamis (9/11/2017). Dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari pihak tergugat itu, PT KGP menghadirkan dua orang saksi dari Koperasi Unit Desa (KUD) Semegah.  

Sidang dipimpin Wakil PN Sanggau, I Ketut Somanasa sebagai hakim ketua dan didampingi hakim anggota I, Albanus Asnanto dan hakim anggota II, John Malvino Nuwawea.  

Dalam keterangannya, Ketua KUD Semegah, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Dionus Haryono mengatakan, KUD Semegah merupakan wadah yang sah secara hukum serta berwenang untuk menaungi dan mewakili seluruh petani plasma dan juga seluruh masyarakat penyerah lahan di wilayah Desa Kedakas, Desa Riyai, Desa Mandong, Desa Berakak, Desa Pandan Sembuat, Desa Engkasan, Desa Sebuduh, Kecamatan Tayan Hulu dan Kecamatan Kembayan, Kapubaten Sanggau.  

Setelah KUD Semegah terbentuk pada 5 Mei 1999, kata dia, pada Juni 1999 dibuat perjanjian kerjasama antara KGP dengan KUD Semegah. Untuk pembiayaan pembangunan kebun plasma tersebut, PT KGP dan KUD Semegah menandatangani perjanjian kredit dan kerjasama tersebut dengan pihak Bank Permata yang bersumber dari pembiayaan Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA).
 

Dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama dan perjanjian pembiayaan KKPA, kata Dionus, hubungan hukum para pemilik lahan awal sudah terwakilkan KUD Semegah. Artinya, seluruh perjanjian, kesepakatan bersama maupun pernyataan bersama yang sebelumnya dilakukan oleh PT KGP dengan para pemilik lahan awal, termasuk juga pernyataan bersama yang dijadikan dasar gugatan oleh Petrus Juhen dkk sudah tergantikan, dan tidak lagi relevan untuk dijadikan sebagai acuan atau dasar hukum untuk menggugat.
 

“Perlu menjadi catatan, sebagian para penggugat bukan merupakan anggota KUD Semegah dan bukan penyerah lahan. Berdasarkan hal-hal tersebut, terlihat dengan jelas gugatan para penggugat adalah keliru, salah alamat dan tidak berdasar,” ucapnya.  

Sebab, menurut Dionus, yang seharusnya menjadi perwakilan sah dari seluruh petani/kelompok tani adalah KUD Semegah. Artinya, bila ada petani yang merupakan peserta plasma KKPA yang merasa dirugikan dalam perjanjian kerjasama dan perjanjian pembiayaan, maka seharusnya melapor terlebih dahulu kepada pengurus KUD Semegah sesuai mekanisme Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) KUD Semegah.
 

Dalam melaksanakan pembangunan kebun plasma, lanjut dia, KUD Semegah, PT KGP telah melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam perjanjian kerjasama dan perjanjian pembiayaan, sehingga tidak berdasar para penggugat tersebut menuntut adanya pengembalian lahan plasma yang sebenarnya dalam fakta di lapangan adalah sebagian para penggugat tersebut telah menerima bagi hasil dan penempatan kavling.  

“Dengan ini, kami mengimbau kepada para penggugat dan atau pihak-pihak lainnya agar menghormati proses hukum yang sedang berjalan, dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Termasuk juga pada perbuatan serta tindakan penguasaan lahan secara sepihak, panen ilegal, pencurian TBS, dan tindakan-tindakan lainnya yang bertentangan dengan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku,” harap Dionus.  

Koordinator Lapangan dari penggugat, Yusriandi menilai saksi yang dihadirkan pihak tergugat keliru, dimana para saksi yang dihadirkan bukan dari PT KGP melainkan KUD Semegah.
 

Yusriandi menegaskan, pihaknya tetap pada tuntutan awal tanggal 28 April 1997 tentang pengembalian tanah petani seluas dua hektare per orang.
  “Kami minta tanah kami yang sudah dikuasai kurang lebih 17 tahun oleh perusahaan dikembalikan,” pungkasnya. (jul/bah)