Mubalig Imbau Umat Utamakan Mediasi dan Hukum Sikapi Ahmadiyah

Sanggau

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 320

Mubalig Imbau Umat Utamakan Mediasi dan Hukum Sikapi Ahmadiyah
Grafis (Suara Pemred / Koko)
SANGGAU, SP – Mubalig imbau warga mengutamakan mediasi dan cara hukum, menyikapi permasalahan jemaah Ahmadiyah di Entikong, Sanggau, Kalbar. Sebab, hingga sekarang tak ada larangan terkait keberadaan Ahmadiyah di Indonesia.

Jemaat Islam Ahmadiyah Indonesia telah memiliki badan hukum No.JA.5/23/13 tanggal 13 Maret 1953. Ahmadiyah diakui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dari tahun 1978. Diakui juga Direktorat Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Nageri tahun 1985 sebagai ormas. Bahkan, Jemaat Ahmadiyah Indonesia diakui keberadaanya oleh Depdagri RI Direktorat Kesbang dengan Nomor Inventarisasi dengan sifat Kekhususan kesamaan agama Islam tanggal 5 Juni 2003 Nomor 75/D.I/VI/2003.

Mubalig Ahmadiyah Kalimantan Barat, Anom Tulus Manembah mengatakan, sampai saat ini badan hukum Ahmadiyah masih aktif dan tidak dicabut. Jadi, berlandaskan badan hukum tersebut, Ahmadiyah bisa melakukan kegiatan dimanapun, tanpa mendapatkan kecurigaan. Sebab, salah satu unsur dari negara hukum adalah, adanya pengakuan terhadap hak-hak asasi.

Mengenai kenabian Muhammad SAW, dia menjelaskan, “Ahmadiyah 100 persen meyakini bahwa, Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir adalah keyakinan mutlak bagi Ahmadiyah.”

Ia menjelaskan, Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang membawa syariat atau ajaran terakhir untuk semua manusia. “Tidak akan datang lagi nabi yang membawa syariat seperti Nabi Muhammad SAW,” katanya, menjawab kegaduhan keberadaan Ahmadiyah di Entikong, Kabupaten Sanggau kepada Suara Pemred, Jumat (24/11).

Menurut Anom Tulus, umat Islam meyakini berdasarkan nubuatan Nabi Muhammad SAW akan datangnya Imam Mahdi (pemimpin yang mendapat petunjuk dari Allah) di akhir jaman. Pendiri Ahmadiyah Hz. Mirza Ghulam Ahmad mendakwakan dirinya sebagai Imam Mahdi tersebut.

“Jadi kenabian tersebut bukan untuk menandingi atau menyamai kenabian Nabi Muhammad SAW. Melainkan berkat dari nubuatan dari sabda Nabi Muhammad SAW saja,” ucapnya.

Mengenai jemaah Ahmadiyah di Entikong, dijelaskan Anom Tulus, sejak 2013 mengajak orang-orang untuk mengenal Allah SWT, melalui syariat Islam pada umumnya. Beberapa pengikut Ahmadiyah tersebut, kini telah rutin melaksanakan ibadah salat fardu lima waktu dan ibadah-ibadah sunah lainnya yang dahulu mereka abaikan. 

Mubalig Ahmadiyah membimbing mereka, untuk meninggalkan perkara maksiat dan kembali pada jalan Allah. Bahkan, Ahmadiyah di Entikong sedang membangun rumah dua lantai untuk tempat tinggal mubalig beserta keluarganya, karena selama ini selalu mengontrak rumah. Di lantai bawah dipergunakan untuk sarana pembinaan. 

“Hal ini yang akhir-akhir ini menjadi permasalahan, dan kiranya permasalahan ini bisa dikomunikasikan dengan baik,” ujarnya.

Untuk Ahmadiyah di seluruh Kalimantan Barat, Anom Tulus mengaku kesemuanya berjalan dengan aman, aktif dan tidak ada pembekuan. Begitu pun dengan Ahmadiyah di Entikong. 

“Masyarakat diharapkan tidak terprovokasi, dan adapun pihak-pihak yang merasa tidak berkenan diharapkan tetap mengedepankan hukum. Hukum seyogyanya merupakan panglima tertinggi serta menjunjung tinggi HAM menjadi jalan terbaik untuk mengakhiri permasalahan,” harapnya.

Disinggung SKB 3 Menteri yang menjadi landasan melarang Ahmadiyah, Anom Tulus menyampaikan, SKB 3 Menteri itu tidak mencabut badan hukum Ahmadiyah. SKB itu juga bukan untuk mengintervensi keyakinan masyarakat. SKB itu adalah upaya pemerintah untuk memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat akibat adanya pertentangan yang mencuat.

“Hak beragama, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, setiap orang bebas untuk memeluk dan beribadah menurut keyakinannya,” ujarnya.
 
Mengenai permintaan mediasi yang akan dilaksanakan Muspika Kabupaten Sanggau dengan syarat harus dihadiri Mubalig Ahmadiyah, Arif Afandi. Ia mengatakan, Arif Afandi saat ini berada di Medan menemani istrinya yang melahirkan. Tanggal 29 November 2017, ia baru kembali ke Entikong. 

“Kemungkinan mediasi akan dilaksanakan setelah tanggal itu. Dan beberapa tahun lalu Ahmadiyah pernah mediasi di kantor Kepala Desa Semanget, saat itu Ahmadiyah mengusulkan diadakannya dialog. Namun hal itu tidak terlaksana,” demikian Anom Tulus. 

Sebelumnya, dalam pemberitaan di Suara Pemred, Kamis (23/11), Ketua Ketua Forum Umat Muslim Perbatasan (FUMPE), Kecamatan Entikong, Raden Nurdin menyatakan, keberadaan jemaah Ahmadiyah membuat warga resah. Bahkan, ia minta jemaah Ahmadiyah membentuk agama sendiri dan tidak membawa-bawa nama Islam. 

“Saya sangat keberatan dengan adanya Ahmadiyah yang menggunakan bendera Islam, tetapi tidak mengakui Nabi Besar Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Baiknya mereka membentuk agama sendiri, jangan bawa-bawa nama Islam, jangan ganggu Islam. Silakan gunakan nama agama Ahmadiyah,” ujarnya. (jul/lis)