Kecamatan Kapuas Selatan Segera Terbentuk

Sanggau

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 266

Kecamatan Kapuas Selatan Segera Terbentuk
Ilustrasi. Net
SANGGAU, SP – Keinginan masyarakat mewujudkan Kecamatan Kapuas Selatan menjadi perhatian serius Pemkab dan DPRD Sanggau. Pasalnya, rencana pemekaran Kecamatan Kapuas itu sudah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2018.

“Kalau kita lihat yang lalu-lalu, sebenarnya tak terlalu lama. Persyaratannya sudah lengkap. Termasuk tidak ada permasalahan dengan ibukota kecamatan, paling setahun atau dua tahun selesai,” kata Alipius, Camat Kapuas, kepada wartawan ditemui usai menghadiri paripurna di DPRD Sanggau, Senin (27/11).

Artinya, dijelaskan Camat, Desember 2018 bisa selesai. Sepanjang tidak ada masalah lagi, kalau Kemendagri sudah mengeluarkan kode wilayah kecamatan itu. 

“Itu pun jika disetujui pemerintah pusat. Karena kita tidak tahu apa selanjutnnya kebijakan pusat, apakah ada moratorium. Kalau disetujui prosesnya tidak lama,” ujar Alipius.

Disinggung anggaran? Menurut dia, tidak begitu menjadi persoalan. Karena Camat merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga anggaran bisa diambil dari APBD. 

“Salah satu syaratnya adalah APBD kabupaten tahun berjalan, belanja pegawainya tidak boleh lebih dari 50 persen. Karena di perubahan PP 19 tentang Pemekaran Kecamatan seperti itu. Syarat lainnya adalah minimal sepuluh desa. Per desa rata-rata penduduknya minimal 1500, atau 300 KK,” terang Alipius.

Rencananya ibukota Kecamatan Kapuas Selatan terletak di Desa Lintang Kapuas. Sebagai calon ibukota kecamatan, di sana sudah tersedia lahan yang diperuntukkan bagi Kantor Camat, Polsek dan Koramil. 

“Kalau kecamatan itu kan minimal tiga kantor itu harus siap. Selain itu tanahnya harus dari masyarakat yang menyiapkan,” katanya.

Kecamatan Kapuas Selatan nantinya masuk didalamnya sepuluh desa, yaitu Nanga Biang, Batu Lintang, Rambin, Belangin, Lintang Kapuas, Lintang Pelaman, Sungai Muntik, Penyelimau, Penyelimau Jaya, dan Tapang Dulang. 

“Sebagain besarnya berada di seberang Sungai Kapuas,” beber Alipius.

Untuk di tingkat bawah, ia memastikan semuanya sudah clear. Karena untuk mengajukan usulan pembahasan Raperda pemekaran Kecamatan Kapuas Selatan, harus lebih dulu mengantongi rekomendasi dari Kepala Desa dan Ketua BPD. 

“Jadi masing-masing desa sudah membuat BA kesediaan, termasuk kelurahan yang akan dipecah, siap melepaskan yang 10 desa itu. persyaratan itu sudah siap semua,” tambah Alipius.

Setelah Raperda itu disetujui, berkas-berkas, termasuk kajian akademik itu akan disampaikan ke gubernur. Di sana akan dikaji dan dibuatkan usulan ke Mendagri untuk mendapatkan kode wilayah.

“Ini yang kita perlukan, kode wilayahnya. Nanti akan dipelajari Kemendagri berdasarkan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan di perubahan PP 19 itu. Jadi masih panjang lagi. Ini baru tahap awal. Karena tanpa adanya political will dari bupati dan DPRD, salah satu persyaratannya belum terpenuhi,” terang Alipius. (jul/bob)