Warga Dukung Proyek Pelebaran Jalan Entikong

Sanggau

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 428

Warga Dukung Proyek Pelebaran Jalan Entikong
Ilustrasi. Net
SANGGAU, SP – Anggota DPRD Sanggau, Edi Emilianus K mengatakan, pada prinsipnya masyarakat yang terkena dampak pelebaran Jalan Entikong-Balai Karangan-Kembayan mendukung program pemerintah melakukan pelebaran jalan nasional tersebut.

“Hanya saja memang ada keberatan yang disampaikan sebagian masyarakat yang terdampak pelebaran jalan tersebut,” kata legislator daerah pemilihan Sekayam-Kembayan-Beduai-Noyan-Entikong ini, Senin (27/11).

Keberatan itu, dijelaskan Edi, bangunan dan tanah dibayar hanya terkena dampak pembangunan pelebaran jalan. Sedangkan bangunan dan tanah bagian dari dampak pembangunan tersebut tidak dibayar walaupun tidak dapat dimanfaatkan lagi.

“Misal luas bangunan 200 meter persegi yang terkena dampak pembangunan pelebaran jalan adalam 100 meter persegi, sisa atau setengah dari bangunan tersebut tidak dibayar. Kemudian, luas tanah 20 meter persegi yang terkenda dampak adalah 5 meter persegi, sisa dari tanah tersebut tidak dibayar,” terangnya.

Edi menambahkan, keberatan itu sesuai dengan hasil sosialisasi Tim Pelaksana Pengadaan Tanah yang diikuti masyarakat terdampak pembangunan pada 14 Oktober 2016 di Gedung Vega Kecamatan Entikong.

Saat itu, lanjut dia, tim tersebut menyampaikan kepada masyarakat pelebaran Jalan Entikong-Balai Karangan sekitar 22 kilometer dengan lebar 50 meter, dimana dalam pelebaran jalan tersebut apabila ada tanam tumbuh, tanah dan bangunan yang kena dampak pembangunan maka pemerintah akan mengganti secara keseluruhan.

Masih berdasarkan hasil sosialsiasi tim itu, sambung Edi, untuk perhitungan nilai bangunan akan dinilai sesuai dengan klasifikasi yakni permanen, semi permanen, sederhana, pagar, bronjong, rumah yang kena dampak pembangunan akan dinilai.

“Itu sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pasal 35 yang dijabarkan melalui Peraturan Presiden RI Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum,” bebernya.

Diberitakan sebelumnya, upaya negosiasi pembebasan lahan peningkatan atau pelebaran jalan nasional itu dilakukan di kantor Desa Entikong, Kamis (23/11) lalu. Kepala Desa Entikong, Raden Nurdin mengatakan, dalam negosiasi itu dari 623 total objek Desa Entikong yang terkena dampak pembangunan, sebanyak 396 menerima hasil negosiasi dan 227 meminta negosiasi ditunda.

Menurutnya, pembongkaran bangunan hanya bisa dilakukan setelah bangunan dibayar secara keseluruhan. 

“Dan untuk mereka yang menerima, diminta dibayar sebelum 20 Desember 2017, sementara yang menolak minta dinegosiasikan lagi sebelum April 2018,” kata Nurdin kepada wartawan, Jumat (24/11).
 
Proses negosiasi yang dilakukan pada tanggal 23 November 2017, dijelaskan dia, adalah proses negosiasi yang pertama untuk pemilik hak yang belum dinegosiasikan. Negosiasi dilakukan dari tanggal 7 - 10 November 2017 khusus untuk wilayah Entikong Benuan dan negosiasi kedua dilakukan dari tanggal 21 - 23 November 2017 untuk wilayah di empat Dusun yakni Dusun Entikong Tapang, Dusun Entikong, Dusun Sontas dan Dusun Peripin.

“Dari dua kali negosiasi, secara aturan baru satu kali negosiasi untuk wilayah Desa Entikong. Jadi yang menolak atau pending masih bisa mengikuti negosiasi lagi, dan apabila terjadi penolakan barulah ke Pengadilan,” jelas Nurdin.

Mengenai keinginan warga yang meminta pembayaran bangunan secara keseluruhan, Kades mengaku akan segera menyurati pemilik hak secara kolektif untuk diajukan ke Kementerian PUPR. Untuk itu, Kades berharap para pemilik hak khususnya untuk tetap bersabar dan menjalani proses negosiasi dengan baik. (jul/bob)

Komentar