Kebijakan SMA/SMK Dikelola Provinsi Diminta Tinjau Ulang

Sanggau

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 265

Kebijakan SMA/SMK Dikelola Provinsi Diminta Tinjau Ulang
Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Onto
SANGGAU, SP – Sejak Januari 2017, pengelolaan SMA dan SMK di bawah pemerintah provinsi. Namun dalam pelaksanaannya masih dijumpai berbagai persoalan seperti soal anggaran, jumlah SDM, koordinasi, pengawasan hingga pembinaan guru dengan wilayah yang luas.

Wakil Bupati (Wabup) Sanggau, Yohanes Ontot, kebijakan tersebut justru akan menimbulkan masalah baru bagi perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan. Untuk itu, pemerintah pusat perlu mengkaji ulang kebijakan tersebut.

“Kalau persoalan ini tidak segera diambil langkah oleh pemerintah pusat, maka akan terjadi banyak hal yang bisa menghambat pembangunan di bidang pendidikan,” kata Yohanes, kemarin.

Wabup mengatakan, di era otonomi daerah, mestinya pemerintah pusat yang memahami arti otonomi daerah dengan tidak akan mengambil alih kewenangan pengelolaan SMA dari Pemkab/Pemkot.

“Di 15 kecamatan kita di Sanggau ini rata-rata sudah ada SMA, mereka mau ngurusnya, baru Sanggau. Kita ini ada 14 kabupaten/kota, belum lagi masalah rentang kendali, maka tadi otonomi daerah itu diberlakukan, sekarang kan tidak,” ujarnya.

Berbeda dengan kebijakan tambang yang sepenuhnya sudah diambil alih pemerintah pusat. Wabup menilai, karena pemerintah pusat mempertimbangkan secara matang supaya tidak terjadi korupsi. 

“Kalau kepala daerah mikir nyari untung, tentulah bagus kebijakan tersebut ditarik pemerintah pusat,” ucapnya.

Namun, bidang pendidikan, Ontot sangat menyayangkan kebijakan tersebut. 

“Kalau yang memahami otonomi daerah, mestinya pendidikan itu tidak boleh dibuat kebijakan seperti itu, kalau mau bantu daerah ya bantu, tapi sekarang sudah tidak bisa lagi, gedungnyapun bingung mau diapakan, ibarat kata kalau mau ronyok, ronyoklah,” ucapnya.

Ontot pun mengaku menerima keluhan dari pemerintah provinsi terkait kebijakan tersebut. “Mereka dah ngeluh, berat katanya ngurus sekolah se-Kalbar, SDM terbatas, tenaga terbatas, makanya tidak mungkin mereka mampu membina SMA se-Kalbar ini dengan bermacam persoalannya itu tadi. Kan APBD Kabupaten tidak bisa lagi bantu kalau ada sekolah rusak, potong jari saya kalau mereka bisa,” katanya.

Meskipun begitu, Pemkab tidak akan mengabaikan pembangunan pendidikan di Sanggau. tentulah sesuai dengan kewenangan yang ada. “Karena orang ada di wilayah kita, bagaimanapun harus kita jaga, kita rawat dan kita bina aparaturnya, maka saya dengan Pak Bupati berkepentingan juga dengan ini,” tutupnya. (jul/ang)