Penerbitan SKT Ormas di Kemendagri

Sanggau

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 337

Penerbitan SKT Ormas di Kemendagri
BERI ARAHAN - Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Sanggau, Antonius saat memberikan penjelasan dan arahan dalam kegiatan Pembinaan dan Pendataan LSM dan Ormas di Aula Kantor Bupati Sanggau, Rabu (13/12). (SP/Julianus)

Daerah Hanya Lakukan Pengawasan


Bupati Sanggau Paolus Hadi
“Karena itu, pada kesempatan ini kami sampaikan kepada semua agar mengetahui dan mengambil langkah-langkah untuk menertibkan kembali kepemilikan SKT yang sudah pernah dimiliki,” 

SANGGAU, SP – Pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan menerbitkan surat keterangan terdaftar (SKT) organisasi kemasyarakatan (Ormas). Kewenangan tersebut kini sepenuhnya berada di pemerintah pusat.

Bupati Sanggau Paolus Hadi menuturkan, dulu suatu Ormas mengajukan legalitas, cukup diajukan kepada pemerintah darah setempat melalui unit kerja kantor Kesbangpol dan Linmas, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan telah diberikan kewenangan untuk menandatangani SKT Ormas.

Namun dengan diberlakukannya Permendagri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, kewenangan memberikan SKT tidak lagi menjadi kewenangan daerah, tetapi sudah menjadi kewenangan Mendagri melalui Dirjen Polpum.

“Karena itu, pada kesempatan ini kami sampaikan kepada semua agar mengetahui dan mengambil langkah-langkah untuk menertibkan kembali kepemilikan SKT yang sudah pernah dimiliki,” kata Bupati Sanggau Paolus Hadi, Rabu (13/12).

Maka dari itu, dia mkinta seluruh Ormas pemilik SKT yang ada di Sanggau untuk mendaftarkan ulang Kementerian Dalam Negeri sehingga dapat diterbitkan SKT baru.
Bupati menambahkan, pembinaan LSM dan Ormas perlu dilakukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan administrasi maupun sarana untuk menyampaikan informasi yang dianggap perlu diketahui LSM dan Ormas.

Artinya, pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan pembinaan di bidang penertiban administrasi keberadaan LSM dan Ormas. Penertiban ini menjadi sangat penting terutama dalam menyongsong diberlakukannya pengelolaan dana hibah melalui program e-hibah.

“Ke depan, dengan diberlakukannya pengelolaan dana hibah secara elektronik, maka jika terdapat LSM maupun Ormas yang akan mengajukan permohonan dana hibah tanpa menyiapkan administrasi yang lengkap, maka sudah bisa dipastikan permohonan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut,” pungkas Bupati. 

Sebelumnya Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soedarmo mengatakan, saat ini tidak ada Ormas yang hanya terdaftar di daerah. semua SKT dikeluarkan oleh pusat. Tapi pengajuannya dari daerah.

Namun walau tak punya kewenangan menerbitkan SKT, daerah tetap melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Ormas. Tugas tersebut diemban Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di daerah.

"Jika ditemukan pelanggaran maka daerah memberi laporan ke pusat. Nanti sanksinya dari sini, Kemendagri, mengikuti aturan yang ada. Kebijakan ini sudah dilakukan sosialisasi," ucapnya.

Saat ditanya apakah daerah boleh menerbitkan peraturan daerah terkait keberadaan Ormas, Soedarmo mengamininya.

"Boleh membuat Perda pengawasan. Tapi mengikuti peraturan pemerintah yang ada. Jadi ada tim monitoring terhadap Ormas. Dengan adanya kebijakan ini jadi lebih tertata, lebih jelas, daerah punya pedoman," tutupnya.

Hampir Sebagian Belum Terdaftar


Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Sanggau, Antonius mengatakan, masih banyak Ormas dan LSM di Kabupaten Sanggau yang belum memiliki legalitas. Tercatat hanya 59 diantaranya yang sudah terdaftar.

“Sampai saat ini tercatat 94 LSM dan Ormas di Kabupaten Sanggau. Namun baru 59 LSM dan Ormas yang telah memiliki legalitas keberadaannya. Dari data tersebut membuktikan hampir sebagian LSM dan Ormas belum memiliki legalitas,” bebernya.

Untuk itu, ia mengimbau kepada Ormas maupun LSM yang tidak memiliki legalitas untuk segera melaporkan ke Kantor Kesbangpol dan Linmas. “Untuk penerbitan SKT di pemerintah pusat. Hanya saja pengajuannya tetap dari daerah,” jelas Antonius.

Daerah melakukan verifikasi terhadap persyaratan Ormas memiliki SKT. Begitu lengkap, maka daerah membuat surat permintaan SKT kepada Kemendagri. 

“Kita memberikan rekomendasi, apakah Ormas dan LSM memenuhi syarat untuk mendapatkan SKT,” tutupnya. (jul/ang)