Panwaslu Sanggau Serukan Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA

Sanggau

Editor K Balasa Dibaca : 209

Panwaslu Sanggau Serukan Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA
Deklarasi tolak politik uang dan politisasi SARA di Sanggau, Rabu (14/2). (SP/Julianus)
SANGGAU, SP - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sanggau menggelar deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA untuk Pilkada 2018 berintegritas di Grand Narita Hotel, Sanggau, Rabu (14/2).

Hadir Calon Bupati Sanggau nomor urut 2, Paolus Hadi, Liaison officer (LO) atau tim penghubung pasangan Mantap, Slamet Riyanro dan Abang Adi Subrata, KPU, Forkompimda, Ormas/OKP, Kesbangpolinmas, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, Panwascam, Forkompimcam Kapuas, tim koalisi parpol, tim relawan, paguyuban, pelajar, tapem Setda Sanggau dan para wartawan.

Ada lima point penting yang dibacakan dalam deklarasi damai tersebut. Pertama, mengawal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Sanggau tahun 2018 dari politik uang dan politisasi SARA karena merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Kedua, tidak menggunakan politik uang dan SARA sebagai cara mempengaruhi pilihan pemilih karena menciderai integritas penyelenggaraan Pilkada 2018. Ketiga, mengajak pemilih menentukan pilihannya secara cerdas berdasarkan visi misi dan program kerja bukan karena politik uang dan SARA.

Kempat, mendukung pengawasan dan penanganan perkara terhadap politik uang dan SARA yang dilakukan oleh pengawas Pemilu. 

Terakhir, tidak akan melakukan intimidasi, ujaran kebencian, kekerasan ataupun aktifitas dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu proses penanganan pelanggaran politik uang dan SARA.

Ditemui usai deklarasi, Ketua Panwaslu Kabupaten Sanggau, Inosensius mengatakan, deklarasi ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Tujuannya, untuk mencegah politik uang dan politisasi SARA.

Karena itu, Ino, sapaan akrab Inosensius mengajak seluruh lapisan masyarakat dan mengimbau kepada pasangan calon dan tim pemenangan calon tidak menggunakan politik uang dan politisasi SARA demi mencapai Pilkada yang berintegritas. 

“Harapan saya setelah kita deklarasi ini tidak ada lagi politik uang dan politisasi SARA. Siapapun nanti yang memimpin Sanggau, dia milik orang Sanggau,” ujarnya.

Berdasarkan pengalaman Pemilu terakhir, diakui Ino, memang belum ada temuan yang terbukti melakukan politik uang dan politisasi SARAmeskipun ada laporan yang masuk ke Panwaslu. 

“Pelaku politik uang diancam dengan pidana Pemilu, dan bagi pasangan calon yang terbukti melakukannya secara masif dan terstruktur bisa dibatalkan sebagai calon,” pungkasnya. (jul)