Syarat Pungli, Ombudsman Didesak Cek Pelayanan BPN

Sanggau

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 158

Syarat Pungli, Ombudsman Didesak Cek Pelayanan BPN
Ilustrasi. Net
SANGGAU, SP - Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Sanggau, Djau Min Sen meminta Ombudsman RI Perwakilan Kalbar untuk melihat dan mengecek secara langsung pelayanan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sanggau, dengan datang ke masyarakat di kecamatan.

“Termasuk saya juga bisa merujuknya, terutama di Sosok, Kecamatan Tayan Hulu. Dugaan syarat pungli memang masih ada, memang betul itu terjadi. Kalau dari Ombudsman mau meminta data jangan langsung ke Kantor BPN, tapi di akar rumputnya, masyarakat langsung yang merasakanya,” katanya, Rabu (14/2).

Masyarakat Tayan Hulu, beber Djau Min Sen, banyak korban pungli, hanya saaj tidak bisa dibuktikan. 

“Ketika mereka ada permintaan mau balik nama sertifikat, pasti ada pungutan di situ melebihi ketentuan, tidak transparan,” katanya.

Politisi PAN ini mengatakan, memang ada kewajiban yang harus dibayar apabila mau mengurus sertifikat tanah, tetapi terkadang petugas dari BPN turun ke lapangan bekerja dengan SOP yang tidak jelas.

“Bisa saja berkali-kali mengukurnya, termasuk keluarga saya mengalaminya. Alasan mereka uang transportasi. Ketika meminta pembuatan sertifikat, mereka sudah pasang tarif dan setelah diberikan sebagai panjar tapi tidak bisa dijamin juga,” pungkasnya seraya mengapresiasi OTT Polda Kalbar terhadap Kepala BPN Sanggau belum lama ini. (jul/bah)